Pemerintah Siapkan Skema agar Generasi Milenial Bisa Miliki Rumah

Pemerintah Siapkan Skema agar Generasi Milenial Bisa Miliki Rumah - Bisnis

, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah saat ini tengah merumuskan skema baru untuk memudahkan generasi muda atau para milenial memiliki rumah.

Skema baru tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Implementasi skema ini akan mulai dilaksanakan pada 2019, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami siapkan skema baru agar para milenial mudah memiliki rumah. Jangan terlena dengan apa yang anda dapatkan sekarang karena nilai uang akan menurun. Segera miliki rumah," imbuh Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (11/12/2018).

Dia juga menjelaskan, skema fasilitas pembiayaan perumahan bagi para milenial akan dimasukkan dalam skema bantuan pembiayaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang selama ini tidak bisa memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Itu dikarenakan adanya batasan maksimal penghasilan sebesar Rp 4 juta-Rp 7 juta per bulan, sehingga harus menggunakan KPR komersial.

Skema baru nantinya tidak akan dibatasi besaran penghasilannya, suku bunga yang dikenakan di bawah 5 persen, uang muka 1 persen dan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta.

Terkait harga rumah agar senantiasa terjangkau, Menteri Basuki menyatakan, akan memanfaatkan tanah pemerintah sebagai solusi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial, ASN, TNI, dan Polri serta karyawan BUMN.

Harga tanah terutama di kawasan perkotaan menjadi komponen penentu harga rumah yang terbesar.

"Waktu berjalan cepat. Jangan sampai pada saat pensiun, para milenial sekarang termasuk ASN, anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN, nantinya masih belum juga memiliki rumah," ujar Menteri Basuki.

2 dari 2 halaman

4 BUMN Sinergi Bangun Hunian di 3 Stasiun KRL

Upaya mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah, PT Kereta Api Indonesia (Persero) beserta 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saling bersinergi meresmikan kawasan hunian yang terintegrasi dengan akses transportasi (Transit Oriented Development/TOD), yakni dalam bentuk stasiun KRL Jabodetabek.

Hunian ini akan berbentuk Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dan Apartemen Sederhana Milik (Hanami) yang tersedia di 3 stasiun di Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, antara lain Stasiun Rawa Buntu, Jurangmangu dan Cisauk.

Sinergitas ini salah satunya diamanatkan kepada Perumnas untuk mengembangkan hunian di Stasiun Rawa Buntu. Selain itu, ada juga PT Hutama Karya (Persero) di Stasiun Jurangmangu, serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Stasiun Cisauk.

Acara ground breaking dilakukan serentak di tiga stasiun tersebut. Sementara acara puncak dilaksanakan di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, dan turut dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Dalam sambutannya, Menhub mengatakan, kehadiran hunian integrasi di 3 stasiun ini dapat menjadi solusi bagi kemacetan lalu lintas di area Jabodetabek akibat pergerakan komuter para tenaga kerja.

"Kita tahu Jakarta macet. Banyak sekali kendaraan lalu lalang di Jakarta. Itu membuat pergerakan harian di Jabodetabek 47,5 juta perjalanannya tiap hari," ungkap dia di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Senin (10/12/2018).

Dia juga mengutip, berdasarkan perhitungan Bappenas, terdapat kerugian sebanyak Rp 67,5 triliun selama satu tahun atas kesemrawutan lalu lintas ini. "di Jabodetabek bahkan sampai Rp 100 triliun (per tahun)," tambah dia.