Sektor Perhubungan Kacau Bikin Galau Warga Pulau Terluar Bengkulu, Mengapa?

, Bengkulu - Masih lekat dalam ingatan kita, kecelakaan maut Bus Sriwijaya Bengkulu tujuan Palembang yang merenggut puluhan nyawa manusia beberapa waktu lalu. Pengelolaan transportasi sektor perhubungan yang tidak cermat kembali terjadi.

Kali ini ribuan jiwa penghuni Pulau Enggano yang tercatat sebagai pulau terluar bagian barat Republik Indonesia menjadi korban. Kegagalan pengelolaan sektor perhubungan ini bahkan berimbas sangat luas. Kapal yang sedianya menjadi trasportasi utama orang dan barang dari Bengkulu menuju Enggano tidak beroperasi.

Akibatnya, logistik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan warga satu kematan itu tidak bisa tersalurkan. Kondisi ini memicu kepumpuhan hampir di semua seektor dan sendi kehidupan di Pulau Enggano. Terparah, dalam tiga pekan terakhir, listrik di wilayah itu tidak menyala sama sekali.

Salah seorang mahasiswi asal Pulau Enggano yang kuliah di Kota Bengkulu Wista Elismadevi Kaha menuturkan, saat ini mereka tidak bisa lagi menghubungi pihak keluarga di Pulau Enggano karena tidak ada jaringan komunikasi yang bisa digunakan.

"Kami tidak tahu kondisi orang tua dan keluarga kami di sana, semua saluran komunikasi terputus," ucap Wista di Bengkulu Jumat 7 Febrari 2020.

Tidak hanya komunikasi, kontak terakhir dengan keluarga di Enggano, sejak tiga pekan lalu, anak-anak juga tidak bisa datang ke sekolah, karena bahan bakan kendaraan sudah tidak ada lagi. Nelayan juga tidak bisa melaut karena tidak bisa menghidupkan mesin kapal. Penderitaan masyarakat sangat terasa pada malam hari, tidak ada listrik artinya, mereka rela gelap-gelapan dan tidak ada yang bisa dilakukan.

"Kami juga bagian dari Bengkulu, Indonesia, tolong bantu kami," ungkap Wista.

2 dari 3 halaman

Warga Ancam Pisah Dari NKRI

Sektor Perhubungan Kacau, Mahasiswi Enggano Di Bengkulu Galau — Wista, salah seorang mahasiswi asal Pulau Enggano yang sedang galau. (/Yuliardi Hardjo)

Penderitaan masyarakat Pulau Enggano sudah memuncak. Puluhan masyarakat adat mendatangi kantor camat setempat pada Kamis 6 Februari 2020, kemarin. Koordinator aksi Suwaidi Kaarubi mengatakan, kondisi membuat warga merasa bukan bagian dari NKRI.

"Jangan sampai yang kami rasakan ini tidak membuat kejadian sepeti saudara kami di Aceh dan Papua," ujar Suwaidi.

Krisis BBM akibat kekacauan transportasi ini membuat masyarakat gelisah dan merasa hidup bukan di Republik Indonesia yang sudah merdeka selama 75 tahun. Mereka bahkan meninta presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengatasi persoalan ini.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta masyarakat Pulau Enggano untuk bersabar. Saat ini, trasportasi laut yang bisa melayani masyarakat dan orang yaitu Pulo Tello sudah selesai dibenahi atau docking. Dalam beberapa hari ke depan, kapal sudah bisa berlayar melayani warga dengan normal.

"Sedang dalam perjalanan dari pelabuhan Tanjung Priok," ujar Rohidin.

3 dari 3 halaman

DPRD Minta Evaluasi Dinas Perhubungan

Kekacauan sektor transportasi juga sempat terjadi pada pengaturan lampu lalu lintas atau traffic light. Bahkan, lampu lalu lintas di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu sempat tidak berfungsi dalam waktu yang lama. Meskipun saat ini sudah berfungsi normal kembali.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Syamsi mengaku geram saat mendapat alasan tidak ada anggaran ketika lampu tersebut padam. Menurutnya, jika hanya persoalan lampu jalan yang menyebabkan kekacauan lalu lintas, dia mempertanyakan kinerja Dinas Perhubungan.

"Ada anggaran pemeliharaan yang bisa dipergunakan untuk memperbaiki yang rusak," tegas Edwar.

Jika anggaran yang tidak mencukupi, pemerintah daerah bisa berkirim surat ke dewan. Untuk mengupayakan ketersediaan anggaran secara cepat atau jika ada pihak ada pihak ketiga yang ingin mengerjakan terlebih dahulu dan ada jaminan akan dianggarkan. Jangan sampai memicu kecelakaan.

"Saya tidak habis pikir argumentasi Dinas Pehubungan jika hanya masalah anggaran," ucapnya.

Pihaknya juga meminta untuk melakukan rasionalisasi terhadap anggaran perjalan dinas di semua OPD dalam jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu. Anggaran perjalanan dinas itu harus dipangkas.

"Gubernur harus evaluasi Kepala Dinas Perhubungan, ini menyangkut kredibilitas Pak Gubernur," kata Edwar Syamsi.

kecelakaan bus