Publik Minta Gaji dan Tunjangan Pejabat Kemenkeu Dievaluasi, Staf Sri Mulyani: Kewenangan di Presiden

Publik Minta Gaji dan Tunjangan Pejabat Kemenkeu Dievaluasi, Staf Sri Mulyani: Kewenangan di Presiden - Bisnis

, Jakarta - Dalam sepekan ini muncul dua kasus pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terlihat bergaya hidup mewah. Pertama adalah rafael alun trisambodo yang merupakan pejabat Pajak di Jakarta Selatan dan kedua Eko Darmanto yang merupakan pejabat Bea dan Cukai Yogyakarta.

Dampak dari kasus tersebut, publik pun menyoroti mengenai gaji dan tunjangan kinerja yang diberikan pemerintah kepada pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Banyak pihak meminta adanya reformasi besar-besaran terhadap regulasi gaji dan tunjangan kinerja pegawai secara proporsional.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pun menjelaskan. Menurutnya evaluasi regulasi sistem gaji dan tunjangan kinerja harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Soal evaluasi kami serahkan kepada Presiden karena itu kan Peraturan Presiden,” kata Prastowo saat ditemui di Kementerian Keuangan, Kamis (3/3/2023) malam.

Kementerian Keuangan, khususnya DJP telah menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan pajak maupun penerimaan negara lainnya. Apalagi selama 2 tahun terakhir target penerimaan pajak selalu tercapai, padahal kondisi ekonomi sedang terguncang akibat dampak pandemi.

“Kita pastikan Kemenkeu, Dirjen pajak, selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan target,” kata dia.

Bonus atau Insentif

Hal ini menjadi alasan yang kuat para pegawainya berhak mendapatkan insentif tambahan. Mengingat bonus atau insentif diberikan sesuai dengan hasil kinerja.

“Itu kan suatu alasan yg kuat dan korelasi yang kuat bahwa insentif itu juga menghasilkan suatu yang baik yaitu penerimaan pajak yang tercapai,” kata Pras.

Sehingga dia meminta kasus yang tengah tengah terjadi di Kementerian Keuangan tidak dicampuradukkan. Namun, pihaknya berjanji akan melakukan berbagai perbaikan dan penguatan agar dalam jangka pendek, kasus ini tidak mempengaruhi penerimaan negara.

“Jadi mohon ini tidak dicampuradukkan,” ungkapnya.

Hanya saja, Pras bilang semua kembali kepada Presiden Joko Widodo. Mengingat evaluasi hanya berwenang dilakukan oleh presiden.

“(Evaluasi) kami kembalikan kepada Presiden yang berwenang mengevaluasi,” pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

PT Taspen (Persero) telah menyiapkan dana sekitar Rp 12 triliun-Rp 14 triliun untuk membayar gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2 dari 3 halaman

Gaya Pamer Harta Pejabat Jadi Sorotan, Intip Gaji dan Tunjangan PNS Bea Cukai

Usai Libur Lebaran, PNS Masuk Kerja Seperti Biasa — Sejumlah pegawai Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melakukan aktivitas kerja di Balai Kota, Jakarta, Senin (3/7). Mulai Senin (3/7), seluruh instansi pemerintahan masuk kerja usai libur Lebaran. (/Gempur M Surya)

Media sosial kembali diramaikan dengan gaya pamer harta oleh pejabat di Kementerian Keuangan. Saat ini, warganet menyoroti gaya hidup mewah pejabat Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Di media sosial Twitter, tagar BeaCukaiHedon sempat diramaikan awal pekan ini. Hal ini lantaran Kepala Kantor Direktorat Jenderal dan Bea Cukai di Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto mengunggah sejumlah motor gede (moge) Harley Davidson dan mobil klasiknya melalui akun media sosialnya @eko_darmanto_bca.

Dikutip dari Merdeka.com, akun media sosial tersebut sudah hilang. Akan tetapi, akun sejenis menggungah tangkapan layar dari unggahan @eko_darmanto_bca yang masih beredar di media sosial.

Lalu berapa gaji pokok dan tunjangan kinerja yang diraih oleh pegawai PNS Bea Cukai?

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS menyebutkan besaran gaji yang diterima pegawai Bea Cukai.

Dikutip dari Merdeka.com, berikut besaran gaji pokok Bea Cukai:

Golongan I:

Golongan Ia:Rp 1.560.800-Rp2.335.800
Golongan Ib:Rp 1.704.500-Rp 2.472.900
Golongan Ic:Rp 1.776.600-Rp2.577.500
Golongan Id:Rp 1.851.800-Rp2.686.500

Golongan II:

Golongan IIa:Rp 2.022.200-Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400-Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800-Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200-Rp 3.820.000

Golongan III

Golongan IIIa:Rp 2.579.400-Rp 4.236.400
Golongan IIIb:Rp 2.688.500-Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300-Rp 4.602.400
Golongan IIId:Rp 2.920.800-Rp 4.797.000

Golongan IV

Golongan Iva:Rp 3.044.300-Rp 5.000.000
Golongan IVb:Rp 3.173.100-Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300-Rp5.211.500
Golongan IVd:Rp 3.447.200-Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100-Rp 5.901.200

3 dari 3 halaman

Tunjangan Kinerja Bea Cukai

Adapun tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai bea cukai masuk dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 berbunyi

"Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan,” bunyi pasal 2.

Ini besaran tunjangan kinerja yang diterima pegawai Bea Cukai:

Kelas jabatan 1:Rp 2.575.000
Kelas jabatan 2: Rp 2.755.000
Kelas jabatan 3: Rp 2.755.000
Kelas jabatan 4: Rp 2.755.000
Kelas jabatan 5: Rp 3.375.000
Kelas jabatan 6: Rp 3.611.000
Kelas jabatan 7: Rp 3.864.000
Kelas jabatan 8: Rp 3.980.000
Kelas jabatan 9: Rp 4.179.000
Kelas jabatan 10: Rp 4.388.000
Kelas jabatan 11: Rp 4.607.000
Kelas jabatan 12: Rp 4.837.000
Kelas jabatan 13: Rp 5.079.000
Kelas jabatan 14: Rp 6.349.000
Kelas jabatan 15:Rp 7.474.000
Kelas jabatan 16: Rp 8.458.000
Kelas jabatan 17: Rp 10.947.000
Kelas jabatan 18: Rp 12.370.000
Kelas jabatan 19: Rp 13.670.000
Kelas jabatan 20: Rp 16.700.000
Kelas jabatan 21: Rp 18.880.000
Kelas jabatan 22: Rp 21.330.000
Kelas jabatan 23: Rp 24.100.000
Kelas jabatan 24: Rp 32.540.000
Kelas jabatan 25: Rp 36.770.000
Kelas jabatan 26: Rp 41.550.000
Kelas jabatan 27: Rp 46.950.000