Diskominfo Provinsi Kalsel Gelar Pelatihan GCIO Guna Perkuat Penerapan SPBE

Diskominfo Provinsi Kalsel Gelar Pelatihan GCIO Guna Perkuat Penerapan SPBE - News

, Jakarta Sebagai langkah jitu untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang tata kelola digital di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalimantan Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Pelatihan Manajemen Tata Kelola Digital (Government Chief Information Officer).

Selain untuk meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan pemerintahan, pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Kalimantan Selatan.

"Saya kira pelatihan ini sangat penting karena salah satu unsur dalam tata kelola itu adalah kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) salah satunya," ujar Kepala Diskominfo Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim.

"Dalam kegiatan ini, kami mengajak para leader dari kepala dinas, kepala OPD, kabid, kepala seksi yang kami prioritaskan untuk ditingkatkan kompetensinya," jelasnya.

Muslim pun berharap agar pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan para pejabat tersebut dalam rangka membuat pola perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, monitoring, dan evaluasi sistem pemerintahan agar semakin baik.

"Karena dengan berjalan dengan baik saya yakin berbagai titik kelemahan dan belum optimal dapat ditingkatkan kembali," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Komitmen Membuat Terobosan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Raih Penghargaan Reformasi Birokrasi — Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Muhamad Muslim (sasirangan kuning) menerima Penghargaan Merdeka Awards 2023 kategori Program Reformasi Birokrasi. (/ist)

Muslim mengungkapkan bahwa hingga kini, Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan tidak henti-hentinya membuat terobosan dalam rangka transformasi digital dalam rangka menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Di antaranya adalah lebih menyederhanakan pelayan publik dan pelayanan publik itu didukung dengan berbagai aplikasi yang berada pada portal terintegrasi. Selain itu, kami juga punya layanan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan," ungkapnya.

"Dua hal ini yang kami dorong terus sehingga pelayanan publik yang kami berikan lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka reformasi birokrasi dan ini juga merupakan arahan dan strategi yang dikerahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin," jelas Muslim.

Di sisi lain, dirinya juga menyebut beberapa strategi dalam rangka mengurangi gap infrastruktur digital yang dapat menghambat percepatan transformasi digital di Provinsi Kalimantan Selatan.

"Jadi kami memetakan, pertama terkait dengan infrastruktur (arsitekturnya), kami membuat sebuah perencanaan yang berkonsultasi dengan konsultan terpercaya dengan tujuan mengidentifikasi apa saja infrastruktur yang harus dipenuhi terlebih dahulu," sebut Muslim.

"Kami juga memanfaatkan segala sumber yang ada dan tekoneksi di antara pemerintah kabupaten/kota di provinsi, jadi beberapa kerja sama sudah dilakukan," jelasnya.

Muslim menyebut, pihaknya pun membuat klaster agar sambungan infrastruktur secara bersama antara pemerintah di kabupaten/kota dengan provinsi saling terhubung.

3 dari 3 halaman

Perkuat CSIRT

Di tengah ancaman serangan siber yang kerap terjadi dalam penerapan tata kelola digital di sektor pemerintahan, Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan pun tanggap cepat dengan membentuk CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang sudah dibentuk sejak 2020 silam.

"Dalam mencegah serangan siber, kami punya tim respons cepat tanggap yang namanya CSIRT dan kami dorong setiap kabupaten/kota memiliki hal tersebut," ujar Muslim.

"Jadi beberapa waktu ini, deklarasi dan launching untuk tim tersebut sangat banyak agar ada rasa tanggung jawab dari setiap daerah tersebut," imbuhnya.

Muslim menyebut bahwa di tingkat provinsi, pihaknya selalu terhubung dengan CSIRT untuk terus menjaga kualitas pelayanan publik.

"Tim ini tidak hanya antar pemerintah saja, tapi melibatkan akademisi dan pakar dan terkoneksi dengan teman-teman di BSN. Dan ini menjadi concern kami, ketika ada anomali itu menjadi concern," sebutnya.

(*)