Pesan Jokowi Soal Bansos 2021: Jangan Sampai Ada Potongan Seperti Jabodetabek

Pesan Jokowi Soal Bansos 2021: Jangan Sampai Ada Potongan Seperti Jabodetabek - News

, Jakarta - Bantuan sosial atau bansos akan kembali disalurkan pada awal Januari 2021. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap nilai bantuan yang nanti diterima masyarakat penuh tanda ada potongan apapun seperti terjadi di Jabodetabek.

"Jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke account, rekening penerima manfaat," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (29/12/2020).

Untuk program perlindungan sosial, pemerintah sudah menganggarkan Rp 110 triliun dari APBN 2021. Jokowi menyampaikan, sebanyak Rp 45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta penerima.

Di program tersebut, masyarakat akan menerima senilai Rp 200 ribu per bulan. Lalu Rp 28,7 triliun untuk 10 juta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selama 4 triwulan. Dan sebanyak Rp 12 triliun dianggarkan bagi 10 juta penerima bansos tunai sebesar Rp 300 ribu selama 4 bulan.

"Kemudian program kartu Prakerja Rp 10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp 14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp 3,78 triliun," ungkap Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi memantau jalannya pembagian bantuan sosial warga yang terdampak Covis-19. Setiap warga akan menerima bantuan senilai Rp 600 ribu.

2 dari 2 halaman

Jangan Mundur

Jokowi menuturkan, bansos ini tetap disalurkan di awal Januari 2021 dan jangan sampai mundur.

"Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," kata dia.

Jokowi mengingatkan para menteri untuk memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan.

"Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data," ucap dia.