Pindah Awal September 2024, PNS Mana Saja Hijrah ke IKN?

, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memproyeksikan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) atau PNS akan mulai berpindah menempati Ibu Kota Nusantara (IKN) di awal September 2024.

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, proses pemilihan siapa saja PNS yang bakal berpindah ke IKN ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Ia pun meminta abdi negara yang mendapat tugas di sana tetap berkontribusi maksimal.

"Intinya bahwa perpindahan ke IKN itu bukan suatu hukuman atau apa, tapi itu adalah memang menjadi tempat yang kita bisa terintegrasi dalam membuka layanan kepada masyarakat," ujarnya seusai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/6/2024).

Rini menambahkan, adapun tugas Kementerian PANRB dalam proses hijrah ke ibu kota baru lebih kepada bantu menyiapkan instansi mana saja yang harus pindah terlebih dulu.

"Kemudian jabatan apa saja, hitung jabatan seperti ini berapa ASN yang akan dipindahkan. Tapi nanti anggaran untuk pemindahan ASN pada masing-masing lembaga akan disediakan," terang dia.

Terkait siapa saja yang harus berpindah ke IKN di fase awal, ia menyebut pimpinan suatu instansi beserta jajaran-jajaran teratas semisal eselon I (direktur jenderal) dan sekretaris jenderal jadi bagian tak terpisahkan.

"Kalau menterinya ada, eselon I yang pada saat itu (masih bertugas) harus ada. Masalah sekjen, memang harus bersama dengan menteri. Menteri dan sekjen harus sepaket," ungkapnya.

Mengutip pernyataan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Rini menyampaikan para ASN-ASN tersebut dijadwalkan bakal mulai mendiami IKN selepas upacara peringatan 17 Agustus 2024.

"Sebagaimana kemarin disampaikan pak Menteri karena nanti Agustus masih digunakan untuk 17 Agustus, kemungkinan besar awal September sudah," imbuh dia.

2 dari 4 halaman

Terbagi Beberapa Tahap

Pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), atau rumah PNS dan TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas sempat mengatakan bahwa proses pemindahan PNS ke IKN akan terbagi dalam beberapa tahap. Fase pertama akan disiapkan untuk ASN yang bakal mengikuti upacara 17 Agustus 2024 di Nusantara.

Proses pemindahan PNS pusat ke IKN gelombang berikutnya akan dilakukan pada September 2024. Lantaran jumlah tempat tinggal atau Rusun ASN yang tersedia sudah terisi untuk para abdi negara yang pindah per Juli nanti.

"Kemudian atas arahan dari Mensesneg, koordinasi dengan Kemenpan RB Insya Allah nanti sebelum Oktober. Kira-kira September, karena di Agustus nanti masih akan digunakan untuk upacara. Sehingga sebagian apartemen tersedia untuk keperluan Agustus," terangnya beberapa waktu lalu.

Untuk proses pemindahan lebih lanjut, Kementerian PANRB akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar para PNS yang pindah punya tempat tinggal di ibu kota baru.

"Kami diminta oleh Presiden untuk menyiapkan secara komprehensif terkait dengan rencana pemindahan ASN ke IKN. Tetapi ini tergantung dengan jumlah tempat yang disiapkan oleh Kementerian PU," kata Anas.

3 dari 4 halaman

47 Tower

Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk hunian pekerja konstruksi (HPK) di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Dok. Kementerian PUPR)

Adapun secara rencana, target ada sebanyak 47 tower Rusun ASN yang bakal terbangun hingga akhir tahun ini. Namun untuk tahap awal, baru ada sebanyak 12 tower rusun berkapasitas sekitar 2.160 kamar untuk bisa ditempati oleh para PNS yang pindah ke IKN.

"Jadi ada 47 tower. Juli itu kita prioritaskan 12 tower. Satu tower itu kan 12 lantai. Satu lantai ada 5 unit apartemen. Berarti satu tower ada 60 unit," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.

"Kalau 12 tower, berarti 720 unit. Satu unit kamarnya ada tiga. Tiga kali 720 sekitar 2.160 kamar. Kalau tahap awal kan mungkin belum berkeluarga. Satu kamar ini bisa dipakai dulu lah. Jadi kapasitasnya sekitar 2.100 lebih," urainya.

Meski begitu, Danis meyakini seluruh PNS nantinya bisa mendapat tempat tinggal di Rusun ASN yang pembangunannya terus berlanjut. Tak hanya PNS, pemerintah juga menyiapkan hunian untuk TNI dan Polri.

"Nanti kan Agustus, September, Oktober, November, Desember, yang total 47 itu nambah kan sampai selesai semua di akhir Desember 2024. Bukan hanya ASN saja ya, TNI/Polri juga," paparnya.

4 dari 4 halaman

Total 2.820 Unit

Adapun merujuk catatan Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rusun PNS dan Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 ha.

Secara keseluruhan, dari 47 tower rusun PNS dan Hankam memiliki total 2.820 unit, dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang.

Kemudian Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.