Kabar Resesi Dunia Sudah sampai Demak, OJK Akselerasi TPAKD

Kabar Resesi Dunia Sudah sampai Demak, OJK Akselerasi TPAKD - Bisnis

, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengakselerasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), guna mendongkrak tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat di tengah ancaman resesi yang membayangi negara-negara dunia.

Anggota Dewan Komisaris OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, berkomitmen untuk menunaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut dalam bantu menggerakkan ekonomi daerah.

Terlebih, dalam acara Edukasi Keuangan Bersama SiMOLEK Edutaiment bagi Masyarakat Demak, Friderica mendengar bahwa kabar soal ancaman resesi kini sudah marak menyebar hingga ke pelosok daerah.

"Karena sekarang kita sempat diskusi sama pak Sekda (Demak), banyak sekali informasi tentang ekonomi dunia yang dilanda resesi. Negara-negara yang dulu kita lihat maju, sekarang inflasinya angkanya sudah double digit," ujar Friderica, Minggu (11/12/2022).

Kendati begitu, ia menekankan, Indonesia sekarang ini kondisinya sudah jauh lebih baik. Selain itu, Indonesia diklaimnya lebih tahan goncangan daripada banyak negara yang dulunya jadi tempat pemerintah belajar ekonomi.

"Tapi, kita harus membangun atau menumbuhkan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya sumber ekonomi di daerah, kita punya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)," imbuhnya.

Menurut dia, TPAKD bisa jadi tempat pembelajaran soal kredit pembiayaan melawan rentenir, sekaligus jadi acuan bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan.

"Kita punya program kredit pembiayaan melawan rentenir. TPAKD yang sukses-sukses itu kita datangi, mereka bisa lewat komunitas-komunitas. Itu sukses sekali," tutur Friderica.

Investasi abal-abal yang marak meskipun di tengah pandemi Corona tetap harus diwaspadai. Kepala Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing membeberkan, masyarakat bisa menerapkan prinsip 2L sebelum mulai berinvestasi.

2 dari 3 halaman

Satgas Waspada Tindak 618 Pinjol Ilegal hingga November 2022

20151104-OJK Pastikan Enam Peraturan Akan Selesai Pada 2015 — Petugas tengah melakukan pelayanan call center di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. (/Angga Yuniar)

Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) telah menindak sebanyak 618 pinjaman online atau pinjol ilegal hingga November 2022.

Ini disampaikan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. "Pada bulan November 2022 ini, telah dilakukan penindakan 41 pinjaman online ilegal. Sehingga sepanjang 2022 ini sudah dilakukan penindakan sebanyak 618 pinjol yang ilegal," kata dia dalam konferensi Pers RDKB November 2022, Selasa (6/12/2022).

SWI juga sudah menindak 97 entitas investasi ilegal dan 82 entitas gadai ilegal sejak Januari hingga November 2022.

Guna penindakan pinjol dan investasi yang ilegal, OJK giat berkolaborasi dengan Menkominfo, Kementerian, asosiasi dan lembaga lain termasuk aparat penegak hukum dalam wadah Satgas Waspada Investasi.

Dengan dilakukannya kolaborasi yang dilakukan Satgas Waspada Investasi dengan berbagai pihak. Maka OJK melalui SWI semakin optimistis bahwa sektor jasa keuangan siap dalam menghadapi ketidakpastian di masa mendatang.

"OJK proaktif dan memperkuat kolaborasi dengan stakeholder dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya mengantisipasi risiko eksternal serta turut menopang perkembangan ekonomi ke depan," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Restrukturisasi Kredit

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari, merinci dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.756 merupakan pengaduan sektor perbankan, 6.588 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal.

“Jenis pengaduan yang paling banyak adalah permasalahan restrukturisasi kredit/pembiayaan, keberatan atas perilaku petugas penagihan dan permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK),” kata Friderica Widyasari.

Kendati demikian, OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dan tercatat 11.954 dari pengaduan tersebut telah terselesaikan.