Kartu Prakerja Gelombang 23 Dibuka, Mereka di Daftar Ini Haram Mendaftar

Kartu Prakerja Gelombang 23 Dibuka, Mereka di Daftar Ini Haram Mendaftar - Bisnis

, Jakarta

Pemerintah mengeluarkan beberapa program yang ditujukan untuk membantu masyarakat di tengah keberadaan pandemi Covid-199. Salah satunya program kartu prakerja yang kini sudah memasuki gelombang 23.

Kartu prakerja gelombang 23 resmi dibuka pada Kamis, 17 Februari 2022. Dengan kuota sebanyak 500 ribu orang.

Adapun melansir laman prakerja.go.id, Jumat (18/2/2022), yang bisa mendaftar Kartu Prakerja adalah para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK.

Kemudian pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Namun untuk bisa ikut masih ada beberapa persyaratan harus dipenuhi. Seperti warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Namun jika kamu adalah salah satu dari pekerjaan di bawah ini, maka kamu tidak bisa mendaftar Program Kartu Prakerja. Apa saja?

Pejabat Negara
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Aparatur Sipil Negara
Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepala Desa dan perangkat desa
Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Selain itu, dalam 1 Kartu Keluarga hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) NIK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

2 dari 2 halaman

Syarat Ikut Kartu Prakerja

1. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas

2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal

3. Sedang mencari kerja, pekerja, atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja, pekerja atau buruh yang dirumahkan, dan pelaku UMKM

4. Bukan penerima bantuan sosial (bansos) lainnya selama pandemi Covid-19

5. Bukan pejabat negara, pimpinan atau anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa/perangkat desa, dan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN/BUMD

6. Maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) DAN 1 Kartu Keluarga (KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja.

Maraknya praktik perjokian Kartu Prakerja, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, pelaku perjokian Kartu Prakerja adalah perbuatan kriminal, dan diancam hukuman pidana.