, Jambi - Setiap 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (International Women's Day). Bertepatan dengan itu, juga merefleksikan bahwa sampai sekarang masih banyak persoalan yang dialami oleh kelompok perempuan.
"Saya minta semua perempuan, ibu-ibu yang ada di sini mulai menyuarakan apa yang dirasakan (ketidakadilan), apa yang dialami perempuan di kampungnya," demikian yang pertama kali disampaikan Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Khalisa Khalid dihadapan puluhan perempuan.
Dalam sebuah agenda konsolidasi perempuan pejuang lingkungan dan sumber daya alam di Jambi, Rabu (4/3/2020), Khalisa mencoba mendoktrin para perempuan yang hadir mulai menyuarakan ketidakadilan gender yang dialami.
Advertisement
Misalnya kata Khalisa, ketika bicara kerusakan lingkungan hidup, dampak pembangunan yang serampangan, perempuan adalah kelompok rentan yang terdampak lebih besar. Karena, selama ini paradigma pengelolaan kekayaan alam telah menjauhkan peran perempuan.
Baca Juga
Hal itu juga dibuktikan hampir dibanyak kesempatan. Kelompok perempuan kerap ditinggalkan dalam setiap rencana pembangunan, baik dari tingkat desa atau kampung hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan masih mengabaikan kelompok perempuan.
Sekarang sudah saatnya mempunyai inisiatif untuk membangun ruang hidup, alternatif ekonomi. Selain itu, perempuan juga harus berinisiatif menyampaikan pendapat dan meyakinkan pemerintah bahwa perempuan juga bisa menjadi aktor ekonomi.
"Kita kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), jadi harus ada bagian atau inisiatif perempuan untuk mengelolanya. Kalau ekonomi perempuan bisa berjalan, maka ini bisa menjadi proteksi untuk ketahanan ekonomi dan pangan," kata Khalisa.
Keadilan gender menurut Khalisa, harus menjadi bagian terintegrasi dalam perjuangan guna mewujudkan keadilan ekologis. Perempuan mempunyai peran yang strategis dalam berbagai bidang, termasuk ambil bagian dalam setiap kebijakan yang ramah terhadap perempuan dan lingkungan hidup.
"Menyuarakan apa yang perempuan yang alami, saya contohkan apa yang dilakukan ibu-ibu Kendeng (menolak pabrik semen), meski kasus belum selesai dan hasilnya justru ketidakadilan. Bagaimana ibu-ibu Kendeng bisa terus berjuang hingga mendapatkan perhatian dari publik," kata Khalisa.
Dalam sebuah konsolidasi perempuan di Jambi tersebut, Khalisa meminta puluhan perempuan yang hadir supaya dapat memaparkan kondisi yang terjadi di kampungnya masing-masing, baik itu pembangunan, ekonomi atau perampasan hak.
Susilawati, salah seorang perempuan dari Desa Sogo, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir dalam konsolidasi itu menyampaikan, bahwa perempuan di desanya telah kehilangan hak kelola atas tanahnya yang sekarang diserobot perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Dia mengatakan, banyak perempuan di desanya yang kini hanya bekerja sebagai harian lepas di perusahaan setelah mereka tidak bisa menggarap lahan pertanian. Kondisi ini sudah terjadi belasan tahun.
"Sudah 15 tahun lamanya kami meminta hak kami dikembalikan, sudah mengadu kemana-kemana, dan sekarang harus kemana lagi kami mengadu," kata Susilawati.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Pemerintah menyerahkan surat presiden dan naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani menerima langsung naskah itu dari 6 menteri yang datang.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Rekomendasi
![Konsolidasi Perempuan Jambi](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/V7preX6v2uvw51iPvf1B2EHK8RE=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3070466/original/058314000_1583505160-IMG-20200306-WA0083.jpg)
Ketidakadilan dan kesetaraan gender masih jauh dari harapan. Menurut World Economic Forum (WEF) pada tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 8 (Asia Pasific) terkait kesenjangan gender global.
Sedangkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pemberdayaan Gender 2019 menempatkan perempuan sebagai tenaga profesional dengan presentase diangka 35 hingga 55 persen.
Dalam sebuah konsolidasi perempuan pejuang lingkungan hidup dan SDA di Jambi tersebut, para perempuan menyatakan akan terus berjuang mengelola sumber daya alam dengan pengetahuan yang mereka miliki.
