Junta Militer Myanmar Janjikan Pemilu Ulang Segera, Tetap Tolak Kemenangan NLD

Junta Militer Myanmar Janjikan Pemilu Ulang Segera, Tetap Tolak Kemenangan NLD - Global

, Natpyidaw - Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing menegaskan kembali janjinya pada Sabtu 27 Maret 2021 untuk mengadakan pemilihan umum setelah kudeta bulan lalu dan mengatakan bahwa tindakan kekerasan tidak pantas, pada saat tentara secara paksa menekan protes terhadap pengambilalihan kekuasaan itu.

Berbicara pada parade tahunan Hari Angkatan Bersenjata, dia menyambut kehadiran pasukan Rusia dan mengatakan Rusia adalah "teman sejati", demikian seperti dikutip dari Antara, Sabtu (27/3/2021).

Dia mengatakan tentara harus merebut kekuasaan pada 1 Februari karena tindakan melanggar hukum oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang digulingkan dari pemimpin yang sekarang ditahan Aung San Suu Kyi.

Dia menambahkan bahwa beberapa pemimpin partai telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan tindakan hukum diambil untuk melawan mereka.

Kudeta militer di Myanmar itu mendapat protes dari para pemimpin dunia, Seken PBB Antonio Guterres dan Paus Fransiskus.

Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam demokrasi, tentara tidak dapat membatalkan pemilu yang sudah disahkan oleh lembaga pemilihan umum.

Simak video pilihan berikut:

Ratusan tenaga medis di Myanmar turun ke jalanan kota Mandalay. Dengan memakai seragam masing-masing mereka memprotes kudeta militer yang dilakukan pada pemimpin sipil di negaranya.

2 dari 2 halaman

300 Lebih Warga Myanmar Tewas Sejak Kudeta Militer

FOTO: Potret Kerasnya Protes Menentang Kudeta Militer Myanmar — Para pengunjuk rasa berdiri dekat ban yang terbakar selama tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, 16 Maret 2021. (STR/AFP)

Myanmar diguncang oleh protes anti-kudeta militer hampir setiap hari sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 atas kampanyenya untuk membawa pemerintahan sipil yang demokratis ke Myanmar, dan anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya telah ditahan.

Lebih dari 300 orang telah tewas dalam tindakan keras dengan hampir 90 persen korban ditembak mati dan seperempat dari mereka ditembak di kepala, menurut data dari kelompok advokasi dan media lokal.

Pembunuhan itu menimbulkan kemarahan dan memicu beberapa sanksi dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Jumat (26/3/2021).

Selengkapnya...