Sekjen PDIP: Tidak Boleh Ada Menteri Menyiapkan Antitesa Jokowi

Sekjen PDIP: Tidak Boleh Ada Menteri Menyiapkan Antitesa Jokowi - News

, Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal wacana reshuffle kabinet presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Hasto, Jokowi memang membutuhkan menteri yang loyal dan tidak mendukung antitesa Jokowi.

Diketahui, NasDem sebagai partai koalisi tengah disorot. Sebab, salah satu kadernya yakni Zulpan Lindan menyataan Anies Baswedan adalah antitesis dari Jokowi.

“Dalam sistem presidential tidak ada menteri yang menyiapkan antisesa bagi Pak Jokowi. Itu prinsip karena jangan sampai menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara,” kata Hasto di DPP PDIP, Kamis (13/10/2022).

Menurut Hasto, Jokowi hanya membutuhkan koalisi dan menteri yang loyal. “Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat. Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines,” kata Hasto.

Saat ditanya soal loyal tidaknya koalisi dan menteri saat ini, Hasto menjawab bahwa Jokowi hanya membutuhkan pembantu yang tunduk bukan menjadi antitesa.

“Menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden,” kata Hasto.

“Tidak boleh itu menyiapkan antisesa bagi presiden,” tambahnya.

Selain itu, Hasto menilai pernyataan Jokowi terkait reshuffle pasti terkait konteks NasDem yang menyatakan Anies antitesa Jokowi.

“Pak Jokowi tadi menyampaikan itu kan bukan tanpa konteks. Jadi kami dukung Pak Jokowi,” pungkasnya.

Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar 18 Juni, Presiden Joko Widodo ancam reshuffle menteri yang tak tunjukkan progress bekerja semasa krisis karena pandemi.

2 dari 2 halaman

Nasdem Nonaktifkan Zulfan Lindan

Politikus senior Zulfan Lindan dinonaktifkan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) usai mengeluarkan pernyataan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Surat peringatakan keras yang diberikan kepada Zulfan Lindan ini diteken langsung oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Johnny G Plate.

Surya Paloh menyatakan, saat ini dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Untuk itu, DPP NasDem menginginkan demokrasi yang sejuk dan memberi pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan.

Dia meminta semua kader menghadirkan perdebatan politik gagasan dan subtansi bukan sekedar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan. Karena itu, keputusan penonaktifkan Zulfan Lindan ini diambil.

“NasDem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan yang beberapa waktu terakhir berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri Partai NasDem yaitumengedepankan politik gagasan,” kata Paloh dalam keteranganya, Kamis (13/10/2022).

DPP Partai NasDem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan berupa menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem.

“Kedua melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem. Peringatan in diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai NasDem untuk terus menjaga karakter,” kata dia.

NasDem meminta semua kader hanya memberikan pernyataan yang menambah nilai positif dan juga memberikan pemahaman baik terhadap publik.

“Sebab Partai NasDem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,” pungkasnya.