, Jakarta - Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sebaliknya, kasusnya terus meningkat. Sejumlah kluster baru bermunculan. Terbaru, kantor pemerintahan justru menjadi titik kluster baru penyebaran Covid-19. Data Dinas Kesehatan DKI per 18 September 2020 seperti dilansir di situs corona.jakarta.go.id menyebutkan, ada 27 kantor kementerian/lembaga yang menjadi kluster baru Covid-19.
Kantor tersebut adalah, Kementerian Perhubungan Perkeretaapian (1 kasus), Badan Litbangkes Kemenkes (50 kasus), Batlibang Kemenhub (5 kasus), Biro OSDM Kemenaker (1 kasus), Dirjen Imigrasi (21 kasus) Dirjen Polpum Kemendagri (1 kasus), Dukcapil Kemendagri (2I kasus), Istana Wapres (2 kasus), Kantor Pajak Cengkareng (5 kasus), Kantor Pajak Pratama Jakarta (15 kasus), Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakbar (1 kasus) Kantor PPLP Tanjung Priok (88 kasus), Kemenakertrans (24 kasus), Kemendagri (24 kasus), Kemendikbud (25 kasus), Kemenhub Kelautan (3 kasus), Kemenko Parvest (1 kasus), Kemenko PMK (12 kasus), Kemenkop KUKM (2 kasus).
Baca Juga
Kasus COVID Indonesia Naik, Kemenkes: COVID-19 Tidak Sepenuhnya Hilang, Perkuat Prokes
Kasus COVID-19 Varian Baru Melejit di Singapura
Lonjakan Gelombang Baru Covid-19 di Singapura Seperti Apa?
Selain itu, Kemenkumham Pejaten Barat (2 kasus) Kemenkumham RI (35 kasus), Kemenlu (7 kasus) Kemenpan RB (8 kasus), Kemenpora (41 kasus), Kemenristekbrin (1 kasus), Kemensos (1 kasus), Kemenag (5 kasus), Kementerian Bappenas (10 kasus), Kementerian ESDM (36 kasus), Kementerian Kelautan dan Perikanan (2 kasus), Kementerian Kelautan (6 kasus), Kemenkes (252 kasus), Kementerian Keuangan (57 kasus) Kementerian LH (3 kasus), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (33 kasus), Kemendag (5 kasus), Kementerian Perhubungan (175 kasus), Kementerian Pertahanan (64 kasus), Kementerian Pertanian (18 kasus) Kementerian PPAPP (15 kasus), Kementerian UMKM (2 kasus), Kemkominfo (65 kasus), KKP Tanjung Priok (31 kasus), KKP Pratama Grogol Petamburan (5 kasus), KKP Pratama Palmerah (32 kasus), KPPN Otista (1 kasus), Litbang Kemendagri (33 kasus), KUA Kecamatan Pasar Minggu (1 kasus).
Advertisement
Juru Bicara sekaligus Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito membenarkan kluster kantor pemerintahan kini menjadi sorotan seiring makin meningkatnya jumlah kasus positif.
Ia pun meminta semua pihak baik yang berada di perkantoran maupun perjalanan menuju atau pulang dari kantor tetap mencegah terjadinya penularan Covid-19 agar tidak terjadi korban lain dari penyakit tersebut.
"Publik juga harus mengetahui bahwa makin banyak pejabat yang terkonfirmasi positif dan ini merupakan bentuk transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat pulbik," ujarnya, Jumat (18/9/2020).
Wiku menyatakan, virus Covid-19 tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, dan tidak mengenal umur. Pandemi ini bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal waktu.
"Sudah lebih dari lima kepala daerah dan pejabat publik yang meninggal karena Covid-19. Kami turut berbelasungkawa terhadap kejadian ini," ujarnya.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, terus bermunculannya kluster Covid-19, menunjukkan sumber penularan di tengah masyarakat masih ada.
"Kalau kita lihat secara dalam maka sumber penularan di antara kita masih ada," katanya, Kamis (17/9/2020).
Yurianto menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan polymerase chain reaction (PCR), 80 pasien positif Covid-19 tidak memiliki gejala apa pun. Sementara 20 persen lainnya hanya memiliki gejala ringan atau sedang.
Tingginya persentase orang tanpa gejala (OTG) terpapar Covid-19 membuka peluang sumber penularan semakin besar. Sebab, ada kemungkinan masyarakat tidak menyadari dirinya terpapar Covid-19 tapi masih melakukan aktivitas di ruang publik.
"Artinya 80 persen tidak merasa sakit, orang lain tidak merasa melihat dia sakit, ini yang jadi permasalahan," ucapnya.
Guna menutup peluang sumber penularan Covid-19, Yurianto meminta masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat harus menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak aman minimal satu meter dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir minimal 20 detik.
"Kalau menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan tidak dilakukan dengan disiplin akan menjadi pintu untuk tertular," kata Yurianto mengakhiri.
ketua Tim Mitigasi PB IDI Adib Khumaidi menyatakan, untuk menghentikan penyebaran dan munculnya kluster-kluster baru dibutuhkan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat. Jika tidak, pandemi ini akan susah dikendalikan.
"Dan hal ini, tentunya juga akan berdampak negatif, bukan hanya pada kesehatan, namun juga ekonomi secara berkepanjangan," lanjut Adib, Jumat (18/9/2020).
Adib menyebut jumlah dokter yang berguguran menjadi pekerjaan besar, terlebih lagi proporsional dalam pelayanan kesehatan juga harus tetap berjalan.
Para tenaga kesehatan kini menjadi benteng terakhir dalam penanganan Covid-19.
"Indonesia bahkan belum mencapai puncak pandemi Covid-19 gelombang pertama. Jika hal ini (ketidakdisiplinan protokol kesehatan) terus berlanjut, maka Indonesia akan menjadi episentrum dunia, yang mana akan berdampak semakin buruk pada ekonomi dan kesehatan negara," jelasnya.
Video Pilihan
Dalam pengumuman penerapan kembali PSBB ketat, Minggu (13/9/2020), Anies menyebut kasus penularan COVID-19 di DKI Jakarta terbanyak dari klaster perkantoran. Temuan sejumlah klaster perkantoran ini karena gencarnya pelaksanaan uji swab PCR oleh Pempr...
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
PSBB Tidak Efektif?
![FOTO: Melihat Persiapan Dokter Memakai APD Tingkat 3](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/YvXAETeHVR1QW-ktPjqn2PrUQgA=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3099396/original/075545300_1586585869-20200411-APD-7.jpg)
Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane menyatakan, bermunculannya kluster baru, termasuk di sejumlah kantor pemerintahan, menjadi tanda bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak efektif.
"Sejak awal saya tidak setuju dengan PSBB karena terlalu banyak sektor yang terbuka (11 sektor)," ujarnya kepada , Jumat (18/9/2020).
Menurutnya, yang lebih efektif tentu isolasi dan karantina yang disiplin. "Karantina wilayah dari satuan terkecil rumah bukan satu kota dikarantina," sambungnya.
Masdalina menyatakan, munculnya klaster di sejumlah kementerian, terlebih di kementerian yang berkaitan langsung dengan teknis penanganan Covid-19 seperti Kementerian Kesehatan atau Kementerian Perhubungan, cukup bisa dimengerti. Menurutnya, para PNS yang berada di kementerian tersebut, sakalipun ada kebijakan bekerja dari rumah, PNS di Kemenkes lebih banyak melakukan pekerjaan dari kantor.
Fungsi pelayanan, kata dia, tidak dapat digantikan dengan bekerja di rumah, sehingga resiko terinfeksi Covid-19, baik melalui sarana transportasi maupun tertular karena pelayanan dengan pasien langsung itu lebih besar.
"Jadi wajar saja kalau PNS di Kemenkes memilki risiko lebih tinggi dan memiliki jumlah (terinfeksi) lebih banyak. Jadi bukan hanya disebabkan karena ketidakdisiplinan dari PNS Kementerian Kesehatan dalam menggunakan APD yang menyebabkan kasus Covid-19 di kementerian kesehatan lebih banyak," jelasnya.
