Menanti Penulis-Penulis Lokal Lahir dari Perpustakaan Daerah

Menanti Penulis-Penulis Lokal Lahir dari Perpustakaan Daerah - Regional

, Jakarta - Perpustakaan kini bukan sekadar tempat tumpukan buku. Para kepala desa diminta menjadikan perpustakaan yang ada di desanya sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan yang berdaya saing maju. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, kualitas perpustakaan desa ditentukan oleh seberapa besar manfaatnya untuk warga.

"Kalau perpustakaan desa dimaknai hanya tempat untuk membaca, siapa yang mau membaca di perpustakaan desa, ketika mereka sibuk cari nafkah di kebun dan sawah?" katanya.

41.363 Desa di Indonesia Belum Punya Perpustakaan

Makanya, kata Syarif, semua orang harus tahu, perpustakaan sekarang bukan sekadar tempat baca buku, tapi sudah menjadi tempat siapa pun untuk berkarya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Jadi kepala desa harus punya kegiatan untuk mencerdaskan masyarakatnya, sesuai dengan kebutuhannya di perpus," ungkapnya.

Syarif Bando menambahkan, sejak 2018, Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah menjangkau perpustakaan desa, untuk bertransformasi menjadi tempat pemberdayaan masyarakat. Melalui penerapan buku ilmu terapan yang ada di perpustakaan dan pendampingan dari pustakawan serta pengelola perpustakaan, masyarakat bisa mengimplementasikan ilmu tersebut dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya, sehingga semakin berdaya dan sejahtera.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Memperingati Hari Buku Sedunia, selama satu pekan ini digelar Perpustakaan Rakyat Sepekan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Uniknya kegiatan ini digelar di jalanan desa dengan ratusan buku yang disediakan gratis.

2 dari 2 halaman

Peran Kaum Perempuan

Kaum perempuan dinilai memiliki potensi besar dalam memanfaatkan perpustakaan desa. Syarif Bando menyebut perempuan adalah sosok yang kreatif. Dia mencontohkan, banyak kisah sukses dari penerima manfaat program transformasi perpustakaan inklusi sosial yang merupakan kaum perempuan. Karenanya, dia meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar mendorong kepala desa meningkatkan kemampuan masyarakat melalui literasi.

"Kementerian Desa memastikan para perempuan di desa ini, memproduksi, pastilah sekelas home industry. Sehingga kita tidak butuh impor beras, penerima bansos semakin kurang," ujar Syarif, saat webinar bertajuk 'Pentingnya Literasi bagi Perempuan dalam Menunjang Perannya sebagai Pejuang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi' yang digelar Rabu (28/7/2021).

Syarif menegaskan, literasi bisa mengubah kehidupan individu. Literasi, yang bermakna kedalaman pengetahuan seseorang yang bisa diimplementasikan, akan memperkuat kehidupan masyarakat desa dan partisipasi kaum perempuan.

Syarif Bando juga mendorong agar semakin banyak penulis yang lahir dari desa. Para penulis diminta menggali potensi asli dari daerahnya sehingga bisa dikenal oleh daerah lain. Buku mengenai konten lokal juga diharapkan bisa memperkaya kuantitas buku di Indonesia yang dinilai masih kurang.

"Kementerian Desa bisa melombakan tentang buku konten lokal desa, baik dari sumber daya alam maupun kearifan lokal. Karena banyak desa di Indonesia yang bisa menerapkan contoh demokrasi terbaik di dunia," jelasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Taufik Madjid mengutarakan pentingnya literasi bagi perempuan dalam menunjang peran mereka sebagai pejuang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kelompok sosial marginal harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan desa.

"Maka setidaknya ada beberapa afirmasi yang dilakukan secara partisipatif, antara lain menjadikan kelompok-kelompok marginal. Kami menilai karena kami harus mendorong kelompok perempuan yang ada di desa, agar kehadirannya selain bisa mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di level desa, juga terlibat aktif dalam pembangunan desa," katanya.

Untuk mendorong hal tersebut, pada 2020, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendeklarasikan Desa Ramah Perempuan di Indonesia.