Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen Bukan Mimpi, Asal Pemerintah Fokus Tuntaskan Kemiskinan

, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menyampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,3-5,7 persen.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, target pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai jika Pemerintah menyusun target perprogram dan perkegiatan secara detail sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting, sehingga target-target pembangunan, penuntasan kemiskinan, dan hal-hal lain yang terkait pembangunan ekonomi, bisa tercapai tepat sasaran, agar pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa mencapai angka yang telah ditetapkan," kata Bambang, Rabu (15/3/2023).

Selain itu, Bambang menyarankan agar pemerintah menyusun rencana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN 2023 dan 2024 nanti secara riil dan matang dengan mempertimbangkan kondisi perubahan global.

Hal itu penting dilakukan karena target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut mutlak untuk dicapai. Namun, tetap memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan 2023 nantinya.

Rencana Kerja Pemerintah

Selanjutnya, Bambang juga meminta agar Pemerintah mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintah/RKP di tahun 2024, guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yakni dalam hal pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan.

Menurut Bambang, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah pimpinan seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia senantiasa berkomitmen menyelesaikan seluruh program-program kerja pada tahun 2024 nanti, terutama program penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, hingga pelaksanaan Pemilu 2024.

Pemerintah melihat beberapa indikator perbaikan di kuartal III 2020, meski angka pertumbuhan ekonomi terkontraksi minus 3,49 persen, yang mendorong Indonesia masuk resesi ekonomi. Pertumbuhan negatif ini pun berpotensi tetap berlanjut hingga akhir ta...

2 dari 3 halaman

Sederet Jurus Pemerintah Tekan Kemiskinan: Bansos, Kartu Prakerja hingga Subsidi Listrik

Angka Kemiskinan di Indonesia Turun — Seorang anak melintasi genangan sampah di permukiman kumuh Muara Baru, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 26,5 juta orang per September 2021 dari sebelumnya mencapai 27,54 juta orang pada Maret 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Pemerintah optimis bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tangguh di tengah berbagai risiko global saat ini. Kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh solid sebesar 5,3 persen (yoy) di tahun 2022 dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Di tahun 2023, diperkirakan Indonesia kembali menghadapi tahun yang berat. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4 persen pada tahun 2022 menjadi 2,9 persen pada 2023. Sedangkan, inflasi dunia di 2023 diperkirakan mulai melandai (6,6 persen) meski belum kembali ke tingkat prapandemi (1 persen - 2 persen).

Dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri 2023, Selasa (14/2/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual mengatakan bahwa dengan memperhatikan tantangan dan arah kebijakan yang disiapkan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 optimis akan tumbuh 5,3 persen dan terus meningkat pada 2024 di 5,4 persen.

“Dan ini implementasi dari transformasi ekonomi, antara lain Perpu cipta kerja, hilirisasi sumber daya alam, devisa hasil ekspor, dan kita juga mengalami bonus demografi dan juga kelanjutan dari Proyek Strategis Nasional termasuk IKN dan Kawasan Ekonomi Khusus,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi melalui forum TPIP/TPID termasuk Polri.

“Dalam pengendalian inflasi nasional, kita melihat beberapa hal perlu diperhatikan terutama peran penting Polri dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,” kata Menko Airlangga.

3 dari 3 halaman

Daya Beli Masyarakat

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2023 sebesar Rp476 triliun. Arah kebijakan perlinsos difokuskan pada perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penguatan graduasi kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah melanjutkan program bantuan sosial, antara lain 3 bulan ke depan Pemerintah akan membagikan 10 liter beras untuk 21,6 juta penduduk melalui Perum Bulog dan juga berikutnya bantuan dalam bentuk daging ayam dan telur yang akan segera diumumkan 3 bulan kedepan dan ini melalui ID Food,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa dalam pengentasan kemiskinan, berbagai program Pemerintah masih berjalan, seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako, Kartu Prakerja, program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN, dan subsidi listrik.