Digitalisasi Bikin Pengadaan Barang dan Jasa Pemda DIY Lebih Efisien

, Jakarta Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbukti berhasil dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah melalui digitalisasi pengadaan. Upaya nyata yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY adalah dengan memanfaatkan kanal Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk belanja online.

Pemerintah Daerah DIY hingga kini telah menunjukan kemajuan yang signifikan dalam peningkatan efisiensi belanja pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah melalui metode e-purchasing. Hingga April 2023, DIY tercatat telah membukukan peningkatan transaksi hingga lebih dari 400 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah DIY yang konsisten mendorong transformasi digitalisasi pengadaan barang/jasa.

Melalui kebijakan yang terstruktur, serta dengan bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung pengadaan yang lebih baik. Pemerintah Daerah DIY berhasil mentransformasikan belanja pengadaan konvensional dan bergerak ke arah digital, secara efisien, dan menciptakan transparansi serta proses pengadaan barang /jasa pemerintah yang akuntabel.

Digitalisasi di Tingkat Kota Hingga Kabupaten

Keuntungan dalam melakukan percepatan digitalisasi telah memberikan banyak dampak positif dari segala aspek kegiatan pembelanjaan barang/jasa Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut kemudian menjadi acuan yang kuat bagi kota dan Kabupaten di sekitarnya untuk turut mereplikasi aktivitas digitalisasi pengadaan.

Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya juga mengalami kenaikan transaksi pengadaan secara digital yang signifikan, seperti Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul serta Pemerintah Kota Yogyakarta.

2 dari 4 halaman

Toko Daring LKPP

Pengadaan Barang dan Jasa — Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbukti berhasil dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah melalui digitalisasi pengadaan.

Dalam pengadaan barang/jasa melalui Toko Daring LKPP, Pemerintah Daerah DIY menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta mengedepankan prinsip efisiensi anggaran. Selain itu, sistem ini juga mempermudah proses monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pihak berwenang.

“Kami terus berupaya mencari cara agar pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan memanfaatkan Toko Daring yang ada di kanal LKPP. Mbizmarket kini menjadi salah satu platform yang mewadahi transaksi kami," kata Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa DIY, Yudi Ismono.

Sistem dan fitur yang tersedia di Mbizmarket sudah up to date serta memudahkan dalam proses pengadaan. Yudi pun yakin dengan menggunakan Toko Daring merupakan langkah yang akan mengakselerasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, kota dan kabupaten di sekitarnya agar lebih sederhana, mudah, dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Mbizmarket berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Daerah DIY dalam transformasi pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah dengan menghadirkan fitur-fitur terkini yang dibutuhkan, termasuk mendigitalisasikan pembayaran atas barang/jasa yang dibeli melalui platform Mbizmarket. Selain itu, kini pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah DIY menjadi bebas repot-lapor-setor pajak, dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 (PMK 58) di mana Mbizmarket berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu)," Ryn MR Hermawan, CEO dan Co-founder Mbizmarket.

Pemerintah Daerah DIY mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY untuk terus memanfaatkan Toko Daring LKPP, sebagai metode dalam pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah DIY.

3 dari 4 halaman

Toko Daring, Jurus Pemerintah Fasilitasi UMK Masuk Pengadaan Barang dan Jasa

FOTO: Mengunjungi Pameran Produk UMKM dalam Program Bangga Buatan Indonesia — Pengunjung memilih produk UMKM pada acara In Store Promotion di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Sektor UMKM mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. (/Faizal Fanani)

Dalam rangka mendukung program Bangga Buatan Indonesia (BBI), pemerintah memberikan akses prioritas belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro/Kecil (UMK) dengan menyediakan platform belanja Toko Daring sebagai media atau sarana proses purchasing produk barang/jasa yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Toko Daring turut mendukung program digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah sekaligus memberikan akses penjualan produk Usaha Mikro/ Kecil tidak terbatas pada pembelian privat namun juga pada sektor yang lebih luas, yakni pasar pemerintah.

Hal ini dikemukakan dalam diskusi webinar daring bertajuk “Pemanfaatan Toko Daring LKPP dan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 58 (PMK 58) Sebagai Upaya Mendukung Stranas PK untuk Menyukseskan Digitalisasi Pengadaan Pemerintah”.

Webinar yang diikuti oleh lebih dari 2.500 peserta ini diselenggarakan oleh Mbizmarket bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Misi kami adalah ingin mendigitalisasikan proses pengadaan yang selama ini barangkali masih konvensional, atau manual. Digital sendiri lebih mature karena detailnya bisa kita tracing atau lacak. Prinsipnya kami memang diminta oleh pak presiden, untuk persisnya adalah menggerakan atau memastikan bagaimana belanja pemerintah ini bisa diarahkan lebih banyak untuk produk-produk dalam negeri maupun produk UMKM” tutur Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihandoyo, dikutip Selasa (7/3/2023).

Kini tercatat lebih dari 50 mitra marketplace Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan nilai akumulasi transaksi sebesar Rp 2,1 Triliun yang bersumber dari alokasi APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Diharapkan Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pengadaan (PPK/PP) aktif memanfaatkan layanan purchasing yang telah disediakan oleh mitra Toko Daring dengan tetap memperhatikan etika pengadaan barang/ jasa pemerintah.

4 dari 4 halaman

Bebas Repot Lapor Setor Pajak

Saat ini, dengan bertransaksi di Toko Daring, data transaksi akan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fitur tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna layanan Toko Daring dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak.

Bendahara tidak perlu lagi memungut pajak dan membuat SPT (Surat Pemberitahuan), dan invoice yang diterbitkan oleh PPMSE dipersamakan sebagai faktur pajak. Keuntungan PMK 58 juga dinikmati oleh penyedia karena mereka tidak lagi perlu membuat faktur pajak, serta nilai potong PPh menjadi lebih rendah yaitu 0,5 persen, dari yang sebelumnya dikenakan 1 persen untuk barang dan 2 persen untuk jasa.

“Mbizmarket membantu memfasilitasi teman-teman dan bapak ibu semua untuk memungut pajak baik PPh maupun PPN. Sehingga apa keuntungan Bapak dan Ibu ketika belanja di Toko Daring itu tadi; kewajiban pemungutan pajak dipindahkan dari instansi pemerintah ke marketplace-nya, sementara kalau anda masih menggunakan PMK 59, kewajiban pemungutan pajak masih ada pada anda. Mbizmarket memfasilitasi banyak orang, merchant difasilitasi, belanja difasilitasi, sehingga dari administrasi perpajakan mereka seolah-olah tidak melakukan apapun, very simple, very easy," ungkap Bonarius Sipayung, Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan PTTL.

Pada kesempatan tersebut Direktur Operasional sekaligus Co-Founder Mbiz, Ryn M.R Hermawan memaparkan bahwa Mbizmarket kini telah bekerja sama dengan 31 (tiga puluh satu) pemerintah daerah, termasuk di dalamnya 162 kabupaten dan kota di tanah air.

“Efektif sejak Februari 2023, Mbizmarket telah memiliki fitur Produk Dalam Negeri (PDN) yang dapat mempermudah setiap pembeli untuk bertransaksi dengan memilih produk-produk yang telah memiliki informasi PDN dan TKDN di platform Mbizmarket. Fitur tersebut juga mempermudah para penyedia dalam memberikan informasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri yang ada pada produk yang ditayangkan”, ungkap Ryn.