BKSAP DPR RI: AIPA ke-44 Dorong ASEAN Lebih Responsif Jaga Stabilitas Kawasan

BKSAP DPR RI: AIPA ke-44 Dorong ASEAN Lebih Responsif Jaga Stabilitas Kawasan - News

, Jakarta - Sidang ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani, Senin 7 Agustus 2023.

Diketahui, AIPA tahun ini mengusung tema 'Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN’ atau yang diterjemahkan menjadi Parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera.

DPR Usul Dibentuk Task Force dalam Forum AIPA untuk Myanmar

Menanggapi hal itu, Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan tujuan utama sidang umum AIPA secara politik mendorong stabilitas kawasan. Dia meyakini, AIPA mmampu membuat ASEAN betul-betul stabil dan terus terjaga perdamaian-kedamaiannya.

“Kita harus mampu secara mandiri mengawal segala permasalahan atau tantangan di kawasan ASEAN ini untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan juga untuk menjaga kesejahteraan kawasan," ujar Putu dalam keterangan diterima, Senin (7/8/2023).

Putu melanjutkan, kawasan ASEAN merupakan kawasan yang sangat strategis dan memang kawasan yang banyak dilirik karena data tarik yang besar. Karena itu, melalui sidang umum Parelemen se-ASEAN maka isu-isu demokrasi seperti yang terjadi di Myanmar, realisasi pembangunan berkelanjutan, hingga ekonomi hijau bisa dibahas lebih dalam secara bersama.

"Pembahasan sejumlah isu di Sidang Umum AIPA juga akan melibatkan parlemen perempuan AIPA, parlemen muda AIPA, seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politic, economy, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia Ukraina, Myanmar, SDGs dan green ekonomi," urai Putu.

Putu menambahkan, Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong lima poin konsensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis.

“Memang ada keinginan, Parlemen Indonesia untuk mengundang parlemen yang demokratis dipilih oleh rakyat Myanmar, yaitu Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Tentu kita juga harus melihat negara-negara asean lainnya. Dan tentu kita juga harus menghargai pendapat negara - negara asean lainnya,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

5 Poin Konsensus

Putu merinci, lima poin konsensus untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yaitu tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy.

"Isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, justru ASEAN mengirim utusan / envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. Itulah poin-poin dari five point konsensus yang ingin kita capai,” Putu menandasi.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan tersebut, ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono; Ketua Fraksi Golkar, Kahar Muzakir: Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, Pimpinan DPR Lodewijk Freidrich, Rahmat Gobel; Ketua MPR; Bambang Soesatyo.