Komite Indonesia-Malaysia Hasilkan 2 Kesepakatan Soal Perbatasan di Sektor Timur

Komite Indonesia-Malaysia Hasilkan 2 Kesepakatan Soal Perbatasan di Sektor Timur - Global

, Bandung - Indonesia dan Malaysia menggelar forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary, di Bandung pada 8-11 Oktober 2018.

Dalam hal ini, delegasi Indonesia diketuai oleh Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang berdasarkan Keputusan Menkopolkam No. Kep.05/Menko/Polkam/DKN/1/1999 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penegasan dan Survei Perbatasan Internasional antara Republik Indonesia dan Malaysia.

Hadi berkedudukan sebagai Ketua Panitia Nasional Penegasan dan Survei Batas Internasional Indonesia-Malaysia.

Delegasi Malaysia diketuai oleh Dato' DR Tan Yeow Chong yang berasal dari Sekretaris Jenderal Kementerian Air, Tanah dan Sumber Daya Alam.

Hadi Prabowo sebagai Ketua Delegasi Indonesia menyatakan bahwa telah menyelesaikan gelaran forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary, dalam rangka survei demarkasi perbatasan negara, khususnya batas negara pada Sektor Timur antara Indonesia dan Malaysia.

Lebih lanjut, Hadi menyampaikan rasa syukurnya karena pelaksanaan JIM ke 42 berjalan lancar dan diwarnai semangat kekeluargaan dan persahabatan.

Ia menuturkan, "Akhirnya delegasi Indonesia dan Malaysia mampu menghasilkan kesepakatan dan lebih khusus dan juga berupaya hasilnya saling menguntungkan antara Indonesia dan Malaysia," demikian seperti dikutip dari rilis resmi yang dimuat (11/10/2018).

Saat ini terdapat 5 Outstanding Boundary Problems (OBP), yaitu di Desa Sinapat, Desa Sumantipal, Patok B 2700, Patok B 3100 di Kecamatan Lumbis Ogong dan Patok C600 serta patok C500 di Kecamatan Sebatik.

Hadi menyampaikan capaian dari forum JIM ke 42 "telah disepakati dengan Malaysia 2 OBP yang telah terselesaikan, yaitu Sungai Simantipal serta Titik C 500 dan Titik C 600."

"Artinya bahwa 2 OBP tersebut Malaysia telah memahami untuk tidak menjadi OBP, dan sisanya 3 OBP nanti akan diselesaikan pada pelaksanaan JIM ke 43 yang diagendakan di Malaysia," tuturnya.

MoU forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary telah ditandatangani dan dinyatakan selesai pada Rabu 10 Oktober 2018.

Langkah selanjutnya berupaya menyelesaikan sisa dari Outstanding Boundary Problems (OBP) dengan targetan antara Indonesia dan Malaysia di Tahun 2020.

"Namun kita berupaya menyelesaikan lebih awal dari target tersebut," pungkasnya.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Simak video pilihan berikut:

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tiba di Indonesia. Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Negara, Iriana Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Polhukam Wiranto, dan beberapa pejabat menjemput Mahathir Mohamad di Bandara Halim Perdan...

2 dari 2 halaman

Indonesia-Malaysia Sepakat untuk Intensifikasi Penyelesaian Isu Perbatasan

Menlu Retno Terima Kunjungan Menlu Malaysia — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) saat melakukan perbincangan empat mata dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato' Saifuddin Abdullah di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (23/7). (/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memprioritaskan dan mengintensifikasi upaya penyelesaian berbagai polemik perbatasan antara kedua negara dalam waktu dekat.

Komitmen itu disampaikan oleh menteri luar negeri kedua negara, Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah usai melaksanakan dialog bilateral di Kemlu RI, Juli 2018 lalu.

"Isu penyelesaian batas negara selalu menjadi prioritas kedua negara. Negosiasi harus terus diintensifkan, agar satu per satu masalah dapat kita selesaikan," kata Menlu Retno dalam konferensi pers gabungan bersama Menlu Saifuddin di Kemlu RI, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.

Pada gilirannya, Menlu Saifuddin mengatakan bahwa komitmen tersebut merupakan "keputusan penting" dan "sebuah pendekatan baru" yang dicapai oleh pemerintahan kedua negara saat ini.

"Kita coba untuk menyelesaikan secara satu per satu, bertahap, dan berupaya tidak menunggu semua masalah (terkait perbatasan) menumpuk untuk menunggu diselesaikan," kata Saifuddin.

Mandat Penyelesaian Teknis

Pada kesempatan yang sama, para menteri sepakat akan memulai diskusi terkait perbatasan ke tataran teknis sesegera mungkin.

"Kami sepakat memberikan mandat penuh kepada tim teknis negosiasi isu perbatasan untuk mengintensifikasi prosesnya," kata Retno saat pernyataan pers gabungan.

Melanjutkan soal perihal yang sama, pada kesempatan terpisah, Retno mengatakan, "Tim teknis itu akan memberikan laporan kepada masing-masing menteri terkait soal hal (isu perbatasan) mana yang akan kita dorong terlebih dahulu."

Menimpali pernyataan Retno, Saifuddin mengatakan dalam pernyataan pers gabungan, "Para pegawai kedua negara akan duduk bersama membahas dan mendiskusi setiap duduk perkara."

"Kita akan memilah, mana yang akan diselesaikan lebih dulu. Mana yang kita anggap penting, maka akan lebih dulu kita selesaikan. Kalau tidak (menggunakan cara) seperti itu, kita bisa bertentangan terus," ujar sang Menlu Malaysia.