Polda Metro Semprot Jalan Pakai Air untuk Kurangi Polusi Udara, Warganet: Lagi Musim Panas Malah Buang-Buang Air

Polda Metro Semprot Jalan Pakai Air untuk Kurangi Polusi Udara, Warganet: Lagi Musim Panas Malah Buang-Buang Air - Tekno

, Jakarta - Polda Metro Jaya melakukan aksi penyemprotan jalan pakai air menggunakan water cannon di beberapa ruas jalan protokol di Jakarta baru-baru ini.

Disebutkan, aksi ini dilakukan sebagai upaya mengurangi polusi udara semakin parah di DKI Jakarta. Namun, langkah ini menuai reaksi dari warganet.

Kabarnya, penyemprotan air di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Patung Pemuda Membangun Senayan ini adalah upaya untuk mengurangi polusi udara dan mengatasi cuaca panas di Ibu Kota, khususnya di DKI Jakarta.

Dari berbagai cuitan di media sosial Twitter kini bernama X, mayoritas netizen mempertanyakan dan menilai aksi penyemprotan jalan dengan water cannon kurang efektif.

Tidak sedikit pula warganet di platform media sosial milik Elon Musk itu menyindir keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya itu.

Berikut adalah ciutan warganet di Twitter alias X, sebagaimana dirangkum Tekno , Jumat (25/8/2023).

"Aspalnya kebakar kali ya(?)," tuils @t**** di Twitter.

"Bukan nder, aspalnya belom mandi makanya dimandiin," kata @g****.

"Sudah kehabisan ide? Kelebihan anggaran? Frustasi?🤦🏻," ucap @O**** di Twitter.

Akun k**** mencuitkan, "Kegiatan yang mubazir. Lagi musim panas malah buang2 air."

Sementara itu, akun @b**** menyindir keputusan Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya ini dengan mengatakan, "yang penting usaha dulu bro."

"Ini gimana ya konsepnyaa, selama belajar di kesmas belum pernah diajarin sih kurangin polusi dengan cara ini... 😅," ujar @d**** di media sosial millik Elon Musk.

2 dari 4 halaman

20 Armada Lakukan Penyiraman Jalan Protokol Kota Tangerang

Kurangi dampak polusi udara di Kota Tangerang, sebanyak 20 armada tempur dan tangki air mengintensifkan penyemprotan jalan protokol di wilayah tersebut, Kamis (24/8/23).

Kepala BPBD Kota Tangerang, Maryono Hasan mengungkapkan, pihaknya berupaya melaksanakan instruksi Mendagri dalam rangka penyiraman jalan. Ini dilakukan untuk mengurangi emisi lingkungan, polusi udara, dan juga debu yang ada di jalan protokol Kota Tangerang.

"Ini hari pertama, dan BPBD menerjunkan 150 personel dengan kekuatan armada 20 unit termasuk truk tangki. Sedangkan untuk titik sasaran telah diinventarisir dan hasilnya hari ini kita lakukan penyiraman di 32 titik jalan se-Kota Tangerang," ungkap Maryono.

Penyiraman jalan protokol rencananya akan diintensifkan selama satu bulan kedepan. Lewat penyiraman jalan ini, diharapkan dapat sedikit mengendalikan polusi udara, mengurangi debu, mengoptimalkan penanaman pohon dan tumbuhan di lingkungan jalan-jalan protokol, dimana tanaman menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen.

Maryono juga mengimbau, masyarakat Kota Tangerang dapat melakukan tindakan nyata dengan kapasitasnya. Mulai dari membiasakan naik transportasi umum, bercocok tanam atau melakukan penghijauan di sisa lahan rumah, rutin uji emisi kendaraan, terlebih tidak melakukan pembakaran sampah secara liar.

"BPBD Kota Tangerang bersiaga dan terus melakukan sederet mitigasi untuk perbaikan kualitas udara demi menjaga perekonomian yang semakin membaik pasca Pandemi Covid-19," tutup Maryono.

3 dari 4 halaman

Media Asing Ikut Soroti ASN DKI Jakarta Jalani WFH untuk Tekan Polusi Udara

Kendaraan berjalan tersendat di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (20/7/2022). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan sebanyak 75 persen polusi udara di Ibu Kota berasal dari emisi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. (/Faizal Fanani)

Kebijakan 50 persen Aparatur Sipil Negara atau ASN DKI Jakarta menjalani work from home atau WFH guna menekan polusi udara jadi sorotan media asing. CNN mengabarkan bahwa ASN di DKI Jakarta mulai bekerja dari rumah pada Senin, 21 Agustus 2023.

Artikel yang dirilis CNN pada Senin, 21 Agustus 2023 tersebut bertajuk "Jakarta orders civil servants to work from home to fight soaring pollution" atau "Jakarta memerintahkan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah untuk memerangi polusi yang melonjak".

Kebijakan WFH bagi ASN DKI Jakarta ini bertujuan mengurangi kemacetan lalu lintas untuk mengurangi polusi udara yang mencengkeram kota. "Kualitas udara di Jakarta, kota besar berpenduduk 10,5 juta, telah memburuk ke tingkat berbahaya dalam beberapa pekan terakhir, dengan perusahaan teknologi Swiss IQAir memeringkatnya sebagai kota paling tercemar di dunia pada 9 Agustus," bunyi penggalan artikel tersebut.

Jokowi telah menyerukan intervensi pemerintah yang mendesak dengan memimpin rapat kabinet darurat dengan para menteri pada 14 Agustus 2023 untuk membahas memburuknya polusi udara. Pihaknya juga mengimbau para pekerja di ibu kota untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dengan bekerja dari rumah.

"Kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk," kata Jokowi. "Musim kemarau yang berkepanjangan selama tiga bulan terakhir telah meningkatkan tingkat polutan. Jika dianggap perlu, kami akan menganjurkan sistem kerja hybrid di kantor, yang merupakan perpaduan antara kerja di lokasi dan jarak jauh."

Sebanyak 50 persen dari ASN akan bekerja dari rumah mulai Senin, sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Gubernur sementara Jakarta Heru Budi Hartono. Nantinya, secara bertahap kebijakan WFH akan meningkat menjadi 75 persen mulai September hingga 21 Oktober 2023.

4 dari 4 halaman

Komisi IX DPR RI Akan Usulkan Pembentukan Pansus Polusi Udara Jabodetabek

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan, pihaknya akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Charles menyebut, usulan akan segera dibahas dalam rapat internal Komisi IX DPR RI.

"Harus kita putuskan sama-sama di internal Komisi IX apakah nantinya secara resmi Komisi IX akan mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk membuat pansus," ujar Charles di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/8/2023).

Menurut dia, pansus dibutuhkan karena solusi polusi udara Jabodetabek harus dilakukan lintas sektor.

"Karena kalau tidak pansus saya kita juga tidak bisa memberikan solusi yang komprehensif," kata Charles.

Dia mengatakan, penyelesaian polusi udara adalah dengan mencari penyebab dan pencegahannya, bukan saja soal memperbaiki kondisi saat ini.

"Masalah kesehatan ada di ujungnya, ada akibat dan dampaknya. Tetapi permasalahan utama yang harus segera dibenahi why-nya, mengapanya dan kalau tadi kita dengar penjelasan faktornya banyak. Jadi perencanaan secara nasional yang diadakan secara bergotong royong lintas kementerian," tutur Charles.

"Jadi solusinya tidak mungkin bisa dihadirkan hanya melibatkan satu kementerian saja, tetapi harus melibatkan berbagai stakeholder, baik itu kementerian maupun pemerintah pusat dan daerah," sambungnya.