OJK: Perbankan Indonesia Kekurangan SDM di Bidang Digital

OJK: Perbankan Indonesia Kekurangan SDM di Bidang Digital - Bisnis

, Jakarta - Industri jasa keuangan kembali berbenah seiring dengan pandemi Covid-19. Model bisnis pun diubah seperti dalam sistem pembayaran. Namun dari berbagai penelitian, Indonesia ternyata masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang digital banking.

"Dari berbagai penelitian ini, Indonesia kekurangan SDM, khususnya digital talent," kata Direktur Pengawasan 3, Departemen Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indarto Budiwitono dalam launching BRILSP secara daring di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

OJK saat ini akan ikut masuk dalam mempersiapkan SDM unggul yang dibutuhkan industri jasa keuangan di era digital. Indarto mengatakan saat ini OJK memiliki master plan arsitektur perbankan. Namun saat ini OJK akan ikut serta dalam meningkatkan SDM.

"Kami di OJK sedang menyusun blue print jasa keuangan dalam peningkatan SDM 2020-2024. Kita sudah dalam proses itu," kata Indarto.

Tujuannya, untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas seiring dengan pemanfaatan bisnis yang dinamis. OJK menginginkan SDM di industri jasa keuangan berdaya saing. Selain itu, dia juga ingin mengisi celah kesenjangan antara sistem pendidikan yang ada saat ini dengan kebutuhan industri.

"Kita juga mau memenuhi skill gape yang ada saat ini, maka dari itu kita arahkan," kata dia.

Pendekatan kesadaran pun ditujukan untuk level pimpinan. Agar para pimpinan di sektor jasa keuangan juga bisa mengerti dan paham terkait sistem digital yang sedang berkembang. Sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dalam rangka memanfaatkan teknologi.

2 dari 2 halaman

Diterapkan di Pelatihan

Sementara itu terkait teknik dalam sistem digital diperuntukkan bagi para pekerja agar bisa memahami berbagai alat dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Blue print yang dibuat OJK ini nantinya akan diterapkan lewat berbagai pendidikan dan pelatihan.

Dia menambahkan saat ini pengembangan sektor jasa keuangan sudah mengarah kepada penyusunan kurikulum dengan perguruan tinggi dan vokasi. Tujuannya agar para calon tenaga kerja sudah siap masuk ke industri.

"Sehingga lulusan vokasi bisa siap pakai dan gape yang ada bisa disetarakan lewat LSP untuk mengisi kekurangan kompetensi yang tadi," papar Indarto.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com