AS Siapkan Rp5,2 Triliun untuk Dukung Kemajuan Transportasi RI

AS Siapkan Rp5,2 Triliun untuk Dukung Kemajuan Transportasi RI - Global

, Jakarta - Amerika Serikat menyiapkan dana hibah (grant) hingga US$ 350 juta (Rp5,2 triliun) untuk membantu Indonesia memajukan transportasi Indonesia. Dana itu bisa digunakan untuk memperbaiki jalan rusak.

Dana itu berasal dari ATLAS Project yang bisa digunakan dengan batas lima tahun.

Jepang dan Sejumlah Negara Anggota NATO Akan Latihan Militer di Hokkaido, Sinyal Waspada untuk China?
VIDEO: Nyalakan Kompor, Anjing di Colorado Picu Kebakaran
Kritik terhadap Netanyahu atas Perang di Gaza: Dia Membawa Israel pada Kekalahan

ATLAS Project merupakan singkatan dari Advancing Transport and Logistics Accessibility Service Project. Ini merupakan satu dari tiga proyek dari kolaborasi lembaga Millennium Challenge Corporation (MCC) dan pemerintah Indonesia.

Kerja sama itu telah ditandatangani menteri keuangan AS dan Indonesia: Janet Yellen dan Sri Mulyani Indrawati. Total grant mencapai US$698 juta (Rp10,2 triliun), sebesar US$649 juta merupakan kontribusi AS.

Ada lima provinsi yang menjadi prioritas: Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bali. Lima daerah itu berdasarkan rekomendasi pemerintah.

Pejabat pemerintah AS berkata pemerintah lima daerah itu masih berdiskusi untuk mencari proyek transportasi mana yang paling feasible untuk ATLAS Project. Pembangunan jalur KRL juga menjadi target potensial.

"Tipe-tipe proyek yang mereka bahas adalah tentang mengupgrade stasiun-stasiun jalur commuter, agar mereka lebih terjangkau bagi para penyandang disabilitas, meningkatkan logistik dan mengurangi macet di area pasar, dan menyambung ke area pelabuhan, membangun infrastruktur kendaraan listrik, dan merehabilitasi dan memperbaiki jalan," ujar seorang pejabat Kedutaan Besar AS di Jakarta, Rabu (19/4/2023).

Batas 5 Tahun

Pihak Kedubes AS dan MCC menegaskan bahwa proyek-proyek harus selesai dalam waktu lima tahun, sesuai dengan perjanjian. AS tidak akan memberikan dana tambahan setelah lewat masa lima tahun itu.

Ketika ditanya soal perbandingan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dananya meroket, pihak AS menegaskan bahwa proses penyaringan proyek ATLAS akan sangat ketat.

Pihak MCC dan mitra-mitranya di Indonesia akan berusaha supaya ada proses komprehensif dari tahap perencanaan, pengadaan, penerapan, hingga pemeliharaan proyek.

Ini bukan pertama kalinya ada proyek MCC di Indonesia. Sebelumnya sempat ada, tetapi berhenti di tahun 2018. Pihak AS berkata saat itu ada sedikit dana yang tersisa, maka dari itu pada proyek terkini diharapkan seluruh dana bisa terpakai.

Pihak AS dan MCC juga menyiapkan sistem agar dana tersebut digunakan untuk semestinya tanpa korupsi. Mitra penting MCC adalah Bappenas. Namun, MCC akan melibatkan pihak pihak non-pemerintah untuk masuk ke dalam tim yang mengawasi pendanaan ini.

2 dari 4 halaman

Tiga Proyek MCC-Indonesia

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia. (Sumber: dok U.S. Embassy Jakarta)

Amerika Serikat ikut menyeleksi proyek-proyek untuk dana MCC. Diharapkan, proyek-proyek bisa mulai pada Februari 2024, sebelum adanya pergantian pemerintah.

Berikut tiga proyek dari MCC untuk infrastruktur dan pendanaan di Indonesia:

ATLAS Project

Proyek ini akan dilaksanakan dengan kolaborasi antara MCC dan pemerintah lima daerah. ATLAS Project tak hanya soal membangun proyek, melainkan memperkuat kapasitas pemerintah dan memberikan panduan investasi agar proyek bisa berjalan baik.

