, Bandung - Masa pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2024-2028 dibuka dari tanggal 4-17 Juli. Artinya, 17 Juli 2024 pukul 23.59 WIB merupakan batas akhir pendaftaran bagi masyarakat yang hendak mencalonkan sebagai komisioner.
Ketua Tim Seleksi Komisi Informasi Jabar untuk Masa Jabatan 2024-2028 A Alamsyah Saragih mengingatkan masyarakat untuk dapat memanfaatkan kesempatan di waktu pendaftaran yang masih tersedia.
Baca Juga
BPJS Ketenagakerjaan Jabar Ungkap 5,9 Juta Lebih Tenaga Kerja Jadi Anggota
Nike Ardilla dan Ni Mursih Dianugerahi Penghargaan Lifetime Achievement
VIDEO: Diduga Pungli Sertifikat Tanah, Oknum Kades di Subang Didemo Ratusan Warga
"Rabu adalah hari terakhir pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2024-2028. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkontribusi langsung dalam keterbukaan informasi di Jabar," ujar Alamsyah, Bandung, Selasa (16/7/2024).
Advertisement
Alamsyah mengaku proses seleksi ini merupakan kesempatan bagi individu yang memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan publik.
Alamsyah juga menjelaskan, seleksi ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Diharapkan dari seleksi ini dapat menjaring talenta terbaik sebagai calon anggota Komisi Informasi Jabar," kata Alamsyah.
Sejumlah persyaratan umum dalam proses calon anggota Komisi Informasi Jabar, di antaranya memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik, berusia paling rendah 35 tahun, tidak sedang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik dalam jangka waktu dua tahun terakhir, dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari dua tokoh masyarakat atau organisasi atau pimpinan lembaga.
Komisi Informasi tingkat provinsi memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi, serta bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Untuk pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi hanya dilakukan secara daring melalui laman https://jabarprov.go.id/," terang Alamsyah.
Informasi terkait persyaratan umum dan tahapan seleksi dapat diakses di http://www.jabarprov.go.id/layanan/seleksi-anggota-komisi-informasi-provinsi-jawa-barat-tahun-2024-2028-1719037407.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
Dilansir Kanal Regional, Liputan6, Alamsyah mengatakan proses seleksi tersebut bertujuan untuk menjaring talenta terbaik sebagai calon anggota Komisi Informasi Jabar.
"Seleksi ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan dari seleksi ini dapat menjaring talenta terbaik sebagai calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat," ujar Alamsyah ditulis Bandung, Senin, 1 Juli 2024.
Alamsyah menekankan untuk periode 2024-2028, tim seleksi akan mencari calon komisioner yang mampu beradaptasi dengan fenomena pengelolaan informasi yang semakin kompleks dan penuh risiko.
Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Publik (KIP)
Dilansir laman resmi Komisi Informasi Publik (KIP) RI, berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
Tugasnya yakni:
(1) Komisi Informasi bertugas:
Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publikberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
(3) Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
Wewenang Komisi Informasi
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
Terkini Lainnya
BPJS Ketenagakerjaan Jabar Ungkap 5,9 Juta Lebih Tenaga Kerja Jadi Anggota
Nike Ardilla dan Ni Mursih Dianugerahi Penghargaan Lifetime Achievement
VIDEO: Diduga Pungli Sertifikat Tanah, Oknum Kades di Subang Didemo Ratusan Warga
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
Jawa Barat
Komisi Informasi
Jabar
komisioner
Rekomendasi
Nike Ardilla dan Ni Mursih Dianugerahi Penghargaan Lifetime Achievement
KPU Jawa Barat Gelar Pilkada 2024 Sesuai dengan Putusan MK
Target Tembus Rp26 Triliun di 2025, Pendapatan Sektor Kelautan dan Perikanan Jabar di Atas Rerata
Alhamdulillah.. 37 Pasangan di Jabar Resmi jadi Suami Istri, Sah Secara Agama dan Negara
Postur APBD Perubahan 2024 Disampaikan Pj Gubernur Bey, PAD Jabar Ditarget Rp36,27 Triliun
PDIP Beri Rekomendasi 16 Pasangan di Pilkada Jabar, Ada Nama Bupati Bandung Dadang Supriatna
Dedi Mulyadi Gandeng Anak Bos Persib Melaju di Pemilihan Gubernur Jabar
Paris Paralympic Games 2024, 6 Atlet Provinsi Jabar Ikut Bela Indonesia di Kancah Dunia
Revisi UU Pilkada
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Kawal Putusan MK
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM Pangkas Volume BBM Subsidi di 2025, Harga BBM Bakal Naik?