Mereka juga saling berdiskusi atas masalah yang mereka hadapi dan mengidentifikasi akar masalah, hingga akhirnya konsolidasi itu menelurkan sejumlah rekomendasi.
Rekomendasi dari hasil konsolidasi perempuan dari pedesaan yang digagas Walhi tersebut, di antaranya adalah mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam yang terjadi di wilayah mereka.
Kemudian mereka meminta pemerintah untuk memulihkan alam yang rusak. Dan pemerintah segera mengakui serta melindungi wilayah kelola rakyat dan memfasilitasi dengan menguatkan ekonomi alternatif perempuan.
"Penguatan perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan hak-hak perempuan, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta wilayah kelola rakyat yang berkelanjutan."
Advertisement
Tantangan Kelola Rakyat Ditengah Omnibus Law Cipta Kerja
![Direktur Eksekutif Nasional Walhi](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/qVytByEuXrRdCQZqXaYIWaQ7LC4=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3070467/original/078144600_1583505160-Direktur_walhi.jpg)
Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah terus mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya Walhi. Selain dianggap akan mendiskriminasi hak pekerja perempuan, RUU Cipta Kerja ini juga akan semakin mempercepat kerusakan ekologi dan mengancam wilayah kelola rakyat.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengatakan, pemerintah masih terus disibukan dengan RUU Cipta Kerja, yang isinya tidak ada hubungan dengan penciptaan lapangan kerja. Dan justru menghilangkan pekerjaan rakyat yang sudah berproduksi.
Juga Omnibus Law RUU Cipta Kerja, menurut Nur Hidayati, merupakan sebuah perangkat hukum yang dibuat pemerintah untuk memuluskan investasi skala besar dengan cara membabat regulasi yang ada sebelumnya dan membungkam suara kritis dari rakyat.
"Saya kira masih banyak lagi potensi alam kita yang harus dikelola dengan lebih optimal. Di depan mata ada jutaan model ekonomi, ada jutaan rakyat yang mau produksi, tapi tidak punya akses, 60 persen wilayah daratan dikuasai konsesi dan korporasi," kata Nur Hidayati dalam sebuah Acetival Wilayah Kelola Rakyat di Jambi.
Yaya, begitu Nur Hidayati disapa, mengatakan, ketimbang membuat kebijakan RUU Cipta Kerja, sebaiknya pemerintah memberikan asistensi untuk meningkatkan produksi rakyat hingga akses pasarnya. Terbukti dengan asistensi itu bisa meningkatkan produktifitas dan rakyat mendapatkan harga jual yang lebih baik.
"Asistensi yang seharusnya dilakukan, misalnya soal akses pasar, kita tahu selama ini akses pasar dikuasi kartel, jadi ketika rakyat tidak punya bekingan, maka tidak bisa mengakses pasar, pecuma juga," katanya menjelaskan.
Sudah saatnya komponen masyarakat sipil, termasuk media untuk turut menyuarakan ekonomi rakyat yang telah berhasil. "Kalau enggak terus disuarakan, maka kita akan semakin sulit menandingi wacana pemerintah dari rencana investasi besar itu," kata Nur Hidayati.