Sebagai solusi atas munculnya kasus kluster kementerian tersebut, Masdalina minta dilakukan sesuai prosedur standar kesehatan. "Kasus di isolasi, jika sedang atau berat di rawat di RS, close contact di karantina termasuk rekan kerja di kantor," tukasnya.
Dokter spesialis paru Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Erlina Burhan menyatakan, salah satu upaya mengurangi munculnya kluster baru adalah dengan 3M yakni menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker.
Erlina menyatakan, memakai masker bahkan dapat mengurangi risiko terkena Covid-19 hingga nol persen. Dia mengumpamakan, jika satu orang dengan satu orang lain bertemu tanpa menggunakan masker dan jaga jarak, sedang salah satu dari mereka sakit Covid-19, maka risiko penularan 100 persen.
"Tapi kalau yang sehat yang pakai masker, 70 persen potensi penularannya,” ujarnya.
Jika orang yang sakit mengenakan masker, maka risiko penularan berkurang menjadi 5 persen. Namun, jika kedua orang tersebut sama-sama mengenakan masker, maka risiko penularan kembali menurun menjadi 2 persen.
“Kalau keduanya sudah pakai masker dan ditambah jaga jarak, maka risiko penularan menjadi nol persen.”
Upaya yang dapat dilakukan guna mempertahankan nol persen tersebut adalah dengan mencuci tangan dengan sabun.
Advertisement
Harus Beri Contoh Disiplin
![Tim Medis Swab Tes Pegawai Kecamatan](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/ofe0mRz6fbnmOEY5ZToTLlJeMCI=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3211963/original/069594000_1597727596-20200818-Swab-Test-Pegawai-Kecamatan-Sawah-Besar-IMAM-3.jpg)
Banyaknya kluster baru di pemerintahan mendapat respons dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia mengaku prihatin atas tingginya kasus Covid-19 klaster perkantoran. Puan berharap kantor-kantor pemerintahan menjadi contoh bagi kantor lain serta terus meningkatkan disiplin pada protokol kesehatan terhadap semua pegawainya.
"Tingginya kasus Covid-19 klaster perkantoran ini sangat memprihatinkan. Kantor-kantor pemerintahan harus memberi contoh disiplin mematuhi protokol kesehatan," kata Puan, Kamis (17/9/2020).
Puan meminta seluruh kementerian/lembaga baik di pusat maupun daerah untuk mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masing-masing kantor.
Puan juga meminta tiap kementerian/lembaga arus memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis pada perlindungan seluruh pegawai.
"Jangan sampai kantor-kantor pemerintahan menjadi contoh buruk penerapan protokol kesehatan, mengingat berdasarkan data Pemprov DKI, kasus Covid-19 telah menyebar ke 30 kantor kementerian dan badan yang berada di Jakarta," ungkap Puan.
Puan mencontohkan kebijakan yang diterapkan di DPR saat ini, yakni dibatasinya peserta rapat hanya 20 persen yang hadir secara fisik, yang terdiri dari ketua atau unsur pimpinan komisi/badan dan perwakilan masing-masing fraksi, anggota lainnya dapat mengikuti rapat secara virtual demi mencegah penularan Covid-19. Pemeriksaan suhu tubuh dan jaga jarak di ruang rapat juga diterapkan. Adapun jalannya rapat dapat diakses media melalui siaran langsung di laman resmi DPR RI.
"Kami tetap produktif dan disiplin dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19," ungkap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.
Selanjutnya, Puan mendorong seluruh kementerian/lembaga segera mengambil kebijakan strategis yang dapat melindungi seluruh pegawai dengan meningkatkan upaya preventif dan kuratif.
