Sistem Tol Tanpa Gerbang Bakal Kerek Tarif Jalan Tol? Ini Penjelasan Menteri Basuki

, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, transformasi sistem pembayaran tol menjadi tanpa gerbang atau multilane free flow (MLFF) tidak akan berdampak pada kenaikan tarif tol.

Lantaran Basuki menyebut aturan soal tarif tol sudah diatur sendiri dalam regulasi yang berbeda. Sementara untuk MLFF turut tertuang dalam aturan baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

"Jadi kalau MLFF ini, SLFF tidak ada membebani BUJT tidak ada membebani pengguna. Tetap ini saja perubahan sistem dari tadinya cash menjadi tapping sekaranh menjadi SLFF. Jadi enggak ada urusannya dengan tarif," ujar Basuki di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian meneruskan, pelaksanaan sistem pembayaran tol tanpa gerbang tidak bisa serta merta langsung diterapkan, dan harus melalui skema uji coba di satu lajur, atau Single Lane Free Flow (SLFF).

Hedy menyebut beberapa poin kenapa Indonesia tidak bisa langsung loncat ke MLFF. Pertama, masalah kendaraan yang tidak terdaftar. Lalu juga ada masalah law enforcement, dan pelaksanaannya yang berbasis digital via smartphone.

"Sehingga kita tidak mungkin langsung ke MLFF. Kita akan pakai SLFF dulu, artinya itu dengan barrier. Sehingga kendaraan-kendaraan yang tidak register, mungkin dalam tahap awal kita akan alirkan ke tapping dulu," kata Hedy.

"Jadi kita, tadi istilahnya kita sekalian identifikasi, seberapa banyak, seberapa besar masalah yang terkait dengan legislasi kendaraan dan sebagainya," ia menambahkan.

2 dari 4 halaman

Ubah Perilaku Masyarakat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur disebut mewah. (Merdeka).

Sebelumnya, pemberlakuan sanksi terhadap masyarakat yang tak mendaftar aplikasi Cepat Tanpa Stop (Centas) dalam skema tol nirsentuh menjadi upaya penerapan hukum untuk mengubah perilaku masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono.

“Makanya, ini kami mau mengubah sistem, perilaku juga, seperti halnya yang kemarin diluncurkan Presiden yang INA GovTech itu juga mengubah semuanya, jadi semua harus ke sana,” ujar dia seperti dikutip dari Antara, Selasa (28/5/2024).

Ia menuturkan, awalnya jalan tol di tanah air menggunakan skema pembayaran tunai, lalu berubah menjadi nontunai dengan tapping, serta pemerintah sedang mengubah skema itu menjadi single lane free flow (SLFF) yang merupakan tahapan untuk menuju multi lane free flow (MLFF) yang sama-sama nirsentuh.

Basuki menuturkan, sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol tersebut, turut menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk menerapkan fungsi penegakan hukum (law enforcement) dalam proses penerapan SLFF.

Namun demikian, denda tersebut tak langsung diberikan. Ia menuturkan bagi masyarakat yang belum terdaftar Centas akan dialihkan terlebih dahulu untuk menggunakan gerbang tol dengan sistem pembayaran tapping.

"Jadi, tidak ada loss of income dari badan usaha jalan tol," kata dia.

Denda tol nirsentuh diatur dalam Pasal 105 ayat 5 PP 23/2024 yang menyebut besaran sanksi dibagi menjadi tiga antara lain tingkat I berjumlah satu kali tarif tol yang mesti dibayar dalam waktu 2x24 jam, tingkat II sebesar tiga kali tarif tol yang mesti dibayar dalam waktu 10x24 jam, lalu tingkat III sebanyak 10 kali lipat tarif tol dan pemblokiran STNK apabila pengendara tidak membayar denda sebelumnya lebih dari 10x24 jam.

3 dari 4 halaman

Daftar Sanksi Aturan Bayar Tol Tanpa Berhenti MLFF: STNK Bisa Diblokir

Sistem Bayar Tol Nirsentuh Dimulai Desember 2022 — Sejumlah pengguna jasa tol saat melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol Semanggi, Jakarta, Sabtu (5/11/2022). Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan bayar tol nontunai 'jarak jauh' atau nirsentuh mulai Desember 2022. Sistem MLFF ini diharapkan bisa berjalan dengan baik dan dapat digunakan di seluruh ruas tol pada akhir 2023. Dengan demikian, maka pada 2024 semua ruas tol menggunakan sistem MLFF. (/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan revolusioner dalam sistem pembayaran tol dengan memperkenalkan teknologi nirsentuh tanpa setop (Multi Lane Free Flow/MLFF).

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024, kebijakan ini menetapkan era baru dalam pembayaran tol di Indonesia dengan penekanan khusus pada penerapan sanksi bagi pengguna yang melanggar aturan.

Dalam peraturan tersebut, Pasal 67 (2) menyatakan bahwa pengumpulan jalan tol secara elektronik kini dapat menggunakan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti. Pengguna jalan tol diwajibkan untuk mendaftarkan nomor kendaraan mereka melalui aplikasi MLFF bernama Cantas, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 (2).

Dengan sistem baru ini, pemerintah tidak hanya berusaha meningkatkan efisiensi dan kenyamanan, tetapi juga menegakkan disiplin di kalangan pengguna tol.

Sanksi administratif bagi pengguna yang melanggar aturan pembayaran tol dijelaskan secara rinci dalam PP 23/2024, khususnya dalam Pasal 105 (5).

Pengguna yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran tol akan dikenai denda administratif bertingkat yang cukup signifikan, hingga pemblokiran surat tanda nomor kendaraan (STNK).

4 dari 4 halaman

Detail Sanksi

Berikut adalah detail sanksi administratif yang diberlakukan tentang aturan bayar tol tanpa berhenti

1. Denda Administratif Tingkat I

Pengguna dikenai denda sebesar satu kali tarif tol jika tidak melakukan pembayaran dalam waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan pelanggaran diterima. Denda ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa pengguna segera membayar tol yang terutang.

2. Denda Administratif Tingkat II

Jika pengguna tidak melakukan pembayaran tol dan denda tingkat I dalam waktu 10x24 jam, maka denda meningkat menjadi tiga kali tarif tol. Langkah ini bertujuan untuk memberikan tekanan tambahan bagi pengguna yang belum memenuhi kewajibannya.

3. Denda Administratif Tingkat III dan Pemblokiran STNK

Jika pelanggaran terus berlanjut dan pembayaran tidak dilakukan dalam waktu lebih dari 10x24 jam, pengguna dikenai denda sebesar sepuluh kali tarif tol dan pemblokiran STNK. Sanksi ini merupakan tindakan tegas untuk memastikan kepatuhan dan menegakkan disiplin.