, Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan kartu kredit pemerintah pada Senin 8 Mei 2023. Kartu kredit pemerintah ini akan dipakai oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk belanja atau pengadaan barang dan jasa dalam negeri.
Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menjelaskan, ada untung dan rugi dengan adanya kartu kredit pemerintah ini. Keuntungan dari kartu kredit ini adalah kementerian, lembaga, dan Pemda akan fleksibel saat memanfaatkan anggaran.
Baca Juga
"Karena bisa belanja dulu baru kemudian diklaimkan ke APBN/APBD," kata Badiul kepada merdeka.com, Selasa (9/5/2023).
Advertisement
Sudah bukan hal asing didengar pencairan anggaran untuk pemerintah daerah kerap terlambat. Dampaknya, pembangunan daerah menjadi tersendat.
Di satu sisi, kartu kredit pemerintah tak luput dari kekuarangan. Menurut Badiul, pengawasan dalam penggunaan kartu tersebut masih menjadi persoalan. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 pemegang kartu kredit pemerintah adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang berstatus sebagai Pejabat Negara, PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan KKP berdasar penetapan oleh KPA.
Dengan kata lain, imbuh Badiul, pengawasan kartu kredit pemerintah di setiap instansi dilakukan oleh pengawas internal. Sementara belakangan ini, pengawas internal justru dipertanyakan karena dianggap lalai atau luput terhadap kewenangan penggunaan anggaran.
"Jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik tentu ini sangat berpotensi terjadinya pemborosan, karena pengajuan di luar limit bisa dilakukan lebih fleksibel, meski ada prosedur yang harus dilalui," jelasnya.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
BI Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah, Biaya Transaksi 0 Persen
![Kartu kredit/unsplash Rupixen](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/vpkhCOmmtHSYyPCiRMOShv8uVks=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2999936/original/009372700_1576663633-rupixen-com-Q59HmzK38eQ-unsplash.jpg)
Bank Indonesia resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI). Menariknya, dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, tak ada biaya transaksi yang dikenakan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap peluncuran dilakukan atas sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia dan industri keuangan.
"Pada hari ini kami juga bersama bapak presiden meluncurkan kartu kredit domestik untuk pemerintah," ungkapnya dalam FEKDI, di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).
Perry berujar, keuntungan penggunakan kartu kredit pemerintah ini, dalam proses transaksinya tidak dikenakan biaya tambahan alias 0 persen bagi pengguna pemerintah. Serta, untuk kios atau merchant, dikenakan biaya yang lebih efisien dari biasanya.
"Bahwa transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah menggunakan kartu domestik, dengan biaya yang 0 persen untuk pemerintah dan juga biaya untuk merchant itu lebih efisien," kata Perry.
"Dan sekaligus tentu bagian dari gerakan bangga buatan Indonesia," sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, secara virtual, Presiden Joko Widodo langsung meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan KKP ini. Utamanya menggenjot transaksi produk asli dalam negeri.
"Saya minta seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," ungkap Jokowi.
Advertisement
Mudahkan Belanja
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penguatan penggunaan kartu kredit pemerintah yang bakal resmi diluncurkan pada Mei 2023 ini. Menurutnya, penggunaan kartu kredit pemerintah bisa mendukung transparansi belanja pemerintah.
Menurutnya, ini juga jadi satu inovasi yang perlu diperkuat. Utamanya pada sisi ekonomi dan sistem keuangan digital yang juga jadi perhatiannya saat ini.
"Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat," ujar dia dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).
Dia menekankan inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital perlu terus dikembangkan. Salah satu yang sudah diinisiasi ada QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah.
"Inovasi keuangan digital seperti kartu kredit pemerintah harus terus diperkuat untuk memudahkan belanja barang pemerintah pusat dan daerah," kata dia.
"Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah," sambung Jokowi.
Dia berharap, penggunaan kartu kredit pemerintah maupun QRIS antarnegara bisa dilakukan dan berpihak pada produk UMKM. Pada sisi belanja pemerintah, berarti mendorong peembelian produk dalam negeri.
"Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati memperhatikan dna memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik," ungkapnya.
![Infografis Intip Data Kartu Kredit](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/GHDZ0svO2Uf-P1xFuAlrOe2rJ1Y=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1867562/original/081292400_1517831500-180205_DJP_Intip_Data_Kartu_Kredit_Nasabah.jpg)
Terkini Lainnya
Apa Itu Gestun? Ketahui Risiko dan Alasan Dilarang oleh Bank Indonesia
Samsung BRI Credit Card Resmi Hadir, Ini Ragam Keuntungannya!
Pakai Kartu Kredit, Pemda Diminta Giat Belanja Barang UMKM
BI Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah, Biaya Transaksi 0 Persen
Mudahkan Belanja
Kartu Kredit
Bank Indonesia
Kartu Kredit Pemerintah
Kartu Kredit Pemerintah Domestik
Fitra
Rekomendasi
Samsung BRI Credit Card Resmi Hadir, Ini Ragam Keuntungannya!
