Kementerian PUPR Ajak Pengusaha Jepang Investasi di IKN Nusantara

, Jakarta - Pemerintah mengajak para investor dan mitra bisnis di Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, IKN sudah dijamin oleh landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan, OIKN akan mendukung penuh para investor yang akan bergabung membangun IKN melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Hal itu disampaikan Diana Kusumastuti saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam acara Komite Ekonomi Jepang Indonesia Keidanren di Tokyo, Jepang pada Selasa (28/2).

"Tahap pertama Pembangunan IKN berlangsung pada tahun 2022-2024 dengan fokus pembangunan yang pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 ha. Dari luas tersebut 49 persen di antaranya (3.271 ha) akan dipertahankan sebagai kawasan hutan," kata Diana, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (3/3/2023).

3 Zona Wilayah

Terdapat tiga zona Wilayah Perencanaan KIPP (WP-I) di IKN, yaitu Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B (Pemerintahan-Pendidikan-Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintahan - Kesehatan - Perumahan).

Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).

Kementerian PUPR menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk tahap awal 2022- 2024.

Pembangunan ini terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya USD 4,5 miliar atau Rp. 62 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.

Hingga minggu ke-2 Februari 2023, beberapa proyek yang sudah terkontrak dengan total biaya USD 1,58 miliar, ungkap Kementerian itu.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). Pengesahan RUU IKN ini mendapat sorotan pub...

2 dari 4 halaman

Ekosistem Perkotaan

Saat Jokowi Berkemah di Sekitar Titik Nol IKN — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menikmati suasana hutan saat sunrise pada pagi hari setelah berkemah semalam di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). (FOTO: Setpres/Agus Suparto)

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga, juga menyampaikan detail pembangunan IKN yang meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas utama pemerintahan.

Danis mengatakan, pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menuju Smart Forest City IKN.

"Kementerian PUPR telah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan Pemerintah membangun IKN," kata Danis.

Acara ini juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Wakil Ketua Otorita IKN Dhony Rahajoe.

3 dari 4 halaman

Banjir Peminat, Lebih dari 20.000 Orang Daftar Lowongan Kerja di IKN

IKN Nusantara — Pembangunan infrastruktur dasar pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. (Dok. Kementerian PUPR)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan, sebanyak lebih dari 20.000 pelamar telah mendaftar seleksi Terbuka Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk bekerja di IKN.

Hal itu diungkapkan melalui sebuah unggahan di akun Instagram resmi Otorita IKN, @ikn_id. Sebagai informasi, seleksi Terbuka PPNPN dibuka pada 20 Februari 2023 dan baru saja ditutup pada 24 Februari 2023 lalu.

''Seleksi Terbuka Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang dibuka sejak 20 Februari hingga 24 Februari 2023 mengundang animo pelamar yang sangat tinggi,'' tulis IKN di akun Instagram resmi @ikn_id, dikutip Senin (27/2/2023).

"Panitia seleksi mencatat lebih dari 20.000 pelamar telah mendaftar seleksi terbuka PPNPN di lingkungan OIKN. Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan dilakukan seleksi administrasi," lanjutnya.

OIKN mencatat, sekitar 2.000 pelamar lowongan kerja tersebut mendaftar untuk berbagai posisi, mulai dari Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam hingga Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan.

Berikut adalah sederet posisi yang dibuka dalam rekrutmen OIKN dan besaran peminatnya :

Sekretariat : 19,4 persen
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam : 14,3 persen
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat : 13,4 persen
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana : 11,7 persen
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi : 11 persen
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital : 9,7 persen
Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan : 8,9 persen
Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan : 7 persen
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan : 4,9 persen

4 dari 4 halaman

Fasilitas PNS Pindah ke IKN: Dapat Apartemen, Tunjangan, Biaya Pindah, Gaji ART Ditanggung Pemerintah

View this post on Instagram

A post shared by Suharso Monoarfa (@suharsomonoarfa)

Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa terus memantau perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam unggahan di laman Instagram pribadinya @suharsomonoarfa, Menteri Suharso terlihat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau hunian untuk ASN, TNI dan POLRI di IKN.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi pada Kamis kemarin (23/2) mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Rencana pembangunan hunian untuk ASN, TNI dan POLRI serta mekanisme pemindahannya. Terdapat 16.990 personil yang akan pindah. Personil ini akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit," tulis Suharso di unggahan Instagram @suharsomonoarfa, dikutip Jumat (24/2/2023).

Dia mengungkapkan, hunian atau fasilitas rumah dinas ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. PNS, TNI dan POLRI akan diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.

Anak dan Pembantu Ditanggung Pemerintah

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga (ART)," Suharso menjelaskan.

Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan POLRI pindahn ke IKN, sambungnya.

"Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan," tambah dia.