Poppy Dharsono Apresiasi Putusan Majelis yang Berpihak Terhadap UMKM

, Jakarta Poppy Dharsono mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Niaga atas dikabulkannya permohonan PKPU yang diajukan oleh kelima anggotanya kepada PT. Tozy Sentosa selaku pemilik dan pengelola Centro dan Parkson Department Store. Poppy merupakan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia ( APGAI ).

Sebelumnya, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Made Sukerini, SH, MH dengan hakim anggota 1 Dulhusin, SH, MH dan hakim anggota 2 Makmur SH, MH pada sidang putusan yang dibacakan pada 31 Maret 2021 siang atas kasus permohonan PKPU menyatakan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh kelima perusahaan anggota APGAI.

“Dikabulkannya permohonan PKPU oleh Majelis Hakim kami anggap merupakan sebuah bukti adanya keberpihakan dari sistem peradilan di tanah air kepada para pemasok yang kebanyakan adalah UMKM yang telah sekian bulan lamanya dibelut rasa ketidakpastian atas tagihan uang penjualan yang tidak dibayarkan," kata Poppy Dharsono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/3/2021).

2 dari 3 halaman

Kegagalan

Kasus Permohonan PKPU yang diajukan oleh kelima perusahaan sebagaimana diketahui berawal dari kegagalan PT. Tozy Sentosa dalam melakukan pembayaran ( pengembalian ) uang hasil penjualan KONSINYASI yang telah terjual digerai gerai Centro dan Parkson.

Selama persidangan PKPU terdapat kesan bahwa PT. Tozy Sentosa seolah pasrah atas upaya yang diajukan oleh pemasok, ditambah dengan fakta adanya beberapa gerai yang ditutup dalam beberapa minggu terakhir memberikan kesan bahwa PT. Tozy Sentosa ingin hengkang dari Indonesia.

3 dari 3 halaman

Kekhawatiran

PT. Tozy Sentosa adalah perusahaan PMA dibawah Parkson Retail Asia yang tercatat di lantai bursa Singapura, hal ini menimbulkan kekhawatiran Dewan Pengurus APGAI akan kerugian yang harus ditanggung oleh para pemasok lokal apabila aset yang dimiliki oleh PT. Tozy Sentosa jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban yang ditinggalkan.

Dewan Pengurus APGAI memohon campur tangan dan perlindungan dari instansi pemerintah terkait agar kekhawatiran ini tidak menjadi kenyataan dimana investor asing masuk menanamkan modal di Indonesia namun pada akhirnya membawa kerugian bagi para pemasok lokal.