Agar Naik Kelas, Sri Mulyani Minta Aparat Desa Kelola Anggaran dengan Baik

Agar Naik Kelas, Sri Mulyani Minta Aparat Desa Kelola Anggaran dengan Baik - Bisnis

, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh aparatur desa dapat mengelola anggaran dana desa dengan baik. Ini dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Desa Tahun 2019 yang digelar di Ecovention Ocean Park, Jakarta.

Dia mengatakan, dengan pengelolaan dana desa yang baik, maka akan meningkatkan kondisi perekonomian bagi masyarakat desa. Sehingga masyarakat yang tadinya berpenghasilan rendah dapat meningkat menjadi menengah.

"Apalagi bapak-bapak ibu-ibu yang memimpin desa mampu menggunakan anggaran desa dengan baik maka jumlah masyarakat kita yang masuk kelas menengah itu akan mencapai 80 persen," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Selain itu, dengan perbaikan pengelolaan anggaran maka produktivitas masyarakat juga diharapkan semakin meningkat. Bahkan struktur ekonomi di tingkat pedesaan juga akan berubah.

"Itu berarti kita akan memiliki ekonomi yang didukung oleh masyarakat semakin makmur dan daya tarik ekonomi kita makin besar," jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, dengan semangat dan perbaikan pengelolaan keuangan, diharapkan ke depannya seluruh desa-desa ini dapat setara dengan kota kecil. Seluruh perekonomiannya selangkah lebih meningkat daripada kondisi sebelumnya.

"Apabila desa semangat memperbaiki semangat perbaikan masa desa pun akan bisa berubah kegiatan ekonominya sehingga dia (desa) berkembang menjadi kota kecil. Ini adalah suatu pemikiran kita untuk menyemangati dan sekaligus bagi kompas dalam menjalankan tugas negara kita," pungkas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Di Hadapan Aparatur Desa, Menteri Eko Paparkan Model Pembangunan Desa

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Desa Tahun 2019.

Dalam kesempatan ini, Mendes Eko berbagi pengalaman soal dana desa dan model pembagunan pedesaan di Indonesia.

Di hadapan ribuan perangkat desa dari berbagai seluruh Provinsi Indonesia, dia membanggakan penyaluran dana desa yang setiap tahun meningkat.

Di mana sejak 2015-2018 pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 187 triliun. Kemudian pada 2018 ditambah menjadi Rp 70 triliun. Ini sehingga dalam lima tahun, pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun.

Meski alokasi dana desa setiap tahun naik, mendes meminta para aparatur desa tidak berpaku pada dana desa saja. Sebab, salah satu upaya memperbaiki perekonomian di desa juga bisa dilakukan dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Makanya segera dibangun Bumdesnya, nanti kita bantu kita kasih pendampingan supaya Bumdesnya bisa menghasilkan uang, kalau Bumdesnya bisa menghasilkan uang bisa menambah anggaran dana desa pembangunan desa juga bisa ditambah siltapnya (penghasilan tetap)," kata Mendes Eko di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Dia mengatakan, dari beberapa desa yang telah memiliki Bumdes terbukti perekonomian di desa tersebut semakin bertambah. Bahkan, dengan adanya Bumdes tersebut juga pendapatan seorang kepala desa bisa mencapai puluhan juta rupiah.

"Sekarang udah banyak desa-desa yang kepala desanya pendapatannya Rp 10 juta, ada yang Rp 5 juta, ada yang Rp 20 juta yang desa-desanya BUMDesnya sudah jadi," jelas dia.

Dia pun meminta agar seluruh aparatur desa dapat segera membentuk Bumdes. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian terutama di desa-desa yang masih tertinggal.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com