Terkini Lainnya
Kronologi Siswa Keroyok Guru Hingga Babak Belur di dalam Kelas
Dosen di Gorontalo Diduga Paksa Istrinya Berhubungan Badan dengan Pria Lain
Misteri Kematian 2 Lansia di Rumah yang Sama di Purwakarta
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Rekomendasi
Tantangan Kelola Rakyat Ditengah Omnibus Law Cipta Kerja
Jambi
Hari Perempuan Internasional
konsolidasi perempuan jambi
ekonomi perempuan
lingkungan hidup jambi
perempuan dan ekonomi
Walhi Jambi
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Kesedihan Selimuti Fan Zone Copacabana Brasil
Mengejutkan, Uruguay Depak Brasil dari Copa America 2024
Hasil Copa America 2024 Uruguay vs Brasil: Selecao Kalah Dramatis Lewat Adu Penalti, La Celeste Tantang Kolombia di Semifinal
Hasil Copa America 2024 Kolombia vs Panama: Gulung Los Canaleros 5-0, Luis Diaz Cs Kunci Tiket Semifinal
Saksikan Live Streaming Copa America 2024 Uruguay vs Brasil, Segera Dimulai
Ketua KPU
KPU Minta Kasus Pencabulan Hasyim Asy'ari Tidak Menyeret-nyeret Keluarga
Tak Cuma Gaji Puluhan Juta, Hasyim Asy'ari Dapat Sederet Fasilitas Ini Saat jadi Ketua KPU
Megawati Kecewa Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Kok Begitu Ya, Pusing Saya
Infografis DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila
Top 3 News: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Beri Fasilitas Korban Asusila Apartemen di Jaksel dan Uang Perbulan
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Maju Pilkada 2024, Eman Suherman Berkomitmen Tulus Bantu Warga Majalengka
KPU Diminta Perkuat Iman Usai Tercoreng kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Lumayan! Ini Besaran Gaji PPS Pilkada 2024 dan Masa Kerjanya, Simak Cara Daftarnya
Bawaslu Sulut Pastikan Pengungsi Gunung Ruang Punya Hak Pilih dalam Pilkada 2024
Nadiem Makarim Masuk Daftar Usulan Cagub DKI dari PSI Jakut
Hasil Mukerwil DPW PPP Sulsel: Dukung Kepemimpinan Mardiono hingga Sepakat Sukseskan Pilkada 2024
TOPIK POPULER
Populer
Ceria dan Segarnya Hana Kotoba, Digital Single Ketiga Nanaka Suwa Dirilis
Ustad di Makassar Disekap dan Dianiaya, Polisi Tangkap 5 Terduga Pelaku
Konsol Switch akan Tampilkan Putri Zelda jadi Protagonis, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Seger Dirilis
Buntut Panjang Penutupan Tempat Ibadah Ahmadiyah di Garut
Momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Ikut Tapa Bisu di Kirab Malam 1 Sura Pura Mangkunegaran
Melihat Tambang Batu Bara Sebagai Penyedia Energi yang Harus Menjaga Lingkungan
Caleg DPRD Terpilih Kota Kupang jadi Tersangka Kasus Kredit Fiktif Bank NTT
Bawaslu Sulut Pastikan Pengungsi Gunung Ruang Punya Hak Pilih dalam Pilkada 2024
Pemblokiran Jalan Desa di Tasikmalaya Berakhir, Pemilik Lahan Senyum-Senyum Dapat Duit Rp10 Juta
Berkunjung ke Sentra Kerajinan Rajapolah, Surganga Prakarya di Tasikmalaya
Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Hadiah Piala Eropa atau Euro 2024 Bikin Ngiler, Cek di Sini Besarannya
Akanji Gagal Penalti di Laga Inggris Vs Swiss, Punya Nilai Pasar Rp 782 Miliar
Cristiano Ronaldo Buka Suara usai Gagal Antar Portugal ke Semifinal Euro 2024, Apa Katanya?
Tampil Kompak, Ini 7 Potret Andrea Dian dan Ganindra Bimo Nonton Euro 2024 di Jerman
Berita Terkini
3 Alasan Timnas Indonesia Layak Juara Piala AFF U-19 2024
Kronologi Warga Tewas Tertembak Senjata Api Milik Anggota DPRD Lampung Tengah
Turis Indonesia Rugi hingga Rp20 Juta Saat Liburan ke Jepang, Beri Saran Pesan Tiket Pesawat Lintas Kota dan Riset Destinasi
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Senin 8 Juli 2024
Update Korban Longsor Tambang Suwawa, 2 Tewas 4 dalam Pencarian
Cegah Pungli Dunia Pendidikan, Satgas Saber Pungli Provinsi Jabar Luncurkan Film "Hantu di Sekolah"
Kebaikan Itu Tidak Usah Muluk-Muluk Kata Gus Baha, Emang Kenapa?
Momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Ikut Tapa Bisu di Kirab Malam 1 Sura Pura Mangkunegaran
Gempa Batang, BNPB Siapkan Lokasi Pengungsian dan Pendataan Warga Terdampak
Dari Mojang Bandung, Harashta Toreh Sejarah jadi Miss Supranational 2024
Ribuan Muda Mudi Padati Gelaran Pertamina Weekend Fest 2024
Menurut UAH Sebutan Bulan Muharram itu Keliru, Seharusnya Disebut Ini
Nadhif Basalamah Sukses Bikin Penonton Pertamina Weekend Fest 2024 Bergalau Ria
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini