Departemen Keuangan AS Ingatkan Risiko NFT dalam Pencucian Uang

Departemen Keuangan AS Ingatkan Risiko NFT dalam Pencucian Uang - Crypto

, Jakarta - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) memperingatkan kalau non-fungible token (NFT) dapat menjadi alat pencucian uang di pasar seni bernilai tinggi. Hal itu seperti diungkapkan dalam laporan yang diterbitkan, Jumat, 4 Februari 2022.

Laporan setelah 40 halaman yang diterbitkan sesuai dengan UU Anti Pencucian Uang Tahun 2020 menemukan ada beberapa bukti yang menunjukkan seni bernilai tinggi terlibat dalam pencucian uang tetapi kemungkinan tidak dalam pendanaan teroris. Namun, dokumen itu menyebutkan NFT dapat digunakan untuk fasilitasi lebih banyak transaksi gelap di pasar seni.

"Pasar seni digital yang muncul seperti penggunaan NFT dapat hadirkan risiko baru, tergantung pada struktur dan insentif pasar,” demikian disebutkan dalam siaran pers, dikutip dari CoinDesk, Minggu (6/2/2022).

Dalam laporan itu juga menyebutkan seni relatif mudah dibawa dan pasar seni memiliki budaya privasi yang sudah berlangsung lama yang dapat memungkinkan harga dengan mudah dimanipulasi. Dengan demikian membuat seni bernilai tinggi tersebut rentan terhadap pencucian uang.

Laporan itu menunjukkan karya seni yang berbeda telah digunakan untuk menutupi transfer dan penyimpanan dana yang diperoleh secara ilegal. Salah satu contoh penggunaannya saat skandal 1MDB.

NFT dan sektor seni digital yang tumbuh lebih luas dapat menghadirkan masalah pencucian uang baru.

"Penjualan terbaru dari karya seni fisik dan digital dengan profil tinggi yang melibatkan NFT, termasuk karya seni yang diautentifikasi NFT seperti “Everydays: The First 5000 Days’ Beeple, yang terjual di lelang Christie seharga lebih dari USD 69 juta,” demikian disebutkan dalam laporan tersebut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ghozali, seorang pemuda yang menjadi miliarder setelah menjual foto selfie dalam bentuk NFT di platform OpenSea masih menjadi perbincangan publik. Tapi, bagaimana persiapannya sebelum mengunggah fotonya? Tonton selengkapnya!

2 dari 3 halaman

Beberapa Transaksi Mungkin Tak Tercatat

Ilustrasi NFT (Foto: Unsplash by Pawel Czerwinski)

Dengan demikian, hal itu menunjukkan seni yang baru lahir dari sektor ini telah mencapai penilaian yang sama dengan media seni tradisional.

Adapun tercatat perdagangan di pasar NFT mencapai USD 1,5 miliar pada kuartal I 2021 dibandingkan USD 20 miliar yang terlihat oleh pasar seni sepanjang 2020. Namun, laporan itu mencatat rumah lelang dan dealser seni yang sah semakin menawarkan NFT dan menyoroti pertumbuhan platform antara lain Dappers Labs, OpenSea dan SuperRare.

Platform ini dapat dianggap sebagai penyedia layanan aset virtual (VASP) oleh the Financial Action Task Force (FATF). Oleh karena itu, tunduk pada undang-undang know your customer (KYC) dan anti pencucian uang yang ada.

Laporan itu juga memperingatkan kemungkinan pencucian perdagangan dengan NFT. “Selanjutnya, NFT dapat digunakan untuk melakukan pencucian sendiri dengan penjahat dapat membeli NFT dengan dana terlarang dan melanjutkan untuk bertransaksi dengan diri mereka sendiri untuk membuat catatan penjualan di blockchain,” tulis laporan itu.

“NFT kemudian dapat dijual kepada individu tanpa disadari yang akan memberikan kompensasi kepada penjahat dengan dana bersih yang tidak terkait dengan kejahatan sebelumnya,”

Laporan itu selanjutnya mengatakan, beberapa transaksi mungkin tidak dicatat pada buku besar publik atau dapat melewati regulator atau penyelidik yang mengawasi transaksi terlarang.

3 dari 3 halaman

Rekomendasi

Ilustrasi NFT (Foto: Unsplash/Andrey Metelev)

Laporan tersebut merekomendasikan agar Departemen Keuangan mempertimbangkan biaya dan manfaat penerapan aturan anti pencucian uang dan pendanaan kontra teroris kepada pelaku pasar seni, termasuk kemungkinan identifikasi pelanggan dan aturan laporan aktivitas yang mencurigakan.

Adapun tidak ada rekomendasi khusus NFT yang dibuat. Sementara laporan tersebut identifikasi potensi kerentanan, laporan tersebut mencatat entitas dengan ukuran berbeda akan memiliki tingkat risiko yang berbeda.

Laporan itu menuturkan, Departemen Keuangan harus mempertimbangkan apakah harus memiliki ambang batas volume transaksi dan penjualan untuk persyaratan pelaporan, apakah harus memberlakukan aturan anti pencucian uang sesuai dengan standar internasional. Selain itu, apakah seni bernilai tinggi harus memiliki aturan berbeda dari nilai transaksi yang rendah.