Pasokan Gas di IKN Nusantara 75% Pakai Gas Bumi dan 25% Hidrogen

, Jakarta - pasokan energi dalamhalini gas di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menggunakan gas bumi (natural gas) dan gas hidrogen. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Transformasi Hijau Otorita IKN Agus Gunawan dalam sebuah seminar di Jakarta.

"Total pasokan gas di IKN Nusantara nantinya terdapat gas bumi (natural gas) dan gas hidrogen, di mana rasionya 75 persen gas bumi dan 25 persen gas hidrogen," kata dia dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).

Agus mengatakan, untuk jaringan gas di IKN Nusantara mulai dilakukan pembangunannya pada tahun depan.

Kendati demikian, penggunaan gas ini hanya sampai tahun 2030, sehingga setelah 2030 penggunaan gas alam dihentikan.

"Setelah 2030 sudah tidak ada gas bumi yang digunakan lagi, karena bagaimanapun gas bumi meskipun emisinya rendah tetapi tetap dikategorikan sebagai bahan bakar fosil," kata Agus.

Berdasarkan UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa IKN Nusantara direncanakan menggunakan campuran gas hidrogen dan gas alam sebagai sumber dari gas kota agar sejalan dengan visi IKN dengan net zero emission.

Meskipun gas alam dianggap sebagai sumber energi bersih, gas alam tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, direncanakan IKN agar memproduksi dan mengekspor energi surya yang setara dengan jumlah energi yang digunakan dari gas alam untuk mencapai Key Performance Indicator atau KPI 100 persen energi baru terbarukan (EBT).

Sebagai forest city atau kota hutan, IKN Nusantara menjalankan prinsip pembangunan rendah karbon.

Prinsip ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan nasional mengenai penurunan emisi gas rumah kaca dan memaksimalkan peran ruang terbuka hijau (RTH) ataupun hutan dalam penyerapan karbon, serta untuk memperbaiki kualitas udara yang harus didukung dari penggunaan energi baru dan terbarukan.

2 dari 3 halaman

Anies Bakal Kaji Ulang UU IKN jika Jadi Presiden di Pilpres 2024

Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. — Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam acara Bawaslu, Senin (27/11/2023). (Foto: Tangkapan Layar Bawaslu RI)

Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menegaskan bakal mengkaji kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur jika jadi presiden terpilih pada pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan di acara Desak Anies di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," kata Anies Baswedan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, saat ini IKN sudah dimuat dalam bentuk Undang-undang IKN. Sehingga, kata dia, selama undang-undang tersebut masih ada dan tak diubah, IKN akan lanjut dibangun.

"Saat ini, itu sudah jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan," kata Anies.

Menurut Anies, anggaran pembangunan IKN Nusantara amat besar. Dia menilai, anggaran sebesar itu seharusnya diperuntukkan bagi permasalahan lain yang lebih genting. Misalnya, pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga puskesmas.

"Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," ungkap Anies.

"Jadi itu tantangannya. Ketika kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar di satu tempat, maka ada tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan tidak dapat," sambung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

3 dari 3 halaman

Anies Kritik IKN: Menghasilkan Ketimpangan Baru

Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan memulai kick off kampanyenya di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/11/2023). (Winda Nelfira).

Sebelumnya, Anies Baswedan melontarkan kritik atas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kritik keras Anies disampaikan saat tanya jawab bersama panelis dalam uji publik bertajuk dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.

Anies Baswedan awalnya mendapatkan pertanyaan oleh peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro yang dalam dialog itu menjadi panelis bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Mulanya Siti Zuhro bertanya sikap Anies dan Cak Imin terhadap pemilu yang dampaknya sampai pada desentralisasi dan otonomi daerah. Dia pun lanjut bertanya apakah IKN prospektif untuk Indonesia.

"Izin Pak Moderator berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN karena otonomi daerah itu terkait. Kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro, dilihat dalam siaran YouTube TvMu Channel, Rabu (22/11/2023).

Lantas, Anies menjawab dengan lugas pertanyaan Siti Zuhro. Menurut Anies, pembangunan kota baru justru akan menghasilkan ketimpangan.

"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," jawab Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menjelaskan, apabila tujuan dibangunnya IKN Nusantara adalah untuk pemerataan, maka pemerintah harusnya fokus membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia.

"Kalau mau meratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ujar Anies.