Sebanyak 757 Praja Madya IPDN Gelar Praktik Magang III di Kabupaten Majalengka

Sebanyak 757 Praja Madya IPDN Gelar Praktik Magang III di Kabupaten Majalengka - Regional

, Majalengka Terhitung sejak Kamis (13/6/2024), sejumlah 757 orang praja madya angkatan XXXII siap membantu Kabupaten Majalengka dalam mensukseskan Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting.

Kehadiran praja IPDN-Kemendagri ini dalam rangka pelaksanaan Praktik Magang III yang terselenggara selama 21 hari dengan mengangkat tema "Melalui Magang III Kita Lakukan Validasi Data Kemiskinan Guna Membantu Pemda Majalengka dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan".

Praja yang melaksanakan magang di sini merupakan praja asal program studi Indonesia terapan, prodi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan, prodi praktik perpolisian tata pamong, prodi kependudukan dan pencatatan sipil, prodi administrasi pemerintah daerah, prodi manajemen sumber daya manusia sektor publik dan prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan.

Praja IPDN ditempatkan pada 12 kelompok OPD dan 26 Kecamatan yang ada di Majalengka. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M mengatakan bahwa Kabupaten Majalengka menurut data BPS memiliki presentase penduduk miskin sebesar 11,21% pada tahun 2023.

"Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2023, kemiskinan ekstrem Kabupaten Majalengka sebanyak 414.722 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa. Kemudian berdasarkan data hasil verifikasi, angka kemiskinan ekstrem sebanyak 18.863 tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," ujarnya.

Oleh sebab itu menurutnya, praja ditempatkan di Majalengka untuk membantu memvalidasi dan memverifikasi data kemiskinan berbasis elektronik.

"Hal ini sangat penting karena praja nantinya akan menjadi ASN dan sebagai ASN harus mampu mendukung agenda kebijakan nasional terutama dalam mereduksi angka kemiskinan," tutur Hadi.

Pada kesempatan ini pula IPDN bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Jawa Barat guna mendukung program mahasiswa peduli stunting yang digagas oleh BKKBN.

"Kegiatan ini berlokus pada 3 kecamatan yakni Kecamatan Majalengka, Kecataman Jatiwangi dan Kecamatan Kertajati. Program ini juga merupakan gambaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IPDN dalam hal pengabdian masyarakat," ujar Hadi.

Rektor IPDN juga kembali mengingatkan seluruh praja yang mengikuti kegiatan magang untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang memperhatikan etika, kesopanan dan ramah saat berinteraksi dengan masyarakat setempat,

"Jangan lupa untuk selalu menyesuaikan diri dengan pola-pola ataupun kebiasaan masyarakat yang ada di wilayah saudara magang. Selalu utamakan komunikasi dan kordinasi yang baik dengan perangkat pemerintah serta mampu memberikan sumbangsih bagi masyarakat disini. Utamakan sisi humanis dalam melakukan pendekatan untuk pendataan masyarakat," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Objektif, Riil dan Terpadu

Pj. Bupati Majalengka, Dr. H. Dedi Supandi., S.STP., M.Si yang hadir dalam upacara pembukaan magang III dengan didampingi oleh Kapolres dan jajaran forkopimda lainnya menyambut antusias pelaksanaan magang ini.

"Praja IPDN diharapkan menjadi triger dalam membantu memvalidasi data terutamanya terkait data kemiskinan yang ada di Majalengka. Nanti data yang mereka perolah akan diolah untuk kemudian diinput kedalam aplikasi bangkit," ujarnya.

Masih menurutnya, kehadiran praja IPDN ini merupakan sebuah solusi dalam memverifikasi data kemiskinan secara objektif, praja diharapkan dapat melakukan tabulasi data penduduk miskin secara objektif, riil dan terpadu.

Informasi tambahan menurut Rektor IPDN, selain di Kabupaten Majalengka, pelaksanaan magang III juga dilaksanakan di Kota Cirebon. Praja yang melaksanakan magang di sana sebanyak 354 orang praja.

Berbeda dengan di Majalengka, praktik magang di Kota Cirebon mengusung tema "Melalui Digitalisasi Aplikasi si Penting, Kita Tingkatkan Rekonsiliasi Data Stunting di Kota Cirebon".

Adapun praja yang bertugas di sana berasal dari 3 prodi yakni prodi keuangan publik, prodi studi kebijakan publik dan prodi manajemen keamanan dan keselamatan publik.