"Mendorong Pemerintah untuk memperketat protokol kesehatan di area perkantoran, terutama di instansi pemerintah sekaligus mengadakan tes Covid-19 secara berkala selama masa pandemi, guna menekan angka penyebaran Covid-19 di area perkantoran," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Anggota Komisi IX Saleh Daulay meminta Satgas dan Pemerintah tegas untuk menertibkan atau menutup sementara kegiatan di kantor kementerian yang terpapar.
"Satgas dan pemerintah harus menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Harus dievaluasi benar apa yang terjadi di perkantoran ini. Kalau protokol tidak bisa dilaksanak, kantor tersebut harus di istirahatkan atau tutup sementara,” kata Saleh pada , Jumat (18/9/2020).
Saleh mengakui, penutupan kantor tidak dapat dilakukan di semua tempat. Ia mencontohkan kantor Kemenkes.
"Tapi memang ada beberapa kantor yang tidak bisa ditutup. Misal Kemenkes, kan kemenkes ini tidak bisa berhenti kerja karena mereka bekerja di baris terdepan penanganan Covid-19,” ucapnya.
Karena tidak bisa dilakukan WFH, maka Saleh menyarankan Pemerintah memberi perlindungan ekstra bagi karyawan kantor kementerian yang tetap harus Work From Office.
"Mengapa kemenkes klaster tinggi? Bisa saja mereka datang ke RS tiap hari, langsung mengecek orang terpapar dan tenaga kesehatan. Wajar kalau mereka langsung berhubungan dengan pasien," ucapnya.
“Karena itu mereka itu bagian yang rentan, untuk itu mereka harus dilindungi ekstra oleh pemerintah. Kalau ke RS misal harus pakai APD lengkap seperti dokter," tambahnya.
Saleh memastikan, anggaran untuk perlindungan ekstra atau APD bagi pegawai Kemenkes aman.
"Harus ada perlindungan ekstra dari oemerintah. Siapkan APD lengkap. Anggaran cukup. Enggak ada alasan pemerintah enggak ada anggaran itu. Saya tahu benar ada itu anggaran. Anggaran mestinya aman, masih banyak anggaran yang belum diserap," tegasnya.
Selain pemerintah pusat dan Satgas, Saleh mendukung kebijakan Pemprov DKI melaksanakan PSBB dan meningkatkan tracing-testing. Baginya hal tersebut langkah tepat untuk pengendalian klaster kantor.
"PSBB total ketat boleh kalau zona merah. Dan ingat, bagi pengusaha atau kantor, tidak ada alasan menutupi karyawan terpapar karena ini bukan aib. Jadi harus dibuka datanya, buka saja kalau ada karyawan kena. Jangan ditutupi-tupi, dibuka supaya bisa ditangani karena seluruh obat Covid dibiayai negara. Justru kalau ditutupi bayar sendiri,” ia menandaskan
Infografis
![Infografis Klaster Covid-19 27 Kantor Kementerian. (/Trieyasni)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/i-vxanoxrKPfH8U32mNsgrGOpvw=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3242348/original/070612900_1600435894-Infografis_27_Kementerian_Klaster_Covid-19.jpg)
Terkini Lainnya
Kasus COVID Indonesia Naik, Kemenkes: COVID-19 Tidak Sepenuhnya Hilang, Perkuat Prokes
Kasus COVID-19 Varian Baru Melejit di Singapura
Lonjakan Gelombang Baru Covid-19 di Singapura Seperti Apa?
Video Pilihan
PSBB Tidak Efektif?
