Direktur Investasi IKN Indra Yuwana: Groundbreaking Jadi Bukti Kepercayaan Investor

, Jakarta Sebanyak tiga kali groundbreaking proyek investasi swasta telah dilakukan di IKN Nusantara dengan nilai investasi mencapai lebih dari Rp 40 triliun hingga akhir tahun 2023. Ini dinilai sebagai bukti kepercayaan investor terhadap IKN Nusantara.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN yang juga Ketua Pelaksana Groundbreaking Indra Yuwana.

Sebagai informasi, sejumlah proyek investasi Non-APBN yang telah dimulai pembangunannya di IKN antara lain:

Konsorsium Nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan ternama di Indonesia, diantaranya Agung Sedayu Group, Salim Group, Mulia Group, Sinar Mas ,Barito Pacific, Adaro Group, Kawan Lama Group, Pulau Intan, Alfa Group, Astra Group
Vasanta Group
RS Abdi Waluyo
PSSI – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
RS Hermina
Pakuwon Group
JIS - Jakarta International School
RS Mayapada
PT PLN
Bank Indonesia
BPJS Ketenagakerjaan
Wulandari Bangun Laksana (WBL)
The Pakubuwono Group
Karya BSH Mandiri
Bluebird Group

Indra Yuwana menjelaskan, investasi Non-APBN di IKN berasal dari berbagai sektor, seperti: mall, hotel, perkantoran, energi, rumah sakit, sekolah, kampus, dan sistem transportasi.

"Kami akan terus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan berbagai kemudahan bagi investor," tutur Indra Yuwana dikutip Sabtu (30/12.2023)

Sementara itu The Pakubuwono Group menyebut, acara groundbreaking merupakan langkah penting dalam realisasi mimpi Indonesia untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan futuristik. The Pakubuwono Group juga mengapreasiasi kinerja Otorita IKN, karena groundbreaking ini juga menjadi bukti kinerja dan pelayanan OIKN yang melayani dengan tangan terbuka setiap investor yang ingin berinvestasi di IKN.

"The Pakubuwono turut ambil bagian dalam pembangunan IKN, karena The Pakubuwono berpandangan bahwa pembangunan di IKN ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan dan bagian Timur dari Indonesia. Harapan kami, kerjasama ini tidak hanya akan menghasilkan dampak ekonomi yang besar, tetapi juga akan menjadi role model untuk pembangunan berkelanjutan dan inovatif di masa depan,” ujar Direktur PT Pakubuwono Mandiri Investama Arthur Batubara.

2 dari 3 halaman

China dan Malaysia Mau Bangun Hunian ASN di IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara — Sebuah rendering digital yang menunjukkan tata letak kompleks istana kepresidenan di ibu kota baru ditampilkan di lokasi pembangunannya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia, Rabu, 8 Maret 2023. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Silvia mengungkapkan nantinya di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian/Lembaga, dan juga hunian untuk ASN. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Sebelumnya, investor asal China dan Malaysia tengah dalam proses untuk membangun hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya, investasi asing itu masuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan alokasi dana untuk skema KPBU dalam membangun hunian ASN itu sebesar Rp 55 triliun. Meski tidak seluruh dananya bakal digarap oleh China maupun Malaysia.

"Ada 9 pemrakarsa, 3 di antaranya asing ya, dan ini mereka sedang menjalani fase, sudah menyelesaikan feasibility study, contohnya yang 60 (tower) yang dari China itu. Ini akan masuk ke fase evaluasi feasibility study. Dan setelah evaluasi feasibility study dilakukan, baru akan dilakukan tender," ujar Agung dalam Media Briefing secara virtual, di Jakarta, Jumat (29/12/2023).Terkait investor China ini, prosesnya masih dalam tahap evaluasi studi kelayakan oleh konsultan independen atas arahan Kementerian Keuangan melalui skema Project Development Facility (PDF).

"Yang dari Tiongkok itu paling cepat. Mereka paling cepat karena mereka memang sudah mulai sejak akhir 2022," kata dia.

Perusahaan MalaysiaSementara itu, ada dua perusahaan asal Malaysia yang juga akan ikut terlibat. Hanya saja prosesnya saat ini masih dalam tahap studi kelayakan. Targetnya, proses itu akan selesai akhir tahun ini.

"Targetnya bisa diselesaikan di akhir tahun ini, atau kalau tidak, maka akan dilakukan perpanjangan. Perpanjangan bisa 2 bulan atau bisa 3 bulan," ucapnya.

"Tapi intinya mereka sudah berprogres, hanya tinggal mereka butuh data-data lebih lengkap saja. Dan nantinya akan melalui fase sama seperti yang dari Tiongkok, akan dilakukan evaluasi, dan kemudian tender dan seterusnya," sambung Agung.

3 dari 3 halaman

Investasi Asing Butuh Diseleksi

Istana Negara Nusantara — Pembangunan infrastruktur istana negara di Ibu Kota Nusantara sudah mulai terlihat hasilnya pada Kamis (17/8/2023). Secara keseluruhan, Otorita IKN menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai 38 persen. (foto: Abdul Jalil)

Investasi asing yang tak kunjung merealisasikan dananya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi sorotan. Padahal, ada ratusan minat investor swasta yang dicatat oleh Otorita IKN.

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menerangkan masuknya investor asing masih perlu melalui berbagai seleksi. Maka, menjadi suatu yang wajar jika investasi lokal yang lebih dulu melakukan pembangunan.

"Kalau ditanya asingnya mana, saya selalu katakan beberapa kali dari 328 LOI dominan mayoritas adalah investor dalam negeri, lebih dari 60 persen. Tentunya sangat normal bahwa mereka yang masuk terlebih dahulu, membangun dan menjadi pelopor," ungkap Agung dalam Media Briefing secara virtual, di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Dia mengatakan proses terhadap masuknya investasi asing ke IKN ini masih terus berjalan. Hanya saja, belum masuk pada realisasi pendanaan, tapi masih pada beberapa tahapan seleksi hingga studi kelayakan.

"Tapi para investor asing juga tetap berjalan dan berproses melalui seleksi, terutama sebagian dari yang saya tunjukkan ini melalui mekanisme KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang memang ada mekanisme seleksi," urainya.