Luhut: Kita Tidak Mau Lihat Ada OTT Lagi!

, Jakarta Menetri Koordintor Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tak mau ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lainnya.

Menurutnya Indonesia sebagai negara bermartabat harus memiliki ekosistem yang baik. Caranya dengan melakukan digitalisasi untuk mengurangi risiko terjadinya korupsi.

"Kita tidak mau melihat ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) ke depan. Kenapa? Negara yang bermartabat tentu punya ekosistem yag baik," kata Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Luhut membeberkan peningkatan efisiensi melalui digitalisasi harus terus dilakukan. Mengingat anggaran belanja pemerintah jumlahnya Rp1.200 triliun. Belum lagi anggaran belanja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya mencapai Rp400 triliun.

"Itu semua kita digitalisasi. Ekosistem ini yang harus kita perbaiki dengan digitalisasi tadi," kata dia.

Selain itu, dengan digitalisasi biaya yang dikeluarkan pemerintah juga bisa lebih hemat hingga 27 persen. Sehingga penerimaan negara bisa yang tingggi ini menjadi naik.

"Dengan digitalisasi kita bisa menghemat sampai dengan 27 persen," pungkas Luhut.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak perlu terlalu banyak OTT KPK, karena membuat negara terlihat buruk. Pernyataan tersebut menuai kontroversi di masyarakat.

2 dari 3 halaman

Menko Luhut: Indonesia Katanya Negara Hebat, tapi Masih Saja OTT

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, tindak OTT menjadi bukti kalau sistem yang dijalankan masih belum berjalan dengan baik.

"Bukan soal berani tidak berani nangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. 'Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja' kenapa? Berarti sistem kita ndak baik," ujar Luhut dalam Greenports Award 2022, di Kemenko Marves, Rabu (28/12/2022).

"Jadi sistem kita harus dibangun, jadi saya minta supaya jangan salah ngerti dengan membangun siatem digitalisasi kita akan mengurangi tadi, inefisiensi," tambahnya.

Kali ini, pernyataan Menko Luhut ditujukan pada sistem digitalisasi yang tengah dibangun. Khususnya digitalisasi pelabuhan di Indonesia, dimana mayoritas juga dikelola oleh PT Pelindo.

Menurutnya, dengan digitalisasi pelabuhan, hal itu bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi yang berujung OTT KPK. Di sisi lain digitalisasi jadi bukti sistem sudah mampu berjalan secara profesional dan efisien.

"Membuat efisiensi, menambah penerimaan negara, membuat kita lebih disiplin. Tapi penting tentu kita awasi jangan nanti ada sistem down dibuat orang lain. Itu penting, jadi itu pencegahan namanya," ungkap Menko Luhut.

"Kita nih jangan jadi senang melihat orang lain menderita. Saya terus terang orang yang gak suka melihat itu. Pada dasarnya kan manusia itu punya sifat jahat, makanya (ada) sifat jahat-sifat baik, makanya agama diturunkan, peraturan perundang-undangan dibuat, segala macam untuk membuat koridor supaya ktia tidak membuat anu (perbuatan jahat)," sambungnya.

3 dari 3 halaman

Digitalisasi Pelabuhan

Menko Luhut mengunjungi mengunjungi lokasi penyelenggaran F1 Power Boat (F1H2O) di Silangit, Sumatera Utara (Sumut) — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengunjungi lokasi penyelenggaran F1 Power Boat (F1H2O) di Silangit, Sumatera Utara (Sumut)

Pada kesempatan itu, Menko Luhut menekankan pentingnya digitalisasi di pelabuhan. Sebagai contoh, sistem pembayaran yang dilakukan. Dia mengisahkan kalau sebelumnya, transaksi dilakukan secara konvensional dengan uang tunai.

Namun, hal itu membuka celah adanya tindakan korupsi yang berujung OTT. Maka, dengan adanya digitalisasi, praktik-praktik tersebut bisa dikurangi.

"Vendor juga dulu masih membayar cash dan hari ini vendor tidak ada yang bayar cash semua digitalisasi dan itu juga mengurangi korupsi , mengurangi inefisiensi, mengurangi juga OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," kata dia.

Lebih lagi, Menko Luhut merujuk pada perkembangan digitalisasi di negara maju yang lebih siap dengan digitalisasi. Kata Luhut, negara maju dan bermartabat itu sudah tidak lagi menerapkan OTT.

"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita masuk ke dalam negara (yang menerapkan) OTT, karena kita lihat negara yang bermartabat dan maju hampir tidak ada lagi yang OTT, kenapa itu bisa? karena sistemnya bagus, sekarang kita membangun sistem jangan sampai ada lagi orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," paparnya.