YouTube Larang Akun Berafiliasi Taliban

, Jakarta - Alphabet Inc (induk perusahaan Google), yang juga pemilik YouTube, menegaskan pihaknya tidak mengizinkan akun yang diyakini dioperasikan oleh Taliban di situsnya.

Kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afganistan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun telah menimbulkan kekhawatiran akan tindakan keras terhadap kebebasan berbicara dan hak asasi manusia.

Mengutip laman Reuters, Rabu (18/8/2021), terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan kekhawatiran bahwa negara itu dapat kembali menjadi pusat terorisme global.

Secara terpisah, Financial Times melaporkan layanan pesan WhatsApp juga telah menutup saluran bantuan pengaduan bagi warga Afghanistan untuk menghubungi Taliban, yang dibentuk oleh kelompok itu setelah menguasai Kabul pada Minggu, 15 Agustus 2021.

Seorang juru bicara WhatsApp menolak mengomentari hal tersebut, tetapi ia mengatakan bahwa layanannya diwajibkan oleh Undang-Undang Sanksi AS untuk melarang akun yang tampaknya berafiliasi Taliban.

Nomor pengaduan yang merupakan hotline darurat bagi warga sipil untuk melaporkan kekerasan, penjarahan, atau masalah lain diblokir oleh Facebook pada Selasa, 17 Agustus 2021, bersama dengan saluran resmi Taliban lainnya.

Facebook pada Senin, 16 Agustus 2021, mengatakan bahwa perusahaan menganggap Taliban sebagai kelompok teroris dan melarang mereka ada di platform-nya.

Sementara, seorang juru bicara Taliban menuduh Facebook menyensor konferensi pers mereka beberapa hari lalu.

Di sisi lain, YouTube mengatakan larangannya terhadap kelompok Taliban adalah keputusan yang sudah berlangsung lama.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Warga berbondong-bondong memadati bandara Kabul mereka berencana terbang meninggalkan Afghanistan. Warga pergi usai Taliban menguasai Ibu Kota Kabul dan pemerintahan.

2 dari 5 halaman

Respons Twitter dan Facebook soal Kemenangan Taliban di Afghanistan

Twitter dan Facebook tampaknya punya langkah berbeda dalam menyikapi kembalinya Taliban ke pemerintahan Afghanistan.

Dalam sebuah pernyataan yang diperoleh Mediaite, Twitter tidak secara tegas menjawab apakah mereka akan melarang perwakilan Taliban untuk menggunakan media sosial itu.

Media sosial berlogo burung biru itu hanya menyebut bahwa mereka akan "terus secara proaktif menegakkan" aturan yang melarang "menjunjung kekerasan, manipulasi platform, dan spam."

"Prioritas utama Twitter adalah menjaga orang tetap aman, dan kami tetap waspada," kata mereka seperti dikutip dari New York Post, Rabu (18/8/2021).

3 dari 5 halaman

Juru Bicara Taliban Gunakan Twitter

Zabihullah Mujahid, juru bicara lama Taliban pada konferensi pers, Selasa (17/8/2021) (AP Photo/Rahmat Gul)

Dua juru bicara Taliban sendiri diketahui memiliki akun Twitter yang tidak terverifikasi.

Yang pertama adalah Zabihullah Mujahid, yang telah memiliki lebih dari 310 ribu pengikut. Dalam kicauan terbarunya Selasa sore, ia mengumumkan konferensi pers para pimpinan Taliban.

Sementara, juru bicara lainnya, Qari Yousaf Ahmadi, memiliki lebih dari 63 ribu pengikut.

Di sisi lain, Facebook menegaskan bahwa mereka akan melarang semua akun yang memuji, mendukung, atau mewakili Taliban di semua platform-nya, termasuk Instagram.

"Kami telah melarang mereka dari layanan kami di bawah kebijakan organisasi berbahaya kami," kata Juru Bicara Facebook.

4 dari 5 halaman

Facebook Tegas Larang Konten Taliban

FOTO: Taliban Duduki Istana Kepresidenan Afghanistan — Pejuang Taliban menguasai Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Afghanistan, Minggu (15/8/2021). Taliban menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu. (AP Photo/Zabi Karimi)

WhatsApp pun akan mengambil tindakan jika kelompok atau individu yang disanksi ada di aplikasi pesan tersebut, meski mereka mengaku "tidak memiliki akses ke konten obrolan pribadi orang-orang."

Facebook mengatakan bahwa tim ahli Afghanistan "yang merupakan penutur asli Dari dan Pashto serta memiliki pengetahuan tentang konteks lokal" sedang memantau perkembangan.

"Facebook tidak membuat keputusan tentang pemerintah yang diakui di negara tertentu, tetapi menghormati otoritas komunitas internasional dalam membuat keputusan ini," kata mereka.

"Terlepas dari siapa yang memegang kekuasaan, kami akan mengambil tindakan yang sesuai terhadap akun dan konten yang melanggar aturan kami," tambahnya, seperti mengutip Sky News.

Youtube juga mengatakan bahwa mereka akan "mengakhiri" akun apa pun yang diyakini dioperasikan oleh Taliban. Sementara TikTok menyebut akan menghapus konten yang mendukung atau memuji organisasi itu.

(Dio/Isk)

5 dari 5 halaman