Anies Sebut Denda Prokes Kafe hingga Restoran di Jakarta Capai Rp 6,9 Miliar

, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, denda yang terkumpul dari pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 yang dikenakan kepada perusahaan dan pengelola kafe maupun restoran di Ibu Kota mencapai Rp 6,9 miliar.

Hal itu disampaikan Anies saat melakukan operasi penertiban aktivitas kafe, rumah makan, dan restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta pada Jumat (18/6/2021) malam.

VIDEO: Viral Mobil Parkir Sembarangan, Berujung Halangi Akses Rumah Makan

Restoran, rumah makan dan kafe dapat diancam denda maksimal Rp 50 juta hingga pencabutan izin jika melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara berulang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 3 Tahun 2021.

"Kita ini sudah memberikan denda sampai terkumpul Rp 6,9 miliar (karena) pelanggaran," kata Anies dikutip dari Antara.

Dalam peninjauan tersebut, petugas masih menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan (prokes), yakni melampaui batas kapasitas 50 persen pengunjung.

Anies menegaskan, bahwa pengenaan sanksi tidak hanya ditujukan pada pengelola restoran, kafe, dan rumah makan saja, tetapi juga masyarakat atau pengunjung yang tidak menggunakan masker.

Sanksi denda yang dikenakan terhadap masyarakat yang tidak mengenakan masker mencapai Rp 250 ribu.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kota Jakarta saat ini mengalami lonjakan angka positif Covid-19 yang amat tinggi dalam sepekan terakhir. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengingatkan, Pemprov akan melakukan pengetatan ekstra, jika Jakarta memasuki fase genting Covid-19.

2 dari 3 halaman

Sanksi untuk Keselamatan

FOTO: PSBB Diperpanjang, PKL Tanah Abang Kembali Ditertibkan — Petugas Satpol PP melakukan sosialisasi saat menertibkan pedagang yang nekat berjualan selama masa pandemi COVID-19 di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/5/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambah PSBB selama 14 hari mulai tanggal 22 Mei 2020. (/Faizal Fanani)

Namun demikian, Anies mengingatkan ancaman sanksi denda ini bukan karena penegakan peraturan gubernur semata, namun pedoman keselamatan seluruh warga dari paparan Covid-19.

"Ini bukan soal penegakan aturan saja, tapi soal keselamatan. Kita taati aturannya. Jadi jangan kalau kita mau datang, baru tertib. Karena ini soal keselamatan," tegas Anies.

3 dari 3 halaman