Menko Luhut Sentil Pejabat yang Ikut-ikutan Isu Pemakzulan Jokowi

, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyentil pejabat negara yang ikut berkomentar ditengah isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia turut mempertanyakan maksud dari isu pemakzulan Kepala Negara tersebut.

Menko Luhut terlihat mempertanyakan maksud dari beredarnya isu pemakzulan Jokowi. Melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dia mengaku sedih dengan beredarnya isu tersebut.

"Apasih yang mau dimakzulkan? itu enggak ngerti saya, dan saya juga terus terang sedih juga," ucap Menko Luhut, Rabu (17/1/2024).

Dia pun menyayangkan isu ini beredar luas. Bahkan, Menko Luhut mengakui ada beberapa pejabat negara yang ikut terlibat berkomentar mengenai isu tersebut.

"Kok sampai begitu ramai kita ramai kita ngomong dan ada pejabat negara juga yang ikut ngomong berkomentar, saya pikir enggak bener," ungkap dia.

Dia juga turut mempertanyakan proses pemakzulan yang dimaksud jika dilakukan saat ini. Mengingat, ada pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang. Disamping itu, jabatan Presiden Jokowi akan habis pada Oktober 2024.

"Kalau pun dilakukan pemakzulan sekarang, apa iya prosesnya bisa dilakukan kan gak bisa parpolnya ini banyak sekali, jadi ngapain kita bikin keributan politik yang ndak perlu menurut saya," tuturnya.

"Yaudahlah, sekarang tinggal tanggal 14 Februari pilpres ya sudah, kita coblos saja sesuai hati nurani kita masing-masing," pungkas Menko Luhut.

2 dari 4 halaman

Masifnya Sebaran Informasi

20160517- Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan-Jakarta- Herman Zakharia — Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan saat wawancara khusus di SCTV Tower, Jakarta, Selasa (17/5) Luhut berbagi cerita tentang masalah komunis, Poso dan pemilihan Ketua Partai Golkar. (/Herman Zakharia)

Melengkapi unggahannya, Menko Luhut turut menulis fenomena sebaran informasi yang pesat ditengah perjalanan menuju Pemilu 2024. Dia pun meminta masyarakat secara bijak menggunakan hak pilihnya.

"Saya memahami bahwa di tengah pesatnya sebaran informasi saat ini, kabar dan isu bermunculan bak jamur di musim penghujan. Maka dari itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang akan memilih pemimpin baru di tanggal 14 Februari nanti, untuk menggunakan hak pilih secara bijaksana," pintanya.

"Gunakan akal kita untuk menyaring dan memilah informasi yang faktual dan valid. Kenali calon pemimpin dari apa yang sudah dia kerjakan, bukan sekedar dari penilaian dan opini satu atau beberapa orang," tambah Menko Luhut.

3 dari 4 halaman

Tanggapan Presiden Jokowi

Presiden Jokowi tengah mengumumkan mencabut status pandemi Covid-19 menjadi memasuki masa endemi, mulai Rabu (21/6/2023). (Istimewa)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan presiden sebelum Pemilu 2024. Jokowi masih menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang semakin berat di sisa akhir masa jabatannya.

"Ya tentu beliau (presiden) tidak terlalu terganggu dengan wacana ini karena beliau tetap bekerja seperti biasanya," jelas Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (16/1/2024).

"Karena tugas-tugas pemerintahan semakin berat, terutama tahun 2024 banyak hal yang harus diselesaikan oleh presiden. Jadi sama sekali tidak terganggu (dengan isu pemakzulan)," sambungnya.

4 dari 4 halaman

Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (24/2/2023). (Foto: Sekretariat Presiden)

Dia mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, berdasarkan hasil survei, masih cukup tinggi. Ari menyebut hal ini menandakan bahwa masyarakat masih menghargai dan percaya dengan kepemimpinan Jokowi.

"Kita akan kembalikan penilaian itu kepada masyarakat. Kalau kita lihat dari survei lembaga kredibel, tingkat kepercayaan dan juga tingkat keyakinan, dan juga kepuasan kepada presiden masih cukup tinggi, 75 persen, di atas 75 persen," tuturnya.

Selain itu, kata dia, masyarakat daerah juga masih antusias menyambut kunjungan dan berdialog dengan Jokowi . Ari menuturkan Jokowi masih bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Itu menunjukkan bahwa presiden ttp bekerja untuk kepentingan rakyat. Tidak hanya dilihat dari hasil survei tapi bagaimana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," pungkas Ari.