, Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, turut mengomentari terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat melakukan kampanye pada pilpres 2024.
Ganjar Pranowo mengingatkan tentang netralitas kepada pejabat negara, aparatur sipil maupun aparat keamanan di pemilu 2024.
Baca Juga
Soekarno Run, Ganjar: Bung Karno Tak Pernah Bicara Kepentingan Pribadi dan Keluarga
Sekjen PDIP Hingga Ganjar Pranowo dan Menteri Ikut Meriahkan Soekarno Run di GBK
VIDEO: Isu PDIP Dukung Anies di Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan Ganjar
Politikus PDIP itu mengatakan, presiden melakukan kampanye telah diatur pada pada pasal tertentu, tapi tidak tunggal atau pasalnya berlapis.
Advertisement
Pandangan Ganjar, apabila presiden dalam hal ini incumbent maka diperbolehkan. Dalam kasus pilpres 2024 ini, Jokowi sudah bukan lagi incumbent, karena sudah dua periode menjabat presiden. Maka itu, Ganjar meminta Jokowi untuk lebih mengedepankan netralitas.
"Saya kira netralitas menjadi penting, karena statement Beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus menjadi pas kalau diterapkan," ujar Ganjar Pranowo saat mengikuti kegiatan kampanye di Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).
Ganjar menilai, pernyataan Jokowi yang menyatakan presiden diperbolehkan kampanye dapat dikoreksi karena mempertaruhkan demokrasi. Pertaruhan tersebut berkaitan dengan potensi intervensi pemegang kekuasaan tertinggi, dalam hal ini presiden.
"Saya kira agak berbahaya kalau dilakukan, meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan. Maka itu akan menjadi perdebatan, dan hari ini perdebatan sudah terjadi," jelas Ganjar.
Ganjar meminta Jokowi dan pejabat tinggi negara dapat segera mengembalikan netralitas agar tidak disalahgunakan. Hal itu dimaksudkan kepada TNI, Polri, ASN maupun kepala daerah.
Saat disinggung penyebab Jokowi mengubah pernyataannya soal netralitas di pemilu 2024, yang sebelumnya meminta meminta semua pejabat negara, ASN, aparat TNI/Polri untuk netral, Ganjar tidak mengetahui alasannya.
"Ya tanya beliau sendiri," ucap Ganjar.
Begitu pun saat disinggung soal dugaan Jokowi berpose dua jari yang condong kepada pasangan Prabowo-Gibran, Ganjar juga tidak tahu. Apabila benar Jokowi berpose dua jari dan ditujukan untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran, maka Jokowi perlu melakukan klarifikasi.
"Kalau angkanya dua mungkin perlu cukup klarifikasi saja, apakah benar. Maka relasi dengan sikap dan statement boleh kampanye penting untuk kemudian diberikan kepada publik," ujar Ganjar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terhadap isu yang menyebutkan bahwa dia sedang membentuk dinasti politik, sehubungan dengan kemungkinan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal calon Wakil Presiden dalam pemilu 20...
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Ganjar Tak Perlu Antisipasi jika Jokowi Benar-benar Ikut Kampanye Prabowo-Gibran
![Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Bacapres Ganjar Pranowo menggandeng tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Rakernas IV PDIP.](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/vX-c77j7G-gjav1BUirGiuuLg-Q=/0x0:1600x901/640x360/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4592797/original/040770700_1695983818-689ac006-a124-4287-a837-ef46e5d349a4.jpeg)
Ganjar mengaku sempat berdiskusi dengan cawapresnya yakni Mahfud Md terkait potensi konflik untuk dieliminasi dari para pemangku kepentingan yang memiliki jabatan.
Pada diskusi tersebut para pemangku kepentingan diharapkan mundur apabila memiliki potensi yang bertabrakan dengan demokrasi.
"Jadi jabatan apa pun boleh, tapi mundur. Mundur itu saya kira menjadi sangat fair karena nilai demokrasinya akan terjaga. Kalau tidak pasti akan menyulitkan," tegas Ganjar Pranowo.
Ganjar mengaku tidak terpengaruh atau memiliki strategi lain apabila Presiden Jokowi akan melakukan kampanye untuk pasangan Prabowo-Gibran. Ganjar menyatakan tidak perlu melakukan langkah antisipasi apa pun apabila Jokowi benar-benar melakukan kampanye.
"Saya tidak perlu mengantisipasi siapa pun karena kita bergerak sendiri," kata Ganjar.
Terkait desakan terhadap cawapres Mahfud Md yang saat ini masih menjabat sebagai Menkopolhukam diminta untuk mundur, Ganjar memberikan pembelaan kepada Mahfud. Ganjar menyakini bahwa Mahfud sedang menunggu momentum untuk mundur dari kabinet Jokowi.
