Viral Beras Bansos Bergambar Paslon Capres-Cawapres, Bos Bulog Buka Suara

, Jakarta Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara perihal viral keberadaan bantuan sosial (bansos) Bergambar Paslon Capres-Cawapres.

Dia memastikan jika beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikemas dan didistribusikan tanpa memuat atribut capres apapun.

“Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional,” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi melansir Antara di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Dalam pendistribusiannya, lanjutnya, Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor baik ritel modern maupun pasar tradisional agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut.

“Sehingga, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras,” ucapnya.

Terkait adanya penemuan beras SPHP yang ditempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bayu mengaku bahwa Bulog tidak lagi mempunyai wewenang mengatur penggunaan beras begitu sudah beredar di masyarakat.

“Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi membantah bahwa pihaknya maupun Bulog dengan sengaja menempel salah satu stiker paslon capres-cawapres pada beras SPHP.

Dia menegaskan bahwa beras SPHP merupakan bantuan pangan yang disiapkan oleh negara dan menggunakan uang negara.

“Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Badan Pangan Nasional atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit,” ujarnya.

Adapun realisasi penyaluran beras SPHP pada 2023 mencapai 1,196 juta ton dari target yang ada di 1,085 juta ton atau 110,30 persen.

Untuk 2024, secara nasional SPHP beras ditargetkan dapat mencapai 1,2 juta ton. Khusus untuk Januari-Maret, SPHP akan diupayakan mencapai 200 ribu ton tiap bulan.

2 dari 3 halaman

Kata KPK

Bansos Beras — Warga mengambil beras bantuan sosial di Kantor Kelurahan Meruyung, Depok, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023). Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog membagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras kepada masyarakat berpendapatan rendah selama 3 bulan masing-masing 10 kg per keluarga penerima manfaat (KPM). (merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP) milik milik Bulog yang ditempeli stiker pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. KPK pun mewanti-wanti adanya conflict of interest (COI).

"Kemudian terkait dengan bansos yang ada logo-logo calon-calon tertentu, sekali lagi kami di KPK sebetulnya sudah berkali-kali mengingatkan, dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan, COI," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat konferensi pers, Kamis (25/1/2024).

Ia menegaskan konflik kepentingan sebagai akar dari persoalan korupsi, meskipun terkadang pihak tertentu berdalih dengan alasan bantuan semata dan tidak mengambil keuntungan.

Menurut Alex, keuntungan tidak hanya didapatkan dalam bentuk uang semata, terlebih dalam kontestasi pemilu di mana masing-masing pasangan capres saling berebutan suara dengan memikat hati masyarakat.

3 dari 3 halaman

Tidak untuk Kampanye

Penampakan bantuan sosial (Bansos) bulog yang ditempeli stiker Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Dok. Istimewa)

Sementara itu, di satu sisi, peruntukan bansos itu pun bersumber dari APBN yang semestinya tidak dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.

"Para calon itu berusaha untuk menarik simpati dari rakyat dengan adanya bantuan bantuan berlogo paslon," kata Alex.

"Masyarakat tertentu yang mungkin tidak memahami bagaimana mekanisme keuangan negara dengan adanya logo pasangan tertentu, rakyat yang tidak memahami kan melihat bahwa bansos ini sumber uangnya seorang dari pasangan yang bersangkutan," pungkas dia.

Alex menegaskan fenomena tersebut jelas terdapat unsur konflik kepentingan. Hanya saja belum diketahui apakah ada dugaan korupsi di dalamnya.