uefau17.com

Terkait sistem pendidikan, ASEAN dan India melakukan kerja sama di bidang pendidikan, dengan membangun jaringan universitas. 

Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi menyambut para delegasi dari negara-negara ASEAN dan perwakilan dari universitas India, Nalanda University. 

"Saya dengan senang hati menyambut Anda semua ke Sekretariat ASEAN, untuk peresmian Universitas ASEAN-India ini.

Ia mengatakan bahwa program ini dilakukan bertepatan dengan hubungan antara kedua pihak di dekade ketiga.

"Kerja sama ini terjadi dan merupakan bagian dari hubungan yang produktif dan saling menguntungkan antara ASEAN dan India," ujar Sekjen Lim. 

Sekjen Lim berharap bahwa hubungan kerja sama ini dapat meningkatkan hubungan dan mobilitas antara kedua pihak. 

Kerja sama ini juga dinilai sangat penting untuk membantu mengatasi tantangan regional dan global, sekaligus untuk menghargai budaya, sejarah dan nilai hubungan keduanya. 

"Saya senang bahwa universitas jaringan ASEAN-India akan menyediakan platform kepada orang-orang kami untuk berkolaborasi dalam penelitian dan inovasi, penciptaan pengetahuan baru dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pendidikan tinggi, termasuk fakultas dan peneliti dari ASEAN dan India." tambah Sekjen Lim.

"Jaringan ini diharapkan dapat memungkinkan aliran bebas ide dan pertukaran antar institusi pendidikan tinggi dari ASEAN dan India, dengan memungkinkan kedua belah pihak untuk memainkan peran penting dalam penelitian regional dan global di bidang minat yang sama," ujarnya lagi. .

Selain itu, jaringan ini tidak hanya akan berkontribusi pada rencana kerja ASEAN di bidang pendidikan, tetapi juga untuk berbagai inisiatif lintas sektoral, termasuk rencana induk konektivitas ASEAN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika anggaran subsidi energi bisa lebih besar dari anggaran pendidikan pada tahun ini.

Perihal anggaran subsidi ini diungkapkan bendahara negara ini saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Kamis (25/8). 

Adapun saat ini anggaran subsidi energi telah mencapai Rp 502,4 triliun. Angka ini nyaris menyamai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 untuk sektor pendidikan sebesar Rp 574 triliun.

"Tahun 2022 (anggaran pendidikan) Rp 574 triliun, kemungkinan akan tersalip dengan anggaran subsidi energi," jelas dia.

Sri Mulyani mengingatkan jika konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus meningkat. Bila ini terus berlanjut maka anggaran subsidi energi harus ditambah.

Padahal pemerintah telah menaikkan subsidi energi tahun ini 3 kali lipat dari semula hanya Rp 158 triliun.

"Anggaran buat subsidi BBM sudah mencapai Rp 502 triliun dan kemungkinan akan terus melebihi kalau konsumsi BBM bersubsidi meningkat," tutur Sri Mulyani.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan para menteri kabinet kerja masih membahas wacana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak.

Mengingat anggaran subsidi BBM pemerintah makin terbatas meski sudah mengalokasikan anggaran Rp 502,4 triliun.

"Ada kebutuhan mendesak karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus dijaga di angka Rp 502 triliun," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/8) malam.

Susi mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan penjelasan terkait jumlah yang sudah dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Dia pun memberikan sinyal kalau APBN tidak bisa memberikan tambahan lagi untuk subsidi BBM.

Jika subsidi ditambah, besar kemungkinan tingkat konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi makin meningkat. Disisi lain harga minyak dunia juga sangat fluktuatif dengan tren yang naik.

Maka menekan harga BBM tetap sama akan berdampak pada keuangan negara karena harus membayar selisih harga ditingkat konsumen dan nilai keekonomiannya.

"Kalau Bu Menkeu kan sudah jelasin, Rp 502 triliun itu sudah keluar, itu yang dijaga. Kalau harganya jauh seperti ini nanti konsumsinya melewati," kata dia.

 Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan alokasi anggaran pendidikan di APBN 2023 diapresiasi banyak kalangan. Kendati demikian harus dipastikan jika anggaran pendidikan benar-benar 100 persen untuk fungsi pendidikan.

"Kami tentu sangat mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk menaikkan anggaran pendidikan dalam APBN tahun depan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita. Tetapi harus dipastikan jika anggaran pendidikan tersebut benar-benar untuk fungsi pendidikan," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Senin (22/8). 

Huda menjelaskan, kenaikan alokasi anggaran pendidikan hingga Rp 603,8 triliun pada 2023 tentu cukup besar. Menurutnya ada kenaikan hingga Rp 28 triliun atau 5,8 persen jika dibandingkan dengan outlook alokasi anggaran pendidikan tahun ini yang sebesar Rp 574,9 triliun.

"Kenaikan ini tentu kita syukuri karena ada banyak persoalan pendidikan yang bisa mendapatkan solusi dengan komitmen kenaikan anggaran dari Presiden Jokowi ini," katanya.

Huda mengatakan tren alokasi anggaran pendidikan terus naik setiap tahun. Kendati demikian kenaikan ini kerap tidak berbanding lurus kualitas pendidikan di tanah air. Dari sisi kemampuan esensial peserta didik di bidang literasi, numerik, dan sains misalnya siswa Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan siswa negara lain.

"Bahkan hasil Asesmen Nasional 2021 menyebutkan jika satu dari dua peserta didik Indonesia tidak mampu memenuhi minimum kompetensi dasar literasi. Sedangkan, dua dari tiga peserta didik Indonesia tidak mampu memenuhi minimum kompetensi dasar numerasi," ujarnya.

Selain kemampuan dasar siswa, lanjut Huda pengelolaan pendidikan nasional juga masih belum lepas dari persoalan menahun terkait guru honorer. Saat ini program sejuta guru honorer menjadi pergawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum juga tuntas.

"Kendala utama penuntasan program ini adalah tarik ulur penanggung jawab beban pegawai antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jika guru honorer menjadi PPPK. Artinya ini masalah anggaran, padahal anggaran pendidikan ini terus naik dari tahun ke tahun," katanya.

Besarnya anggaran pendidikan, kata Huda juga tidak berkorelasi langsung dengan tingkat akses pendidikan bagi anak usia didik di Indonesia. Riset yang dilakukan Harian Kompas menjadi indikator betapa akses untuk menempuh pendidikan tinggi di Indonesia kian sulit.

"Fakta ini tentu sebuah ironi jika melihat besaran anggaran pendidikan yang dialokasikan dari APBN dari tahun ke tahun. Maka di sini perlu dipastikan agar alokasi anggaran pendidikan benar-benar untuk fungsi pendidikan," katanya.

Politisi PKB ini mengungkapkan secara umum Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjelaskan penggunaan alokasi anggaran pendidikan Rp 608,3 triliun di tahun 2023. Di antaranya dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat Rp 233,9 triliun, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 305 triliun, dan pembiayaan Rp 69,5 triliun.