Jelang Ramadhan, Sri Mulyani Harap Tak Ada Gelombang Baru Covid-19

Jelang Ramadhan, Sri Mulyani Harap Tak Ada Gelombang Baru Covid-19 - Bisnis

, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani indrawati harap-harap cemas dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Seperti diketahui, Indonesia tengah menyiapkan diri untuk transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Ia menjelaskan, pemerintah telah melonggarkan beberapa aturan saat ini. aktivitas masyarakat diperkirakan akan terus meningkat menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Namun memang, peningkatan aktivitas diharapkan tetap diiringi dengan kewaspadaan, agar tidak terjadi gelombang selanjutnya Covid-19.

"Ini sangat positif dan saya berharap akan bisa dijaga meskipun kita mendekati bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara PPATK 3rd Legal Forum, Kamis (31/3/2022).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah semakin optimistis bahwa kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan kemampuan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Apalagi hal ini diikuti dengan ketaatan protokol kesehatan.

“Kita berharap waktu dan aktivitas masyarakat akan meningkat. Namun kita harus tetap bisa menjaga agar tidak terjadi gelombang Covid-19 selanjutnya,” tutur Sri Mulyani.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kabar gembira di tengah pandemi muncul pada kuartal II tahun 2021. Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,7 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani meyakini pencapaian menunjukkan arah dan strategi pemulihan ekonomi...

2 dari 2 halaman

Komitmen Pemerintah

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (/Angga Yuniar)

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan pemerintah juga akan terus waspada dengan ancaman ekonomi dunia, termasuk perubahan iklim atau climate change. Bahkan menurutnya, di tengah pandemi, Presiden Joko Widodo hadir dalam forum presidensi G20 di Roma menyampaikan komitmen Indonesia untuk ikut Bersama negara-negara dunia secara adil, untuk menangani perubahan iklim.

“Indonesia sebetulnya untuk mengatasi perubahan iklim itu telah memiliki rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca sejak 2011. Kemudian diterjemahkan dalam rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim pada 2014,” jelasnya.

Komitmen juga ditunjukan pada 2015, di mana Indonesia termasuk negara yang menandatangani Paris Agreement. Dengan penandatanganan ini, Indonesia berkomitmen memiliki tekad untuk mengurangi Co2 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri tanpa condition, dan bisa menurunkan lebih jauh sebesar 41 persen emisi karbon dengan dukungan global.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com