Prosesi Penyatuan Tanah-Air di IKN, Jokowi: Bentuk Kebinekaan dan Persatuan Kuat Indonesia

Prosesi Penyatuan Tanah-Air di IKN, Jokowi: Bentuk Kebinekaan dan Persatuan Kuat Indonesia - News

, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi selesai menjalani prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia, di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Menurut dia, prosesi ini merupakan bentuk persatuan kuat Indonesia dalam membangun IKN.

"Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/3/2022).

Dia menyampaikan terima kasih kepada para gubernur serta 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur yang hadir dalam prosesi ini. Jokowi mengatakan prosesi ini menandakan pekerjaan besar yang segera dimulai yakni, pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan ibu kota Nusantara," katanya.

Adapun masing-masing gubernur maupun perwakilannya membawa tanah dan air dari wilayahnya. Tanah dan air itu lalu disatukan ke dalam sebuah wadah oleh Jokowi.

"Baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan menjadi lokasi ibu lota Nusantara dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur," ujar Jokowi.

Seniman I Nyoman Nuarta, tiba-tiba memposting desain Istana Presiden di Ibu Kota Negara Baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur, melalui akun media sosial miliknya.

2 dari 2 halaman

Pentingnya Kolaborasi

Presiden Jokowi melaksanakan kegiatan penyatuan tanah dan air nusantara, yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia, di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).

Dia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pembangunan IKN. Jokowi juga berterima kasih yang kepada lembaga-lembaga tinggi negara seperti, MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Komisi Yudisial dalam mendukung dimulainya pembangunan IKN.

"Kolaborasi antara pemerintah pusat pemerintah daerah tni, polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibukota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud," tutur Jokowi.