uefau17.com

Pemerintah Pusat Akan Kembangkan 6 Kota Metropolitan Ini - Properti

, Jakarta - Dukung pengembangan kota-kota di luar Pulau Jawa, pemerintah akan kembangkan kota metropolitan di enam kota,  yaitu Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar, termasuk Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Melalui urbanisasi ke enam kota ini bisa mempercepat pertumbuhan daerah.

Pemeritah pusat lanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan fokus pengembangan ke enam kota metropolitan di luar Jawa  untuk tingkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Sebanyak enam kota metropolitan di luar Jawa yang akan menjadi fokus pengembangan pemerintah pusat dalam mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nasional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan mendukung pengembangan kota-kota di luar Pulau Jawa, diantaranya enam kota yang menjadi fokus adalah Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar, termasuk Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Simak video berikut untuk informasi lengkap cara mengetahui pengembang properti yang baik.

“Dengan adanya pengembangan kota metropolitan tersebut diharapkan dapat menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi lebih besar pada peningkatan PDB nasional,”katanya Senin (7/10/2019).

Selain itu, Basuki juga mengharapkan pengembangan kota metropolitan di luar Pulau Jawa tersebut dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pembangunan kota-kota di luar Pulau Jawa juga untuk melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Adapun pondasi yang dibangun bukan lagi Indonesiasentris, ataupun jawasentris, salah satunya dalam percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia.

Ketahui lebih jauh sebelum salah memilih. Baca panduan dasar legalitas tanah dan properti

Berkaitan hal tersebut, lanjut Basuki diperlukan pengelolaan urbanisasi secara optimal agar kota-kota metropolitan yang dikembangkan tersebut atraktif untuk investasi. Seiring dengan hal tersebut, Menteri Basuki juga mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi dan merelaksasi semua aturan yang dinilai menghambat investasi dengan omnibus law. 

Dia menambahkan urbanisasi bukan lagi dianggap sebagai beban, melainkan kesempatan untuk berkembang. Asalkan pelaksanaan urbanisasi dilakukan dengan memenuhi tiga syarat berikut, yaitu direncanakan dengan matang (well-planned), didukung oleh regulasi yang mantap (well-regulated) dan dibiayai secara terencana dengan cermat (well-financed). 

“Melalui planning, regulasi, dan finance yang baik, urbanisasi bukan lagi beban, tetapi menjadi engine of growth",jelasnya.

Perkembangan kota dan urbanisasi telah mengubah perilaku dan perekonomian masyarakat setempat. Menteri Basuki memberi contoh pembangunan Tol Trans Jawa telah mengubah pola perilaku masyarakat. Kawasan industri baru bermunculan mulai dari Subang, Kendal, Ngawi hingga Pasuruan.

“Informasi dari Asian Development Bank (ADB) menunjukkan foto satelit Pulau Jawa di malam hari yang terangnya mengikuti pola jalan tol. Kawasan sepanjang koridor tol Trans Jawa sudah menjadi engine of growth-nya Pulau Jawa,” ujarnya.

Mengutip dari kajian Bappenas, Basuki mengungkapkan bahwa di Indonesia, setiap pertumbuhan 1% penduduk perkotaan akan meningkatkan 1,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB)/kapita di Indonesia. Hal ini lebih rendah dari pertumbuhan Tiongkok di mana setiap pertumbuhan 1 persen penduduk berkontribusi minimal 3 persen PDB/kapita ataupun di Asia Timur dan Pasifik sebesar 2.7 persen. Artinya Indonesia belum cukup efisien dan produktif dibanding negara-negara tetangga.

Baca selengkapnya: Investasi di kota mandiri

Di sisi lain isu terkait dengan pemindahan ibu kota di luar pulau Jawa juga diperkirakan akan memperkecil kesenjangan PDRB dan mengubah orientasi investor.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam kurun waktu 35 tahun pencapaian PDB selalu dipimpin oleh kota kota besar di Kawasan Barat Indonesia (KBI), seperti Medan, Palembang, Bandung dan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Alasan pemindahan ibu kota adalah kontribusi PDRB pulau Jawa dan Sumatra tidak pernah di bawah 80 persen dari PDB Indonesia. Data tersebut selama 35 tahun tidak berubah," paparnya.

Bambang mengungkapkan bahwa saat ini adalah mementum yang tepat untuk memulai pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa dengan konsep perencanaan berbasis kawasan.

"Dalam jangka pendek pemindahan ibu kota negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja pertumbuhan Kaltim diproyeksikan senilai 7,5 persen," ungkapnya.

Temukan lebih banyak lagi panduan dan tips membeli rumah dalam Panduan dan Referensi. 

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat