BI Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah, Biaya Transaksi 0 Persen

, Jakarta - Bank Indonesia resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI). Menariknya, dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, tak ada biaya transaksi yang dikenakan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap peluncuran dilakukan atas sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia dan industri keuangan.

"Pada hari ini kami juga bersama bapak presiden meluncurkan kartu kredit domestik untuk pemerintah," ungkapnya dalam FEKDI, di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Perry berujar, keuntungan penggunakan kartu kredit pemerintah ini, dalam proses transaksinya tidak dikenakan biaya tambahan alias 0 persen bagi pengguna pemerintah. Serta, untuk kios atau merchant, dikenakan biaya yang lebih efisien dari biasanya.

"Bahwa transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah menggunakan kartu domestik, dengan biaya yang 0 persen untuk pemerintah dan juga biaya untuk merchant itu lebih efisien," kata Perry.

"Dan sekaligus tentu bagian dari gerakan bangga buatan Indonesia," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, secara virtual, Presiden Joko Widodo langsung meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan KKP ini. Utamanya menggenjot transaksi produk asli dalam negeri.

"Saya minta seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," ungkap Jokowi.

2 dari 4 halaman

Mudahkan Belanja

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023). Jokowi melihat adanya peluang pertumbuhan dari sektor ekonomi dan keuangan digital. Dia pun membidik sektor ini mampu berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penguatan penggunaan kartu kredit pemerintah yang bakal resmi diluncurkan pada Mei 2023 ini. Menurutnya, penggunaan kartu kredit pemerintah bisa mendukung transparansi belanja pemerintah.

Menurutnya, ini juga jadi satu inovasi yang perlu diperkuat. Utamanya pada sisi ekonomi dan sistem keuangan digital yang juga jadi perhatiannya saat ini.

"Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat," ujar dia dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

3 dari 4 halaman

Terus Dikembangkan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Festival Keuangan Ekonomi Digital, Senin (8/5/2023). (Dok. Tangkapan Layar Youtube)

Dia menekankan inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital perlu terus dikembangkan. Salah satu yang sudah diinisiasi ada QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah.

"Inovasi keuangan digital seperti kartu kredit pemerintah harus terus diperkuat untuk memudahkan belanja barang pemerintah pusat dan daerah," kata dia.

"Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah," sambung Jokowi.

Dia berharap, penggunaan kartu kredit pemerintah maupun QRIS antarnegara bisa dilakukan dan berpihak pada produk UMKM. Pada sisi belanja pemerintah, berarti mendorong peembelian produk dalam negeri.

"Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati memperhatikan dna memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik," ungkapnya.

4 dari 4 halaman

Genjot Inklusi Keuangan

Baik QRIS antarnegara, maupun kartu kredit pemerintah, jadi perhatian Jokowi untuk terus diperluas dan diperkuat. Utamanya, dia melihat adanya peran kedua program ini untuk menggenjot inklusi keuangan.

Jika dilihat dari QRIS antarnegara saja, itu bisa melibatkan penguatan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN.

"Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internaisonal lainnya," tegasnya.