Menko Airlangga Yakin Realisasi Ekonomi Indonesia di Atas Negara Maju dan Berkembang

, Jakarta - Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terjaga di kisaran 5 % hingga akhir 2023. Keyakinan tersebut berdasarkan data-data yang sudah didapat hingga 9 hari menuju tahun baru ini.

”Dalam jangka pendek ekonomi Indonesia pada 2023 akan mampu tumbuh di atas 5%,” katanya, Jumat (22/12/2023),” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia, di St. Regis Jakarta, Jumat (22/12/2023).

“Kita di atas rata-rata pertumbuhan, baik negara maju maupun negara berkembang,” ucap Airlangga.

Tetapi Airlangga juga mengingatkan, gejolak perekonomian global masih berlanjut, mulai dari fluktuasi harga komoditas, tensi geopolitik yang masih berlanjut, suku bunga The Fed yang diprediksi tetap tinggi dalam waktu yang lama atau higher for longer.

Selain itu, perekonomian China yang merupakan salah satu negara mitra dagang terbesar Indonesia juga masih mengalamia pelemahan.

Namun demikian, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di kisaran 5 persen. Bank Dunia bahkan memproyeksi pertumbukan ekonomi Indonesia akan terjaga 5 persen di sisa 2023.

2 dari 3 halaman

BI Ungkap 5 Jurus Jaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi RI

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Menkeu menjelaskan prospek pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diperkirakan membaik sejalan dengan moderasi harga komoditas. Ekonomi global diperkirakan akan mengalami akselerasi pertumbuhan dari 2,8 persen pada 2023 menjadi 3,0 persen pada 2024. (/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa pihaknya terus menempuh kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Harapannya bisa menjadi dasar pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi-keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perry Warjiyo menjelaskan, penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mencakup 5 langkah.

“(Pertama) stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder,” jelas Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil RDG Edisi Desember 2023, dikutip Kamis (21/12/2023).

Langkah kedua, adalah penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

Selanjutnya, adalah penguatan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi.

3 dari 3 halaman

Digitalisasi Sistem Pembayaran

Data Pertumbuhan Ekonomi G20 per Kuartal III 2022 — Suasana gedung pencakar langit di Jakarta, Selasa (15/11/2022). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di antara negara G20. (/Johan Tallo)

Kemudian di langkah keempat, yaitu akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama antarnegara guna meningkatkan volume transaksi dan mendorong inklusi Ekonomi Keuangan Digital (EKD).

Langkah tersebut diwujudkan melalui perluasan implementasi QRIS dengan; menetapkan target penggunaan QRIS sebesar 55 juta pengguna di tahun 2024; menetapkan target volume transaksi QRIS sebanyak 2,5 miliar transaksi pada tahun 2024; dan memperkuat strategi implementasi QRIS Antarnegara untuk percepatan akseptasi transaksi;

Adapun penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dengan mengembangkan KKI fitur Online Payment, serta perluasan sosialisasi, koordinasi, dan monitoring yang lebih intensif;

“(Kelima) adalah perluasan kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra, khususnya melalui QRIS antarnegara dan Local Currency Transactions (LCT), serta fasilitasi promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait,” jelas Gubernur BI.