Polres Karawang Jaga 6 Titik Penyekatan Selama 24 Jam Saat PPKM Darurat

Polres Karawang Jaga 6 Titik Penyekatan Selama 24 Jam Saat PPKM Darurat - News

, Jakarta - Polres Kabupaten Karawang menyiapkan enam titik penyekatan untuk mengawal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

"Untuk mengurangi mobilitas masyarakat, kita mendirikan enam pos penyekatan selama PPKM Darurat," kata Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama Putra, di Karawang, Sabtu (3/7/2021).

BACA JUGA: VIDEO: Geram Disalahkan atas Kecelakaan Bus Subang, PGRI Karawang Laporkan Sejumlah Akun Medsos

Resmikan Ekosistem Mobil Listrik di Karawang, Jokowi: Siapa Bisa Hadang Kita?
VIDEO: Dipolisikan Anak karena Warisan, Ibu di Karawang Minta Penyelesaian Kekeluargaan
VIDEO: Dipolisikan Anak karena Warisan, Ibu di Karawang Minta Penyelesaian Kekeluargaan

Enam titik penyekatan tersebut adalah perbatasan atau pintu masuk wilayah Karawang seperti di Balonggandu Jatisari, Batujaya, Pabayuran, Tanjungpura, akses Tol Karawang Barat dan Karawang Timur, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, pos penyekatan itu akan dijaga selama 24 jam. Jadi petugas gabungan di pos penyekatan itu berjaga secara bergantian.

Setiap petugas gabungan di pos penyekatan wajib melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam PPKM Darurat.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Satgas penanganan Covid-19 wilayah Karawang menyebut 21 orang warganya positif Covid-19 dari virus varian delta. 20 di antaranya kini sudah dinyatakan sembuh, satu meninggal karena punya penyakit bawaan.

2 dari 2 halaman

Syarat Perjalanan

Di pos penyekatan tersebut, kata Rama, hanya masyarakat atau pengendara yang memiliki sertifikat vaksin atau surat hasil negatif tes swab yang boleh melintas.

Bagi yang tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil swab negatif, maka tidak boleh melintas dan diarahkan putar balik.

PPKM Darurat itu sendiri sudah diberlakukan mulai Sabtu ini hingga Selasa 20 Juli 2021. Selama PPKM Darurat, Polres Karawang akan menerapkan sanksi tindak pidana ringan bagi yang melanggar protokol kesehatan, sesuai dengan Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021.