Anggota DPR Dukung Larangan Lato-Lato di Sekolah

Anggota DPR Dukung Larangan Lato-Lato di Sekolah - News

, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Debby Kurniawan mendukung kebijakan sekolah yang melarang bermain permainan lato-lato saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Pasalnya, ia menilai lato-lato tersebut bisa mengganggu fokus siswa belajar.

"Dikhawatirkan siswa akan menjadi lupa waktu dan lupa tempat, apalagi dalam kegiatan belajar,” ungkap Debby dalam keterangannya, Rabu (11/1/2023).

Politikus Partai Demokrat ini pun mengimbau para orang tua atau wali murid dapat membantu sekolah. Hal itu agar mengingatkan siswanya untuk tidak membawa lato-lato ke sekolah.

"Kami juga mengimbau ke orang tua, agar mengawasi anak-anaknya dalam bermain agar tetap bisa fokus dalam belajar," tegas Debby.

Diketahui beberapa sekolah di sejumlah daerah yang mulai melarang mainan yang belakangan ramai tersebut, di antaranya yakni sekolah di Kabupaten Bandung dan Lampung. Adapun larangan tersebut dikeluarkan karena dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar.

Ada momen menarik saat Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi Pasar Subang, Jawa Barat. Jokowi terlihat mencoba memainkan nok-nok alias latto-latto yang saat ini tengah ramai dimainkan oleh anak-anak.

2 dari 2 halaman

Apa Kata KPAI?

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dian Sasmita punya pandangan berbeda. Bahwa sebaiknya sekolah dapat memberikan ruang terbuka kepada siswa untuk mewadahi kreativitas.

Edukasi dalam penjelasan memainkan lato-lato juga perlu ditekankan agar tidak mengganggu jam pelajaran sekolah.

"Pemerintah seperti sekolah atau dinas kebudayaan atau pariwisata dapat mewadahi kreativitas anak terhadap lato-lato. Misalnya, lomba menggambar lato-lato atau bikin instalasi dari lato-lato atau mural tema lato-lato," dalam keterangan resmi yang diterima Health melalui pesan singkat pada Selasa, 10 Januari 2023.

"Artinya, Pemerintah perlu sadari bahwa setiap anak membutuhkan dan punya hak untuk bermain. Namun, apakah pemerintah setempat sudah memfasilitasi ruang bermain ramah anak?"