BRI: Pandemi Lebih Berdampak ke UMKM Ketimbang Krisis 1998

, Jakarta - UMKM disebut menjadi sektor paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Bahkan, dampaknya lebih besar jika dibandingkan dengan krisis 1998 yang pernah terjadi.

Hal ini diungkap VP Microsales Management Division BRI Asep Nugraha Sukma. Dia mengamini, kalau UMKM menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

UMKM sendiri merupakan target utama penyaluran berbagai program yang dijalankan BRI. Namun, selama pandemi sekitar 2 tahun lebih ini, UMKM merasakan tantangan yang cukup besar.

"Di (krisis) 1998 mungkin krisis itu tak begitu berdampak karena mayoritas pengusaha yang terdampak lebih ke yang membutuhkan transaksi keluar. Tapi kalau 2 tahun terakhir di masa pandemi ini yang berikan tantangan kepada kami perbankan supaya bisa lebih menyentuh sampai ke lapisan paling dasar," kata dia dalam UMKM Thrive, di Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Dampak yang menghantam UMKM mengharuskan pemerintah mengambil langkah antisipasi. Berbagai bantuan bagi UMKM pun disalurkan. Sejalan dengan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran kredit bagi UMKM ditingkatkan hingga 30 persen. Meski target ini dipatok bisa terealisasi di 2024.

"Target dari presiden kita pak Jokowi minta pertumbuhan (kredit bagi) UMKM harus diatas 30 persen dan ini disampaikan pada kondisi pandemi berjalan. Artinya tak ada alasan bagi lembaga perbankan untuk memberikan (pernyataan) ketidakmampuan dalam hal mencapai itu," urai Asep.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana meningkatkan geliat bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

2 dari 4 halaman

Mampu Dijawab BRI

FOTO: Mengunjungi Pameran Produk UMKM dalam Program Bangga Buatan Indonesia — Pengunjung memilih produk UMKM pada acara In Store Promotion di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Sektor UMKM mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. (/Faizal Fanani)

Dia berujar, kalau tantangan ini ternyata sudah mampu dijawab oleh BRI. Bahkan porsi kredit yang disalurkan ke UMKM selama 2022 lalu sudah berada diatas 30 persen, target yang ingin dicapai di 2024 mendatang.

"Dan BRI audah bisa menjawab tantangan ini dengan pertumbuhan di sektor UMKM yang overall bsia diatas 30 persen, tepatnya 43 persen dan iini kami torehkan juga dalam pencapaian penyakurna KUR yang jadi motor 2 tahun terakhir," paparnya.

Ternyata, saluran kredit ini juga ikut mengakomodir kebutuhan dari UMKM di sektor kelautan dan perikanan. Saluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM mencapai Rp 252 triliun di 2022 kepada 6,5 juta UMKm.

"Dan (UMKM sektor) perikanan, sebagai salah satu yang menjadi target, sudah mencapai 2 digit," kata dia.

3 dari 4 halaman

Perlu Pendampingan

Direktur Usaha dan Investasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Catur Sarwanto dalam UMKM Thrive, di Media Center KKP, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai perlu adanya pemdampingan menyeluruh untuk memperkuat UMKM sektor kelautan dan perikanan. Termasuk yang palling penting adalah akses pembiayaan.

Direktur Usaha dan Investasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Catur Sarwanto menyebut UMKM jadi penopang ekonomi nasional. Di sisi lain perlu adanya penguatan bagi UMKM yang menggarap sektor kelautan dan perikanan.

"Tentu ini perlu diperkuat terkait dengan daya saing karena tadi posisi sebagian besar adalah UMKM, tentu kita akan dorong bagaimana UMKM sektor keluatan bisa tumbuh dan berkembang," ujarnya dalam UMKM Thrive, di Media Center KKP, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

4 dari 4 halaman

Strategi

Catur menerangkan, untuk mengejar itu, KKP menyusun sejumlah strategi. Aspek pembiayaan menjadi satu poin penting yang menjadi perhatian.

"Pertama adalah terkait pembiayaan atau finansial ini menjadi satu hal yang tentunya menjadi salah satu permasalahan yang perlu kita dorong untuk bisa berdampak lebih jauh," kata dia.

Kedua, upaya dalam mengedukasi terkait dengan teknologi dan proses produksi. Ketiga, mengenai tata kelola usaha yang dijalankan UMKM.

Keempat, mengenai informasi akses pasar. Kelima, mengenai mutu atau sistem jaminan mutu utamanya soal produk yang dihasilkan UMKM sektor Kelautan dan Perikanan. Keenam, soal akses logistik yang memadai.

"Mutu atau sistem jaminan mutu, sehingga yang dihasilkan UMKM sektor kelautan dan perikanan memang di sebagian besar dikonsumsi manusia harus memiliki kualitas mutu yang baik," paparnya.