"Sudah bicara, dia sedang menunggu momentum. Orangnya bertanggung jawab. Coba lihat di antara sekian menteri yang punya integritas tinggi, anda lihat saja siapa orangnya," pungkas Ganjar.
Advertisement
Penjelasan Istana soal Pernyataan Jokowi yang Menyebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
![Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto makan malam bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (6/1/2024).](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/blank.png)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan konteks dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh kampanye dan memihak di pemilu.
Moeldoko mengatakan Jokowi menyampaikan hal itu bukan semerta-merta menyiapkan diri untuk kampanye, namun menjawab situasi yang berkembang.
"Sekali lagi, konteks yang disampaikan presiden itu bukan semerta-merta presiden akan menyiapkan diri untuk kampanye, tapi ini sebuah kondisi yang menjawab situasi yang berkembang," kata Moeldoko kepada wartawan, Sabtu (27/1/2024).
Menurut Moeldoko, ucapan Jokowi juga sekaligus memberikan pembelajaran berdemokrasi. Moeldoko menilai Jokowi hanya menyampaikan bahwa ada aturan presiden dan menteri boleh berkampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
"Sekaligus memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa jangan, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Kan undang-undang yang kita pegang, standar perangkat kita dari undang-undang. Jangan dari perasaan, jangan dari asumsi, jangan dari macam-macam," ujar Moeldoko.
Mantan panglima TNI itu menuturkan Jokowi sebagai pejabat publik harus memberikan pelayanan yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Kendati begitu, kata dia, presiden juga merupakan figur yang memiliki jabatan politik.
Dia menerangkan hak-hak politik yang melekat pada seorang presiden diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Moeldoko menuturkan undang-undang itu jelas mengatakan bahwa presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye.
"Kita ini kan negara hukum, negara demokrasi, ya pancerannya hukum. Jadi jangan ke mana-mana. Orientasi standarnya hukum, jangan diukur standar perasaan, enggak ketemu," tutur dia.
"Kita ini negara hukum, patokannya ya hukum," sambung Moeldoko.
![Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (/Abdillah)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/1oEKnCWzeRdSifMlI-tgCVjIfJA=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4622276/original/094002900_1698144987-Infografis_SQ_Jokowi_dan_Keluarga_Dilaporkan_Kolusi-Nepotisme_ke_KPK.jpg)
Terkini Lainnya
Soekarno Run, Ganjar: Bung Karno Tak Pernah Bicara Kepentingan Pribadi dan Keluarga
Sekjen PDIP Hingga Ganjar Pranowo dan Menteri Ikut Meriahkan Soekarno Run di GBK
VIDEO: Isu PDIP Dukung Anies di Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan Ganjar
Ganjar Tak Perlu Antisipasi jika Jokowi Benar-benar Ikut Kampanye Prabowo-Gibran
Penjelasan Istana soal Pernyataan Jokowi yang Menyebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Ganjar Pranowo
Jokowi
Pemilu 2024
netralitas
kampanye
presiden
Pilpres 2024
Capres
pose dua jari
Rekomendasi
Sekjen PDIP Hingga Ganjar Pranowo dan Menteri Ikut Meriahkan Soekarno Run di GBK
Solid di Barisan Rakyat, Ganjarist Siap Kawal Ganjar Maju Kembali di Pilpres 2029
Ganjar Sebut Sikap Politik PDIP akan Diperjelas Megawati saat Kongres
Ganjar: Jangan Berpikir Jika PDIP di Luar Pemerintahan Akan Ngerecokin
Ganjar Ungkap Arahan Tertutup Megawati di Rakernas V PDIP
Ganjar Yakin Sikap Politik PDIP Senada dengan Pidato Megawati: Kalau Saya Melihatnya Sih Jelas
Nyalakan Obor Api Abadi, Megawati Soekarnoputri Buka Rakernas V PDIP
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Copa America 2024: Laga Brasil Melawan Kolombia Berakhir Tanpa Pemenang
Hasil Copa America 2024: Kolombia Jadi Juara Grup Usai Tahan Imbang Brasil, Kosta Rika Tekuk Paraguay
Link Live Streaming Copa America 2024 Brasil vs Kolombia, Sesaat Lagi Tanding di Vidio
Link Live Streaming Copa America 2024 Brasil vs Kolombia, Rabu 3 Juli Pukul 08.00 WIB di Indosiar dan Vidio
Prediksi Copa America 2024 Brasil vs Kolombia: Misi Hindari Uruguay
Timnas Indonesia U-16
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Timnas U-16 Indonesia Vs Vietnam: Nova Arianto Yakin Garuda Muda Bisa Bangkit
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Rabu 3 Juli Pukul 15.00 WIB di Indosiar dan Vidio
Rekor Pertemuan Indonesia vs Vietnam di Piala AFF U-16, Kembali Adu Penalti?