BBM Subsidi Bakal Dibatasi Mulai 1 Oktober 2024, Siap-Siap!
Golkar Mendadak Usung Airin di Pilgub Banten, Bahlil Bantah karena Pidato Megawati
Golkar Batal Usung Andra-Dimyati di Pilgub Banten, Bahlil Sudah Komunikasi ke KIM
Usung Kader PDIP Jadi Cawagub Airin, Bahlil: Jangan Khawatir, Kami Tak Minta Pak Ade Tukar Baju Kuning
Monkeypox
Kasus Parah Mpox Mayoritas Terjadi pada Anak dan Usia Muda, Ini 3 Upaya Penanggulangannya di Indonesia
Jokowi Perketat Pengawasan di Bali Antisipasi Monkeypox Jelang IAF
Pembesaran Kelenjar Getah Bening, Ciri Khas Mpox yang Membedakannya dengan Gejala Penyakit Lain
Soal Kasus Mpox di Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin: Masih Terkendali
Mpox adalah Penyakit Menular dari Hewan yang Bisa Serang Janin, Simak Penjelasan Pakar di Sini!
4 Cara Penularan Mpox, Salah Satunya dari Ibu ke Janin!
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Semen Padang vs PSS Sleman: Taklukkan Super Elja, Kabau Sirah Petik Kemenangan Perdana
Beli Tiket Liga 1 Lewat Mobile Banking BRImo, Satset Nggak Perlu Ribet
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Semen Padang vs PSS Sleman
TOPIK POPULER
Live Streaming
Live Streaming Pertamina Ideafest
Populer
Paus Fransiskus Datang ke Jakarta, Gelar Misa Akbar di GBK Akan Dihadiri 89 Ribu Umat Katolik
Jaksa Tuntut Vonis Mati Terdakwa Mutilasi Pria Asal Surabaya, Kuasa Hukum Siapkan Pembelaan
Update Banjir Bandang Ternate: Korban Tewas Bertambah Jadi 16 Orang, 3 Masih Hilang
Pemerintahan Prabowo, Kepala BP Batam Tak Lagi Ex Officio Wali Kota?
Gempa M5,8 Guncang Gunungkidul DIY, Sejumlah Rumah Warga Rusak
KPU Jatim Mulai Buka Pendaftaran Cagub-Cawagub 2024 Hari Ini, Simak Syarat dan Ketentuannya
Stefan William Umumkan Punya Anak Laki-Laki dari Ria Andrews, Berikut Profilnya
Update Banjir Bandang Ternate: Korban Meninggal Dunia Bertambah Jadi 18 Orang, 1 Masih Hilang
6 Rekomendasi BMKG Pasuruan Antisipasi Megathrust
PKB Resmi Usung Gus Makki-Ali Ruchi pada Pilkada Banyuwangi, Ipuk Urung Lawan Kotak Kosong
RUU Pilkada
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Metro Sepekan: Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Berita Terkini
6 Potret Masa Kecil Dul Jaelani dan Maia Estianty Muda Menarik Perhatian, Dipuji Penuh Visual
Menteri ESDM Pangkas Volume BBM Subsidi di 2025, Harga BBM Bakal Naik?
Sinopsis Film Aruna dan Lidahnya Tayang di Vidio, Cocok Untuk Penggemar Kuliner
6 Arti Mimpi Orang Tua Ditagih Utang, Sarat Makna Mendalam yang Pantang Diremehkan
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
7 Potret Jennifer Coppen Muda Pakai Hijab Bak Orang Arab, Bikin Pangling
Di Hadapan Mahasiswa FEB UI, Sri Mulyani Sebut Ilmu Ekonomi Luar Biasa Penting
11 Tafsir Mimpi Membisu Tiba-Tiba, Cenderung Pertanda Buruk yang Tak Bisa Disepelekan
10 Tahun Jokowi, Program Bansos hingga Investasi Belum Efektif
Menlu Retno Marsudi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-24 Liputan6.com: Terus Menyala!
Diluncurkan di Thailand, SPK Neta X Tembus 1.000 Unit
6 Tafsir Mimpi Jumpa Orang yang Sudah Meninggal, Tanda Kerinduan atau Peringatan?
PDIP Disebut Bakal Usung Pramono, Jubir Anies: Tunggu Informasi Resmi
5 Tanda Hubunganmu Sudah Tidak Sehat, Segera Akhiri
Buntuti AS dan Eropa, Mobil Listrik China Kena Tarif Impor 100% ke Kanada