Anies Jadi Presiden, Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Negara

, Jakarta Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Sulfikar Amir, memastikan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara jika Anies Baswedan menjadi presiden.

Sulfikar menegaskan, Anies Baswedan tidak punya rencana untuk memindahkan ibu kota ke wilayah lain, tetapi memilih meningkatkan kualitas kota-kota di luar Jawa.

"Insyaallah (Jakarta) tetap jadi ibu kota negara. Kita enggak mau dan enggak butuh memindahkan ibu kota dari Jakarta," ujar Sulfikar di Posko Timnas AMIN, Menteng, Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Pasangan capres-cawapres nomor urut dua Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar punya rencana untuk meningkatkan kualitas kota-kota di Indonesia.

Target jangka panjangnya adalah membentuk 40 kota selevel dengan Jakarta, seperti yang disampaikan cawapres Muhaimin Iskandar saat debat.

"Mestinya beliau katakan itu adalah pembangunan dan upgrading 40 kota yang sudah ada di seluruh Indonesia, dan ini adalah program yang akan kita lakukan 5 sampai 10 tahun ke depan," ujar Sulfikar.

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN ini menjelaskan sesungguhnya ada 14 kota yang menjadi prioritas untuk di-upgrade. Sementara, 40 kota yang disampaikan Cak Imin saat debat cawapres beberapa waktu lalu adalah target jangka panjang.

Anggaran untuk meningkatkan kualitas kota-kota di luar Jawa ini adalah anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara).

"Nah, di dalam 40 kota itu ada 14 kota yang akan kita prioritaskan untuk diangkat sebagai titik atau sentra pertumbuhan baru di luar pulau Jawa," ujar Sulfikar.

"Di mana kita akan mengalokasikan anggaran yang tadinya dipakai untuk IKN lalu kita pindahkan, kita realokasikan untuk meng-upgrade 14 kota di luar pulau Jawa sebagai bagian dari program 40 kota tadi. Dan ini akan menjadi satu upaya untuk mencapai pemerataan pertumbuhan secara lebih efektif," kata Sulfikar.

Sulfikar belum menjelaskan dengan lengkap kota mana saja dari 14 yang menjadi prioritas. Ia mengungkap sejumlah kota-kota di luar Jawa.

"Jadi 14 kota ini 4 di Sumatera, 3 di Kalimantan, 3 di Sulawesi, 1 di Jayapura, Ambon, NTB, NTT. Nah kita belum tentukan karena tentu kita harus melihat lagi paling tidak dua aspek. Pertama itu dari pertumbuhan ekonomi, dan kedua itu populasi," jelas Sulfikar.

Persoalan pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara, juga mencuat dalam debat perdana Calon Presiden. Ganjar Pranowo mempertanyakan sikap Anies Baswedan yang terkesan menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

2 dari 3 halaman

Cak Imin Pilih Bangun 40 Kota Selevel Jakarta Ketimbang Lanjutkan Proyek IKN

Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. — Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di arena debat cawapres perdana di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023). (Foto: Tangkapan layar dari Youtube KPU).

Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan komitmennya bersama capres Anies Baswedan yang lebih memilih membangun 40 kota baru selevel Jakarta dibanding melanjutkan proyek IKN.

Menurut Cak Imin, agar tidak terjadi penumpukan penduduk dalam satu kota, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai perkotaan.

"Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta," ujar Cak Imin dalam sesi Debat Cawapres, Jumat (22/12/2023).

Cak Imin memproyeksikan 40 kota selevel Jakarta itu memiliki kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat.

"Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya. Di mana perumahan tidak terlampau jauh dari perkantoran, akses pendidikan bisa sampai yang dibutuhkan," kata Cak Imin.

Terkait pendanaan dari sisi fiskal, ia menilai pemerintah wajib pandai-pandai dalam mengambil prioritas. Selain itu, Cak Imin juga bakal melibatkan investasi swasta dalam mendukung pendanaan perkotaan.

"Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota. Sehingga sarana air bersihnya terwujud," ungkapnya.

"Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa, karena kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik, karena fiskal yang kita sediakan dirataadilkan di masing-masing perkotaan," kata Cak Imin.

3 dari 3 halaman

Sikap Anies soal IKN

Ekspresi Para Capres/Cawapres saat Paparan Visi Misi pada Debat Perdana Pilpres 2024 — Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan saat paparan visi dan misi pada debat perdana Calon Presiden pada Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023). (/Faizal Fanani)

Dalam debat perdana capres, Anies Baswedan juga menegaskan sikapnya soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketika itu, Anies menanggapi pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait pembangunan IKN.

Anies mengungkit soal kebutuhan yang diperlukan di pulau Kalimantan. Tak cuma itu, dia juga mengatakan soal pembangunan sekolah.

"Terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgen," ucap Anies Baswedan dalam Debat Capres-Cawapres 2024, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Anies mengatakan biaya pembangunan tersebut bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Namun, merujuk pada pembangunan IKN, Anies bersikukuh kalau itu hanya diperuntukkan bagi aparat negara.

"Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat, dan bukan untuk pusat perekonomian," tegas Anies.

Pada kesempatan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti mengenai keterlibatan publik dalam rencana pembangunan IKN. Anies memandang publik tak cukup dilibatkan.

"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melalui proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapa pun yang kritis dianggap oposisi siapa yang pro dianggap pro pemerintah," ujar Anies.

"Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan," imbuhnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com