Harus Beri Contoh Disiplin
Infografis
COVID-19
Corona
Klaster Covid-19
Rekomendasi
COVID-19 Singapura Ngegas Lagi, Puncak Kasus Diprediksi Pertengahan Juni
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Kesedihan Selimuti Fan Zone Copacabana Brasil
Mengejutkan, Uruguay Depak Brasil dari Copa America 2024
Hasil Copa America 2024 Uruguay vs Brasil: Selecao Kalah Dramatis Lewat Adu Penalti, La Celeste Tantang Kolombia di Semifinal
Hasil Copa America 2024 Kolombia vs Panama: Gulung Los Canaleros 5-0, Luis Diaz Cs Kunci Tiket Semifinal
Saksikan Live Streaming Copa America 2024 Uruguay vs Brasil, Segera Dimulai
Ketua KPU
Pasca Hasyim Asy’ari Dipecat, Mahfud Sarankan Seluruh Komisioner KPU RI Diganti
KPU Minta Kasus Pencabulan Hasyim Asy'ari Tidak Menyeret-nyeret Keluarga
Tak Cuma Gaji Puluhan Juta, Hasyim Asy'ari Dapat Sederet Fasilitas Ini Saat jadi Ketua KPU
Megawati Kecewa Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Kok Begitu Ya, Pusing Saya
Infografis DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Pilkada Jakarta 2024, Suku Betawi Usulkan 5 Nama
Maju Pilkada, Sekda Kabupaten Tangerang Pamit Pensiun Dini
Ketum PSI Kaesang Bakal Kunjungi Kantor DPP PKS Sore Ini, Bahas Pilkada?
Coklit Pantarlih Pilkada 2024, Ketahui Pengertian dan Jadwal Pelaksanaannya
DPD PSI Jakbar Usul Kaesang hingga Deddy Corbuzier Maju Pilgub Jakarta 2024
Maju Pilkada 2024, Eman Suherman Berkomitmen Tulus Bantu Warga Majalengka
TOPIK POPULER
Populer
Polisi Masih Dalami Kasus Penembakan Warga oleh Anggota DPRD Lampung Tengah
Kampanye Jaga Kesehatan, Amanah Ajak Ratusan Wanita Aceh Pound Fit
Bocah di Tangsel Diduga Jadi Korban Pelecehan Teman Sepermainan
BPK Beri Predikat WTP ke LKPP 2023, Jokowi: Ini Bukan Prestasi, tapi Kewajiban
Pegi Setiawan Segera Bebas dari Tahanan Usai Penetapan Tersangka Tidak Sah
Anggota DPRD Lampung Tengah Ditangkap Polisi Diduga Tembak Seseorang Hingga Tewas
Pria di Tangerang Selatan Bunuh Diri, Diduga Terlilit Utang Puluhan Juta
Euro 2024
Tekel Keras Gelandang Jerman Akhiri Kiprahnya di Euro 2024, Pedri Kirim Pesan pada Toni Kroos
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Hadiah Piala Eropa atau Euro 2024 Bikin Ngiler, Cek di Sini Besarannya
Akanji Gagal Penalti di Laga Inggris Vs Swiss, Punya Nilai Pasar Rp 782 Miliar
Cristiano Ronaldo Buka Suara usai Gagal Antar Portugal ke Semifinal Euro 2024, Apa Katanya?
Berita Terkini
Viral! Brian Clash of Champions Bikin Netizen Terenyuh dengan Pesan Menyentuh, Begini Isinya
7 Perusahaan di Bawah Kemenkeu Sepakat Selamatkan DAS Serayu
Undang Justin Bieber di Pesta Pranikah, Anant Ambani Putra Orang Terkaya di Asia Rogoh Kocek Segini
6 Momen Anniversary Pernikahan Mertua Jessica Mila ke-40, Dirayakan Bareng Keluarga
Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Ditahan, Persidangan Kasus Korupsi Berlanjut
Ladies, Coba 5 Langkah Ini Menjadi Perempuan yang Mandiri Finansial
Pilkada Jakarta 2024, Suku Betawi Usulkan 5 Nama
Tanggal Terbaik Puasa di Bulan Muharram Menurut Buya Yahya, Paling Utama
Aniaya Warga Hingga Babak Belur di Kantor Polisi, Kanit Reskrim di Bone Dimutasi
Ibrahim Risyad Menikahi Salshabilla Adriani Pakai Beskap Motif Sulur, Simbol Cinta Tumbuh Bersemi
Korban Terakhir Longsor Blitar Ditemukan, Tim SAR Dibubarkan ke Satuan Masing-Masing
Hakim Putuskan Pegi Setiawan Bebas, Polda Jabar Bakal Cari Pembunuh Vina Sebenarnya?