Alasan Menko Luhut Pakai Mandor Bule Pelototi Proyek IKN: Mereka Kerja Lebih Cepat

, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bongkar alasan kenapa dirinya memilih pengawas proyek atau mandor bule untuk pembangunan IKN Nusantara. Menurutnya, mandor asing bisa bekerja lebih cepat daripada pekerja lokal.

Sebagai perbandingan, Menko Luhut mencontohkan penggunaan mandor asing asal China di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), utamanya di Stasiun Padalarang.

"Orang itu kan enggak lihat kenyataannya. Seperti yang di Stasiun Padalarang, kalau mereka enggak kerja juga enggak selesai," ujar Luhut di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

"Karena itu diakuin juga oleh kita, mereka bekerja lebih cepat. Kita harus belajar juga, jangan teriak-teriak," tegas dia.

Adapun kebijakan Menko Luhut memilih mandor bule untuk awasi proyek IKN menimbulkan tanda tanya sejumlah pihak.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rachman Arief Dienaputra menilai, tenaga konstruksi lokal juga tak kalah mumpuni dibanding mandor asing.

Namun demikian, Rachman Arief mengaku belum mengetahui detil alasan mengapa Menko Luhut menunjuk Warga Negara Asing (WNA) untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara.

"Kita perlu konfirmasi seperti apa maksudnya beliau. Kita belum mendapat kejelasan terkait hal tersebut," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.

"Intinya, secara umum tenaga konstruksi kita siap untuk mengawal program konstruksi yang ada di Indonesia," dia menambahkan.

Rachman Arief menduga, ada beberapa proyek di IKN Nusantara yang membutuhkan sokongan alat maupun keterampilan dari tenaga konstruksi asing. Sehingga, bisa terjadi transfer ilmu untuk kemudian diserap oleh tenaga kerja lokal.

"Barangkali ada proyek teknis khusus yang membutuhkan tenaga kerja asing. Biasanya itu nanti ada transfer knowledge, bisa kita manfaatkan ke depan," ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Ternyata, Segini Luas IKN Nusantara jika Dibandingkan Jakarta dan Singapura

Pembangunan Ibu Kota Nusantara — Sebuah rendering digital yang menunjukkan tata letak kompleks istana kepresidenan di ibu kota baru ditampilkan di lokasi pembangunannya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia, Rabu, 8 Maret 2023. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Silvia mengungkapkan nantinya di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian/Lembaga, dan juga hunian untuk ASN. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono menyebut ibu kota baru luasnya 4 kali dari DKI Jakarta. Dia menyebut luas lahan IKN Nusantara mencapai 2.600 hektar, lebih besar dari luar DKI Jakarta yang hanya 66.150 hektar.

“IKN Nusantara ini luasnya mencapai 2.600 hektar tanahnya dan itu kira-kira 4 kali dari Jakarta dan 2,5 kali dari luas Singapura,” kata Bambang di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (21/6).

Bambang melanjutkan dari sisi pembangunan, lahan 2.600 hektar ini masih bisa dikembangkan lagi. Tak hanya itu, jumlah penduduknya di pada tahun 2024 mendatang baru sekitar 200 ribu orang. Terdiri dari PNS/ASN 12 ribu, TNI dan Polri 5 ribu dan sisanya masyarakat swasta.

“Jadi kalau kita bandingkan dengan Jakarta ini lebih sempit. Sedangkan IKN ini lebih luas tapi penduduknya lebih sedikit,” kata dia.

Konsep pembangunan IKN Nusantara pun akan menyesuaikan dengan nuansa alam yang mengedepankan lingkungan yang asri. Udara uang bersih dan air yang bisa langsung diminum. Selain itu mengedepankan penggunaan teknologi digital dalam segala hal termasuk infrastruktur.

“Jadi kemana-mana cuma 10 menit dan mengedepankan digital conectivity,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Bangun Daerah Penyangga

Hunian Pekerja IKN — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) senilai Rp 567 miliar di Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara.

Meski begitu, IKN Nusantara tidak hanya fokus pada kawasan inti pemerintahan. Walaupun jumah penduduknya baru 20 ribu, nantinya daerah-daerah penyangga juga akan terlayani oleh Badan Otorita.

Bambang menyebut jumlah penduduk di Samarinda dan Balikpapan yang terdekat dengan IKN mencapai 1,6 juta. Sehingga pemerintah baru ini akan melayani penduduk sekitar Rp1,8 juta penduduk.

“Apa yang disebut populasi base itu jumlah regulasi yang akan dilayani di kota ini ya sekitar 1,8 juta. Jadi tidak hanya yang pindah tetapi juga yang (lain juga) menikmati pelayanan yang unik yang akan ada di ibu kota Nusantara,” kata Bambang mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com