Pakai Kartu Kredit, Pemda Diminta Giat Belanja Barang UMKM
Pemda Didorong Serap Habis APBD 2024 Pakai Kartu Kredit
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Hasil Copa America 2024: Diwarnai Drama Adu Penalti, Kanada Kalahkan Venezuela dan Tantang Argentina di Semifinal
Jadwal Link Siaran Langsung Copa America 2024 Venezuela vs Kanada, Sabtu 6 Juli di Vidio
Reaksi Lionel Messi Gagal Penalti di Duel Argentina Vs Ekuador
Hasil Copa America 2024: Argentina Susah Payah Tundukkan Ekuador Lewat Adu Penalti
Ketua KPU
KPU Minta Kasus Pencabulan Hasyim Asy'ari Tidak Menyeret-nyeret Keluarga
Tak Cuma Gaji Puluhan Juta, Hasyim Asy'ari Dapat Sederet Fasilitas Ini Saat jadi Ketua KPU
Megawati Kecewa Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Kok Begitu Ya, Pusing Saya
Infografis DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila
Top 3 News: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Beri Fasilitas Korban Asusila Apartemen di Jaksel dan Uang Perbulan
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Pastikan Hak Politik Penyandang Disabilitas Terjamin di Pilkada 2024, KPU DKI Jakarta Mutakhirkan Data Pemilih
Infografis Bursa Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Pilgub Sumut 2024
Survei TBRC: Jelang Pilkada 2024 Kabupaten Yalimo Papua, Nama Bupati Petahana Unggul
Faldo Maldini Pamitan ke Jokowi Sebelum Maju Pilkada Tangerang
Pilkada Sulteng 2024, PKS Beri Surat Rekomendasi untuk Pasangan Anwar-Reny
Peluang PDIP Usung Bobby Nasution di Pilgub Sumut, Puan: Belum Ada Keputusan, Tapi Bisa Jadi
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Sederet Lowongan Kerja Terbaru buat Lulusan SMA/SMK, Simak Posisi dan Persyaratannya
Lowongan Kerja Pegadaian Lulusan D3 dan S1, Simak Syaratnya
10 Provinsi dengan Jumlah Lowongan Kerja Terbanyak
Populer
Apa Saja Manfaat Sertifikat Tanah Elektronik?
Harga Emas Sentuh Level Tertinggi Usai Rilis Data Pekerjaan AS
Perlukah Pemerintah Bentuk Satgas Penertiban Impor Ilegal?
Dibangun Sejak 2018, Terminal Bus Demak Akhirnya Bisa Selesai Tahun Depan
Dilatih Digital Marketing, UMKM Bisa Bersaing Bersaing di Era Digital
Perusahaan Migas Ramai-Ramai Kolaborasi Percepat Kemandirian Energi Nasional
Kenali Ciri-Ciri Pakaian Anak Impor Ilegal, Dijual Bebas di Pasar Tanah Abang
Erick Thohir Buru Koruptor BUMN, Bakal Gandeng KPK
Impor Ilegal Produk China Diduga Sentuh Rp 22,8 Triliun
Sudah Ada Keluarga Konglomerat Asing yang Mau Ikut Program Family Office
Euro 2024
Keriuhan Suporter Prancis Sambut Kemenangan Les Bleus atas Portugal
Akhir Tragis Karier Toni Kroos Bersama Timnas Jerman
Prediksi Euro 2024 Inggris vs Swiss: 3 Singa Terancam Kuda Hitam
Gusur Portugal, Prancis Tantang Spanyol di Semifinal Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Berita Terkini
Cerita Klaster Bunga Bratang Binaan BRI di Kota Surabaya yang Terus Berkembang dan Punya Tempat Usaha Nyaman
Top 3: Daftar Makanan Penurun Gula Darah yang Cocok Dikonsumsi Orang dengan Diabetes
Pemimpin Hizbullah dan Hamas Bahas Gencatan Senjata Gaza, Bagaimana Peluangnya?
21 Cara Buat Name Tag MPLS, Inspirasi untuk Tampil Beda
Periode September 2022-Maret 2023, Pemerintah Klaim Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat Turun
Top 3 Berita Bola: Termasuk Raphael Varane, Ini 4 Mantan Pemain Manchester United yang Bisa Direkrut Gratis di Musim Panas 2024
Praz Teguh Sempat Ditahan di Imigrasi Thailand, Diduga Jadi Korban Rasisme
Cek Fakta: Satir Biksu Berusia 300 Tahun Ditemukan di Malang
Perjuangkan Kesejahteraan Pekerja, Kemnaker Ajak Stakeholders Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
Kasus Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari, PKS: Pemilu Kita Kontroversial dan Dipimpin Ketua Bermoral Buruk
Luhut: Pajak 200% Bukan Hanya Barang dari China
Kunjungi Shanghai International Training Center, Menaker Ida Fauziah Sebut Ada Potensi Kerja Sama
Ilmuwan Inggris Sebut Kuda Nil 1.8 Ton Bisa Terbang, Bikin Penasaran