Prediksi Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia: Penghiburan Medali Perunggu
Judi Online
Sidak Ponsel Personel Polisi di Ponorogo Antisipasi Judi Online, Apa Hasilnya?
5 Ciri Jika Kamu Sudah Kecanduan Judi Online, Segera Tangani
Pimpinan MPR Sayangkan PPATK Belum Serahkan Nama Anggota DPR Terlibat Judi Online
Gawat! 82 Persen Pengguna Internet Terpapar Iklan Judi Online
Menko PMK Pastikan Pelaku Judi Online Dihukum Berat dan Tak Dapat Bansos
Pilkada 2024
PDIP: Mantan Panglima TNI Andika Perkasa Lebih Cocok Jadi Bakal Cagub daripada Wagub di Pilkada Jakarta 2024
Pilkada 2024, Burhanuddin Didukung Maju Jadi Cabup Bombana
PKPU soal Syarat Eks Napi Koruptor Maju Pilkada Harus dengan Catatan
PKB Serahkan 4 Rekomendasi ke Bakal Calon di Pilkada 2024, Simak Daftarnya
Menanti Langkah PDIP Menentukan Pilihan Sosok untuk Maju di Pilkada Jakarta
Survei: Elektabilitas Helldy Agustian Tertinggi di Pilwalkot Cilegon
TOPIK POPULER
Populer
PKB: Cuma Anies yang Punya Elektoral di Jakarta, Ridwan Kamil Enggak Ada Nama
KPU DKI Jakarta Libatkan Kelompok Disabilitas dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Ketua Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Jakarta
PKB Akui Ida Fauziyah Potensial Jadi Cawagub Anies, Tapi Ingin Fokus DPR
Wasekjen PDIP: Andika Perkasa Lebih Cocok Maju Cagub Jawa Tengah Daripada Jakarta
Jokowi Klaim Tidak Pernah Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta
Jokowi soal Tuduhan Cawe-Cawe di Pilkada 2024: Saya Bukan Ketua dan Pemilik Partai
Syaikhu Tegaskan Anies Harus Gandeng Sohibul Iman Jika Ingin Bersama PKS di Pilgub Jakarta
PKB Lirik Sandiaga Uno Maju Pilkada Jawa Barat 2024
PDIP: Mantan Panglima TNI Andika Perkasa Lebih Cocok Jadi Bakal Cagub daripada Wagub di Pilkada Jakarta 2024
Euro 2024
Daftar Tim 8 Besar Euro 2024 Beserta Ranking Masing-masing, Cek di Sini
Di Istanbul, Suporter Sambut Meriah Kemenangan Turki atas Austria
Dua Gol Merih Demiral Antar Turki Melaju ke Perempat Final Euro 2024
Bungkam Rumania 0-3, Belanda Raih Tiket Perempat Final Euro 2024
Berita Terkini
Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik Terintegrasi, Jokowi Pede Libas Negara Lain
Tandai Dua Dekade Berkarya, Band Float Rilis Emily
Bahas Transisi Kepemimpinan Nasional, Pimpinan MPR RI Sambangi Kantor PAN
Nama SBY Muncul Jadi Line-Up Pestapora, Rilis 2 Lagu Baru di Bulan Juni 2024
Poco F5 Indonesia, Spesifikasi dan Harga Terbaru
Nagita Slavina Banjir Pujian karena Berhijab Usai Berhaji, Netizen: Semoga Allah Kuatkan Hatinya
Profil Sandy Kristian, Peserta Clash of Champions yang Jadi Sorotan Warganet
Kejar Produksi 600.000 Mobil Listrik, Luhut Yakin Bakal Pangkas Impor dan Subsidi BBM
Mengenal Mom Shaming, Contoh, dan Dampaknya pada Kesehatan Ibu Baru
Menurut UAH Rezeki Dunia sudah Diatur, Ini yang Perlu Diikhtiarkan
Angka Pengangguran Masih Tinggi di Indonesia, Begini Solusi FEB UI
Heboh Susilo Bambang Yudhoyono Jadi Line Up Pestapora 2024, Netizen Syok: SBY Nyanyi Lagu Apa?
Saksikan Sinetron My Heart di SCTV Episode Rabu 3 Juli 2024 Pukul 17.00 WIB, Simak Sinopsisnya
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan Diperiksa KPK Terkait Korupsi LNG Pertamina