Hindari 2 Hal Ini Jika Ingin Sukses Pelatihan Kartu Prakerja

, Jakarta Bagi peserta Kartu Prakerja yang telah lolos yakni peserta gelombang 48 dan 49, harus selektif dalam menjalani pelatihan. Pasalnya jika tidak sesuai aturan maka kemungkinan kamu tidak dapat mendapatkan insentif Kartu Prakerja.

"Gagal pelatihan sama dengan gagal dapat insentif. Jadi, penting perhatikan ini! Ikuti peatihan sendiri tanpa diwakilkan. Yang mendaftar harus sama dengan orang yang mengikuti pelatihan," tulis @prakerja.go.id, Senin (20/3/2023).

Berikut hal-hal yang harus peserta Kartu Prakerja hindari saat menjalani pelatihan. Pertama, tidak menyalakan kamera saat pelatihan online.

Pastikan kamera di handphone maupun laptop yang kamu pakai untuk pelatihan selalu dalam keadaan menyala. Sebab lembaga peatihan akan melakukan absensi peserta.

Terpenting, ikuti pelatihan sendiri, tidak boleh diwakilkan orang lain. Jika kamu mematikan kamera maka kamu akan dianggap tidak hadir dalam pelatihan.

Kamu wajib hadir 100 persen dalam pelatihan sesuai jadwal, jika dibawah itu maka insentif kamu tidak akan cair.

Jangan Gunakan Aksesoris

Kedua, jangan menggunakan aksesoris seperti kacamata gelap, topi, dan masker saat pelatihan online. Pastikan wajah kamu terihat jelas, jangan sampai ada aksesoris apapun yang menghalangi wajah.

Manajemen pelaksana program Kartu Prakerja memastikan bahwa peserta pelatihan adalah orang yang sama.

Sebagai informasi, dalam skema normal ini, besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp4,2 juta per individu.

Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan Kartu Prakerja sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.

Perpres ini sekaligus merevisi aturan pelaksanaan program Kartu Prakerja yang sebelumnya tertuang dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020.

2 dari 3 halaman

Program Kartu Prakerja Telan Anggaran Rp 59 Triliun, Manajemen Jamin Bebas Korupsi

cara daftar prakerja — Program Kartu Prakerja merupakan program yang dibuat Pemerintahan Indonesia untuk mengembangkan kompetisi kerja untuk para pencari kerja.

Program Kartu Prakerja tepat memasuki usia 3 tahun pada 17 Maret 2023. Dalam pelaksanaannya, program yang sempat berjalan lewat skema semi bansos selama pandemi Covid-19 ini telah menghabiskan anggaran hingga Rp 59 triliun.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, program Prakerja telah diikuti oleh 16,4 juta penerima dari total 46 juta pendaftar.

Enam+58:24VIDEO: Dirjen Pajak Suryo Utomo Jatuhkan 349 Hukuman Berat "Teman-teman yang belum jadi penerima harap bersabar, uang pemerintah terbatas. Yang mendaftar jauh lebih banyak dari kemampuan pemerintah mendanai," ujar Denni dalam acara 3 Tahun Prakerja di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Ia menyampaikan, para pendaftar dan pesertanya berasal dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Denni pun memastikan pada peserta terverifikasi telah menerima manfaat sesuai ketentuan.

"Jadi, rekan-rekan mau pergi ke kabupaten/kota mana, bertemu dengan alumni program Prakerja, kami siap untuk mengantarkan teman-teman sekalian, bahwa angka ini bukan lah sekedar angka. Angka ini betul-betul ada individunya," tegasnya.

Dalam 3 tahun pelaksanaannya, program Prakerja secara kumulatif telah menelan anggaran Rp 59 triliun. Itu sudah termasuk pemberian manfaat senilai Rp 3.550.000 kepada seluruh penerima.

"Kalau angka itu dikalikan dengan 16,4 juta orang, angka itu Rp 58 triliun koma sekian. Jadi itu betul-betul dilaksanakan, disalurkan tanpa korupsi. Tidak ada korupsi. Itu kami sampaikan dengan jujur," kata Denni.

"Sisa dana bantuan yang tidak terserap, semua dikembalikan ke rekening kas umum negara kepada ibu Sri Mulyani sesuai peraturan Menko Perekonomian," imbuhnya.

3 dari 3 halaman

Biaya Operasional Program Kartu Prakerja

Ilustrasi Program Kartu Prakerja. Dok prakerja.go.id

Di sisi lain, biaya operasi manajemen pelaksana selama 3 tahun sebesar Rp 353 miliar. Itu sudah termasuk gaji hingga kebutuhan operasional lain.

"Biaya operasi PMO selama 3 tahun, mulai dari gaji saya, sewa gedung, sewa cloud, sampai kepada driver, sewa kendaraan, total adalah Rp 353 miliar, atau hanya 0,59 persen dari total anggaran senilai Rp 59 triliun," tuturnya.

"Itu pun Kartu Prakerja masih memberikan PNBP kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 237,8 miliar. Jadi biaya operasi kita secara net hanya Rp 100 miliar selama 3 tahun, bukan per tahun," pungkas Denni.