Tujuan utama ATLAS Project adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur, seperti mengurangi macet. Proyek ini juga akan mendukung Indonesia agar punya infrastruktur transportasi yang bersifat net zero alias ramah lingkungan.

Financial Markets Development Project (FMDP)

Proyek kedua bertujuan memperkuat pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur. Diharapkan, FMDP bisa bekerja dengan pihak peminjam dan sektor swasta untuk meningkatkan peminjaman, serta mengurangi risiko pendanaan proyek infrastruktur kualitas tinggi. Green bonds juga menjadi prioritas dalam proyek ini.

MSME Finance Project

UMKM juga menjadi prioritas. Proyek nomor tiga adalah untuk membantu pendanaan bagi Micro, Small, and Medium Enterprises.

Pihak AS mencatat 99 persen usaha di Indonesia masuk kategori UMKM, namun mereka kesulitan mengakses kredit. Porsi pinjaman bank terhadap UMKM disebut hanya 21,3 persen, padahal investasi ke UMKM bisa memberikan dampak besar.

MSME Finance Project ini diharapkan membantu para UMKM di Indonesia, termasuk yang dimiliki oleh pebisnis wanita. Bantuan teknis pun juga akan disediakan agar kebijakan pemerintah terhadap UMKM juga semakin baik.

Terkait pebisnis wanita, MSME ingin memastikan ada fasilitas keuangan yang inklusif supaya semakin banyak UMKM milik perempuan yang bisa mendapat akses pinjaman.

3 dari 4 halaman

Apresiasi Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama US Treasury Secretary (Menkeu Amerika Serikat) Janet Yellen di sela pertemuan KTT G20 Bali.

Sebelumnya dilaporkan, dalam kunjungannya ke Washington D.C, Amerika Serikat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkesempatan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

Agenda pertemuan itu adalah penandatanganan Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC) – sebuah program hibah dari Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani membagikan momen penandatanganan MCC bersama Janet Yellen.

"Mengawali hari kedua rangkaian agenda di Washington D.C, saya menghadiri penandatanganan Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC) – sebuah program hibah dari Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia senilai 649 juta US Dollar," tulis Sri Mulyani di Instagram, dikutip Jumat (14/4/2023).

Ini merupakan yang kedua kalinya Indonesia mendapatkan kepercayaan tersebut. Sejak 2013-2018 lalu, Indonesia telah diberikan komitmen hibah program Compact I MCC dengan total mencapai USD 600 juta.

"Melalui program ini, Pemerintah Amerika Serikat terus berkomitmen untuk tidak hanya mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dunia melalui pemberian hibah dan bantuan kepada berbagai negara," jelasnya.

Terkait penerimaan hibah tersebut, Menkeu menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat.

"Saya mewakili masyarakat dan Pemerintah Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Amerika Serikat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami," kata Sri Mulyani.

"Kita semua tentu berharap program ini akan memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mengentaskan kemiskinan," tutupnya.

4 dari 4 halaman

FATF

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat, dalam rangka menghadiri acara IMF-World Bank Spring Meetings 2023.

Dalam awal kunjungannya ke Washington DC, Menkeu Sri Mulyani berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden Financial Action Task Force (FATF), T. Raja Kumar.

Melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya @smindrawati pada Kamis (13/4), Sri Mulyani menunjukkan momen berdiskusi dengan Presiden FATF.

"Saya bertemu dengan Presiden Financial Action Task Force (FATF), T. Raja Kumar. Pembahasan kami utamanya seputar keanggotaan penuh Indonesia pada FATF," tulis Sri Mulyani di akun Intagram @smindrawati, dikutip Kamis (13/4).

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia sendiri pada 2022 menempuh Mutual Evaluation Review (MER) oleh FATF dalam rangka keanggotaan penuhnya. "Proposal keanggotaan ini diajukan oleh @kemenkeuri sejak 2017 lalu," ungkapnya.

Bergabungnya Indonesia ke dalam FATF, Sri Mulyani meyakini, akan membawa dampak baik. Hal ini utamanya mengenai persepsi positif akan sistem keuangan Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas iklim investasi di Tanah Air.

Menkeu pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan FATF pada keanggotaan Indonesia.

"Saya sangat mengapresiasi dukungan Sekretariat FATF akan keanggotaan Indonesia pada Juni 2023 nanti. Terlebih, banyak prioritas strategis FATF yang selaras dengan prioritas pembangunan Indonesia!" katanya.