Nakhodai Otorita IKN, Basuki Hadimuljono Genjot Investasi dan Penyelesaian Masalah Lahan

, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Ada fokus pada percepatan investasi dan penyelesaian masalah lahan sebagai tugasnya.

Basuki mengatakan, pada dasarnya tugas dia tak berbeda dengan Bambang Susantono sebelumnya. Fokus utamanya pada kelanjutan dari pembangunan IKN. Hal itu akan dijalankan bersama Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni yang ditunjuk jadi Wakil Kepala Otorita IKN.

"Kami berdua ditugasin untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu urban design untuk pengembangan pembangunan IKN ini dengan konsep Negara Nusa Rimba yang pertama itu," ujar Basuki dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/6/2024).

Dia menuturkan, pada konteks pembangunan ini ada dua hal krusial. Yakni, terkait investasi dan permasalahan lahan. Kedua hal itu menjadi alasan mendasar Menteri PUPR dan Wamen ATR/BPN ditunjuk jadi pelaksana tugas (Plt) Otorita IKN.

"Jadi, fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau (Wamen ATR/BPN) dipilih sebagai wakil kepala IKN, karena ini menyangkut status tanah," ucapnya.

"Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual, disewa ataukah KPPU? Kami ingin mempercepat itu. Sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya," Basuki menambahkan.

Atas tindakan yang akan diambil kedepannya, Basuki Hadimuljono berharap nantinya status tanah yang jadi lokasi pembangunan akan semakin jelas. Ini digadang memberikan kepercayaan bagi para investor.

"Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka juga akan lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Itulah fokus utama di dalan kami mengemban tugas sebagai Plt Kepala dan Wakil Kepala IKN ini," bebernya.

2 dari 4 halaman

Basuki-Raja Juli Jadi Pengganti Sementara

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono. (Foto: /Radityo Priyasmoro).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe juga diketahui melepas jabatannya. Lantas, siapa yang menjadi penggantinya?

Hingga saat ini belum ada nama yang ditetapkan untuk mengganti kedua posisi tersebut secara definitif. Namun, Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hasimuljono menjadi Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni jadi Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

"Baru saja Bapak Presiden memanggil pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR di sini terkait dengan kepemimpinan di Otorita IKN," kata Pratikno dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/6/2024).

Setelah merestui pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, Jokowi langsung menunjuk Basuki dan Raja Juli. Ketetapan pergantian itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang mundurnya 2 pejabat Otorita IKN.

"Presiden mengangkat Menteri PUPR pak Basuki sebagai Plt kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN," ujar Pratikno.

Atas penunjukkan itu, Pratikno bilang Jokowi berharap bisa melanjutkan proses pembangunan IKN kedepannya. Mengingat, pekan ini juga akan dilakukan groundbreaking beberapa infrastruktur.

"Dalam status sebagai Plt ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dan sebaik-baiknya dengan visi semula yaitu tentang konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga," jelas Pratikno.

3 dari 4 halaman

Jokowi Beri Tugas Baru Bambang Susantono Usai Mundur dari Kepala Otorita IKN, Apa Itu?

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat wawancara khusus di Jakarta, Rabu (1/2/2023). (/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Bambang Susantono mundur dari Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Usai mundur, Bambang akan diberi tugas baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, tugas baru Bambang ialah membantu langsung Jokowi untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN.

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," kata Pratikno lewat pesan singkat kepada wartawan, Senin (3/6/2024).

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono diangkat Presiden Jokowi menjadi Plt Kepala Otorita IKN. Selain itu, Jokowi juga menunjuk Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Jokowi menunjuk keduanya karena Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri.

"Baru saja Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Wamen ATR, ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu bapak presiden menerima surat pengunduran dari pak Dhony Rahajoe selaku wakil kepala Otorita IKN," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

"Kemudian beberapa waktu berikutnya pak presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari bapak Bambang Susantono sebagai kepala Otoritas IKN," sambungnya.

Pratikno mengatakan, pada hari ini Senin (3/6) telah terbit keputusan presiden (Keppres) tentang pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

"Disertai ucapan terimakasih atas pengabdian beliau-beliau, dan sekaligus presiden mengangkat menteri PUPR pak Basuki sebagai Plt kepala Otorita IKN dan juga mengangkat wakil menteri ATR, wakil kepala BPN sebagai wakil otorita IKN," ucapnya.

4 dari 4 halaman

Percepat Pembangunan IKN

Hutama Karya memperoleh kontrak pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara senilai Rp 766 miliar. (Dok Hutama Karya)

Prartikno menjelaskan, Presiden Jokowi memerintahkan Basuki dan Raha Juli untuk menjamin percepatan pembangunan IKN sebaik-baiknya.

"Jadi bapak Presiden berharap beliau-beliau dipanggil Pak Menteri PUPR, pak Wamen ATR dipanggil oleh bapak presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya," kata Pratikno.

"Dengan visi semula yaitu tetap konsisten pada rencana nusa rimba raya, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga," pungkasnya.