Anies Baswedan Kritik IKN, Sekjen PUPR Beri Jawaban Menohok

, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah buka suara terkait kritik yang menyasar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menegaskan kalau IKN tak dibangun untuk golongan tertentu saja.

Sebelumnya, Calon Presiden Anies Baswedan sempat melayangkan kritik terhadap IKN. Dia menilai kalau IKN hanya untuk aparat pemerintah saja, dan pernah menyampaikan rencana evaluasi pembangunan IKN.

VIDEO: Diundang Jadi Saksi, Anies Datang ke Pernikahan Putri Ketujuh Rizieq Shihab
Anies Baswedan Jadi Saksi Pernikahan Putri ke-7 Rizieq Shihab
Romansa Masa Muda Anies Baswedan Diangkat ke Layar Lebar Lewat Film Senyum Manies Love Story

Sementara, Zainal berkaca pada pengembangan ibu kota di Amerika Serikat (AS). Menurutnya, dalam proses pengembangan itu, perlu waktu yang bertahap.

"Jadi, dalam perkembangan kota baru pasti tak akan terus 'brek' kaya transmigrasi, tentu berkembang sesuai dengan perkembangan-perkembangan," kata dia saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Mohammad Zainal menegaskan kembali pembangunan IKN tak sebatas pada pemisahan ibu kota. Tapi juga memperhatikan untuk hadirnya pusat pertumbuhan baru.

"Umumnya kalau kita baca teori, kita baca yang namanya ibu kota itu pasti akan menyedot perhatian kan, beda, kalau kayak Australia misalkan Canberra ya memang Canberra didesain hanya kota untuk pemerintahan. Kalau ingin lihat sekarang ya Canberra sepi," ucapnya.

Zainal mengatakan pembangunan sebuah kota tentu melihat pada desain tujuannya. Untuk IKN sendiri, menurutnya sudah jadi tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mejadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Tergantung desain mau seperti apa, tapi presiden sudah sampaikan ini menjadi pusat pertumbuhan baru, memindahkan," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

IKN Milik Semua Orang

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono merespons pernyataan calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan yang menyebut manfaat IKN hanya dirasakan aparatur negara.

Bambang mengatakan IKN dibentuk untuk semua kalangan dan manfaatnya akan dirasakan seluruh pihak.

"Ini semua kan memang milik kita bersama. Jadi kita inginkan bahwa semua ini tentu akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Nusantara didesain sebagai kota untuk semua," kata Bambang Susantono di Media Center Indonesia Maju, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Diberitakan sebelumnya, Anies menyoroti soal IKN saat berdiskusi dengan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal di acara CIFP 2023.

Anies Baswedan menilai manfaat IKN hanya dapat dirasakan oleh aparat negara yang akan bekerja untuk negara.

Padahal, kata Anies, seharusnya pejabat bekerja untuk rakyat dengan membangun dan menyediakan fasilitas yang mumpuni.

3 dari 3 halaman

Anies akan Kaji IKN jika Jadi Presiden

Kampanye Perdana Anies Baswedan — Dia mencontohkan dirinya sempat kesulitan dalam melepas kepemilikan saham pabrik bir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut keputusan soal saham bir tidak dipegang oleh partai pengusungnya. (/Faizal Fanani)

Anies juga sempat mengatakan bakal mengkaji kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Anies menyebut akan mengkaji ulang undang-undang (UU) IKN jika jadi presiden terpilih di pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Anies menjawab pertanyaan di acara Desak Anies di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2024).

"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," kata Anies.

Anies menyampaikan, saat ini IKN sudah dimuat dalam bentuk Undang-Undang IKN. Sehingga, kata dia, selama undang-undang tersebut masih ada dan tak diubah, IKN Nusantara akan lanjut dibangun.

"Saat ini, itu sudah jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan," kata Anies.

Menurut Anies, anggaran pembangunan IKN amat besar. Dia menilai, anggaran itu seharusnya diperuntukkan bagi permasalahan lain yang lebih genting, semisal pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga puskesmas.

"Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," ungkap Anies.